Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dr. Alfitra Salamm berpendapat bahwa jajaran KPU serta Bawaslu di seluruh Indonesia harus menguatkan komunikasi dan koordinasi guna menguatkan demokrasi Indonesia. Menurutnya, seringkali masih terjadi perbedaan tafsir di antara kedua lembaga tersebut, khususnya di daerah, terhadap regulasi atau peraturan terkait tahapan pemilu maupun pilkada. Ia juga
Jayapura, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dr. Alfitra Salamm mengapresiasi masyarakat dan penyelenggara pemilu di Provinsi Papua karena telah berhasil meningkatkan tingkat kepatuhan etik di wilayah Bumi Cenderawasih. Hal ini disampaikan Alfitra saat memimpin Rapat Persiapan Sidang dan Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor Bawaslu Provinsi Papua, Jayapura, Rabu (16/12/2020)
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 157-PKE-DKPP/XI/2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Papua, Kota Jayapura, Kamis (17/12/2020). Perkara ini diadukan oleh mantan Caleg DPRD Kabuten Jayawijaya Yope Wenda. Ia mengadukan tujuh penyelenggara pemilu yang terdiri dari lima Anggota dari KPU
Padang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 159-PKE-DKPP/XI/2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Padang, Senin (14/12/2020). Perkara ini diadukan oleh Liasson Officer (LO) Tim Kampanye Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 1 Pilkada Dharmasraya, Panji Mursyidan-Yosrisal, yaitu Fadli Aulia. Fadli
Padang, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Teguh Prasetyo memuji tradisi masyarakat Minangkabau yang telah diaplikasikan dalam konteks kepemiluan. Pujian ini dilontarkan Teguh dalam acara Ngetren Media (Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu dengan Media) di Kota Padang, Minggu (13/12/2020). Menurutnya, budaya Minangkabau yang kuat nuansa egaliternya membuat masyarakat Sumatera Barat (Sumbar) tidak terpecah
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk dua perkara di Provinsi Sumatera Barat (14/12/2020). Dua perkara itu adalah perkara nomor 159-PKE-DKPP/XI/2020 dan 160-PKE-DKPP/XI/2020. Perkara 159-PKE-DKPP/XI/2020 diadukan oleh LO Tim Kampanye Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 1 Pilkada Dharmasraya Panji Mursyidan-Yosrisal, yaitu Fadli
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 156-PKE-DKPP/XI/2020 di Kantor KPU Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate, Senin (14/12/2020) pukul 09.00 WIT. Dalam sidang ini, DKPP akan memeriksa Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Halmahera Utara, yaitu Rafli Kamaluddin, Ahmad Idris dan Iksan
Medan, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelanggara Pemilu (DKPP) Prof. Teguh Prasetyo mengatakan, kontestasi Pilkada dan Pemilu di tanah air harus merujuk pada nilai-nilai Pancasila. Demikian disampaikannya dalam acara Ngetren Media (Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu dengan Media) di Kota Medan, Sabtu (12/12/2020). “Itulah inti dari pemilu bermartabat, mencakup nilai-nilai yang ada dalam pancasila,” kata Teguh.
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 177-PKE-DKPP/XI/2020 di Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Kota Makassar, Senin (14/12/2020) pukul 09.00 WITA. Perkara ini diadukan oleh Faisal Tanjung yang berasal dari Badan Advokasi dan Investigasi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (BAIN
Medan, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Teguh Prasetyo mengajak jajaran penyelenggara pemilu di Sumatera Utara (Sumut) mensosialisasikan filsafat pemilu sebagai fondasi etik penyelenggara pemilu usai pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2020. Seruan ini disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor Bawaslu Sumut, Medan, Jumat (11/12/2020)