Picture 1
Dibaca : 449
Makassar, DKPP – Penyelenggara Pemilu tidak hanya harus memiliki kepekaan terhadap hukum (sense of regulation), tetapi juga harus memiliki kepekaan terhadap etika (sense of ethics) karena berbicara tentang etika artinya bicara standar nilai yang sangat tinggi. Jauh di atas hukum yang memiliki kejelasan tingkat apakah pidana atau perdata. Hal ini disampaikan oleh Anggota DKPP, Prof.
Rencana strategis DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) : Dibaca : 1,686
Jayapura, DKPP – Pemilihan umum adalah buah dari proses demokrasi. Demokrasi yang diawali dari pemilu, harus menghasilkan pemimpin yang berintegritas. Dan pemilu yang berintegritas, diawali dari Penyelenggara Pemilu yang berintegritas. Hal ini disampaikan oleh Anggota DKPP, Prof. Muhammad saat menjadi narasumber seminar dengan tema, “Pemilu Berintegritras Bagi Milenialâ€, Sabtu 20/10/18. Prof Muhammad menjelaskan setidaknya ada
DKPP menggelar acara, Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu Tahun 2018, dengan mengundang civitas akademika Universitas Cenderawasih dan IAIN Fattahul Muluk Papua bertempat di Swis-Belhotel Jayapura Rabu (19/10). Dibaca : 0
Jakarta, DKKP – Suksesi politik melalui pemilu merupakan siklus lima tahunan untuk mengevaluasi pemerintahan. Artinya, pemerintahan yang telah berjalan dievaluasi oleh rakyat, yang kemudian secara langsung memberikan penilaian dengan menentukan pilihannya dalam pemilu. Hal ini disampaikan oleh Anggota DKPP Alfitra Salam sebagai salah satu narasumber dalam kegiatan Orientasi Tugas Anggota KPU Kabupaten/Kota periode 2018-2023 Gelombang
Medan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa dugaan pelanggaran kode etik perkara nomor 250/DKPP-PKE-VII/2018, pada Rabu (17/10/2018) pukul 13.30 WIB. Ketua majelis Alfitra Salam dan anggota majelis Syafriada R Rasahan dan Saut H Sirait. Pengadu Ahmad Tarmizi Lubis dan Zulkarnain Lubis. Teradu Rahmat Efendi Siregar dan Rafles Purba (ketua dan anggota Bawaslu Padang