Arsip Penulis: DKPP

KPU Nabire Mengaku Tidak Pernah Menerima Rekomendasi Panwas

Jakarta, DKPP- Pengadu perkara Kabupaten Nabire, Papua, Martinus Dogomo menuduh KPU Nabire tidak menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Nabire. Menurutnya, ada dua rekomendasi yang tidak ditindaklanjuti. “Rekomendasi tersebut dengan nomor yang sama, yaitu Nomor 87/LP/Pileg/IV/2014. Tanggalnya yang berbeda, 9 April dan 29 April 2014. Semua tidak ditindaklanjuti,” demikian ungkap Martinus melalui kuasanya, Yislam Alwini, dalam sidang kode

Pengadu Sebut Ketua KPU Bangka Berpihak

BABEL, DKPP â€“ Pengadu sebut Ketua KPU Kabupaten Bangka meminta bantuan untuk menyukseskan salah seorang caleg. Hal tersebut terungkap dalam persidangan kode etik KPU Kabupaten Bangka di kantor Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (28/1) pukul 16.00 WIB.   “Kami datang ke KPU. Kami berbincang dengan salah seorang KPU. Yang bersangkutan bilang, bantulah Caleg nomor

DKPP Akan Menyidang KPU Bangka

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)  akan menggelar sidang terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan KPU Kabupaten Bangka dan PPK Sungailiat pada Rabu (28/1) pukul 14.00 WIB.   Sidang akan bertempat di Kantor Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jl. Mendanau No. 2 Kompleks Pemprov Babel. Bertindak selaku ketua majelis Saut H

Tim Tujuh Berikan Masukan Kepada Presiden

Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie menyampaikan bahwa dia telah ditunjuk menjadi salah satu Tim Tujuh. Selain dirinya, anggota tim lainnya adalah mantan Wakil Ketua KPK Erry Riyana Hardjapamengkas, mantan Plt Ketua KPK Tumpak Hatorangan Panggabean, mantan Wakapolri Komjen Pol Oegroseno, guru besar hubungan internasional Hikmahanto Juwono, dan mantan

Staf Sekretariat KPU Paniai Mengaku Kerja Berdasarkan Perintah

Jakarta, DKPP â€“ Sidang kode etik KPU Paniai digelar, tadi siang (23/1). Sidang berlangsung melalui video conference di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, dan Mapolda Papua. Agenda sidang kali ini adalah mendengarkan keterangan dari staf sekretariat KPU Paniai Irwan. Pada sidang sebelumnya (7/1), dia absen dikarenakan sakit.  Untuk diketahui, Yulius Degei, Yosef Degei, Yohanes Kudiai, Ottopianus Gobai mengadukan Ham Nawipa,

Dituduh Alihkan Suara, KPU Tolikara: Tidak Ada Ruang untuk Itu

Jakarta, DKPP- Dua calon anggota legislatif (caleg) DPRD Kabupaten Tolikara, Papua, Yanpither Murib dan Emenus Lambe, secara bersama menuduh KPU Tolikara telah berbuat curang dalam Pemilu Legislatif 2014. KPU Tolikara, kata mereka, telah mengalihkan suara caleg. “Saya adalah caleg terpilih dengan suara 4.869. Kenapa KPU bisa mengganti saya dengan caleg lain, Tear Kogoya yang suaranya

DKPP Akan Terapkan SIPEPP

Jakarta, DKPP –  Tahun 2015 adalah tahun ketiga dibentuknya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Di tahun ini DKPP ingin mengembangkan dirinya menjadi “centre of excellencess.” Hal tersebut diungkapkan oleh juru bicara DKPP, Nur Hidayat Sardini pada rapat yang membahas Sistem Informasi Peradilan Etika Penyelenggara Pemilu (SIPEPP) Rabu (21/1). Pada 2015 ini banyak rencana yang ingin

Ketua DKPP Berikan Masukan Terkait Penetapan Perppu Pilkada

Jakarta, DKPP- Ketua DKPP Prof. Jimly Asshiddiqie, Selasa (20/1), memberikan masukan kepada Komisi II DPR RI  terkait pembahasan RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam masukannya, Ketua DKPP menjelaskan bahwa terdapat beberapa yang mengganggu

Empat Prinsip yang Mesti Dimiliki Pasca-Reformasi

Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie menyampaikan, lima belas tahun terakhir Indonesia memasuki demokratisasi, pascareformasi. Indonesia sudah  banyak hal yang berkembang, termasuk rules of law, prinsip-prinsip negara hukum. Demokrasi dan rules of law tidak bisa dipisahkan. “Demokrasi yang sehat hanya mungkin ditopang oleh bekerjanya, dan tegaknya rules of law. Pada saat yang sama, negara

DKPP Ikuti Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik 2014

Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) turut berpartisipasi dalam Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik 2014 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat. Pemeringkatan keterbukaan informasi pada badan publik ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kepatuhan badan publik dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Adapun motode penilaian yang dilakukan yakni