Lombok, DKPP- Anggota DKPP, Nelson Simanjuntak (ex officio Bawaslu) mengungkapkan tidak ada conflict of interest di DKPP. Hal tersebut diungkapkan Nelson, dalam acara Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Tata Cara Penerimaan Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Sabtu (21/9) di Lombok. Sebelumnya, salah seorang peserta Bimtek menanyakan efektivitas serta independensi kinerja DKPP terkait kesekretariatan DKPP
Lombok, DKPP– Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelaksanaan Tugas DKPP hari kedua sesi siang dimulai pukul 13.30 WITA. Adapun materi pada sesi ini yakni “Tata cara melakukan pemeriksaan administrasi laporan pengaduan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu”. Pada sesi ini para peserta diperkenalkan mengenai perbedaan barang bukti dan alat bukti, dengan narasumber Nur Said dari Bareskrim Polri. “Sebelumnya,
Lombok, DKPP- Salah satu tujuan bimbingan teknis (bimtek) tata cara pengaduan pelanggaran kode etik di Lombok adalah membekali Bawaslu Provinsi untuk menerima pengaduan. Ke depan, pengaduan tidak hanya diterima oleh DKPP, tapi bisa juga melalui Bawaslu provinsi jika pelanggaran dilakukan oleh Panwaslu atau KPU kabupaten/kota. “Yang bisa menerima pengaduan Bawaslu. KPU tidak bisa menerima. Akan
Lombok, DKPP– Sidang kode etik di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) secara umum diselenggarakan secara terbuka dengan prinsip cepat dan sederhana. Para pihak, baik Pengadu dan Teradu menjadi aktor utama, mereka yang harus melakukan pembuktian. Hal itu disampaikan oleh Anggota DKPP Nur Hidayat Sardini saat menjadi narasumber sesi pembulatan dalam acara Bimbingan Teknis Tata Cara
Jakarta, DKPP – Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu mengingatkan Pengadu 1 dan Teradu dalam sidang dugaan pelanggaran kode etik KPU Kepulauan Talaud tadi pagi (19/9) pukul 10.00. Pasalnya, Teradu dan Pengadu sama-sama menjadi bahan rujukan keabsahan pengurus partai dari Kesbanglinmas setempat. “Memverifikasi keabsahan partai politik bukan lagi ke Kesbanglinmas tapi Kemenkumham. Kesbanglinmas tidak boleh dijadikan
Lombok, DKPP– Sekitar 500 orang menghadiri acara pembukaan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di The Santoso Villas & Resort, Lombok, Nusa Tengggara Barat pada Jumat (20/9). Mereka berasal dari peserta Bimtek serta para undangan dari KPU dan Bawaslu se-NTB, perwakilan partai politik, ormas, pejabat setempat, mahasiswa,
Jakarta, DKPP- Puluhan mahasiswa dari Forum Mahasiswa Pemerhati Pilkada Dairi berunjuk rasa di depan Gedung Bawaslu, Jalan MH Thamrin No.14, Kamis 19/0) pukul 13.00. Mereka mendesak KPU Dairi, Sumatera Utara, untuk menunda Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2013. "Berdasarkan hasil invesitgasi kami, masih banyak daftar pemilih tetap (DPT) yang ganda dan siluman yang
Jakarta, DKPP- Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Garut, Jawa Barat, dikembalikan nama baiknya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Hal itu setelah sidang putusan DKPP pada Kamis (19/9) menolak secara keseluruhan pengaduan yang dilakukan bakal calon Bupati Garut Wati Krisnawati. “Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya. Merehabilitasi Teradu I, Teradu II, Teradu III,
Jakarta, DKPP- Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Kamis (19/9) memutus tidak bersalah kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah. Atas putusan itu, nama baik mereka direhabilitasi. “Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya. Merehabilitasi nama baik Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, Teradu V atas nama Sdr. KARNEDI, SE., M.Si,
Jakarta, DKPP- Sidang putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk perkara Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, pada Kamis (19/9) menjatuhkan sanksi peringatan, baik kepada Pengadu maupun tiga Teradu. Pengadu dan Teradu dalam perkara ini sama-sama komisioner KPU Kabupaten Kepulauan Sula. Pengadu Sunadi Buamona yang merupakan Pengadu I adalah Ketua. Sedangkan, Teradu I Joni Pura, Teradu