Jakarta, DKPP – Ketua Panwaslih Kabupaten Aceh Timur, Zainal Abidin, Senin (27/3), menjalani sidang pemeriksaan dugaan pelanggaraan kode etik penyelenggara Pemilu oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sidang dilakukan dengan video conference di Ruang Sidang DKPP Jakarta dan Kantor Bawaslu Provinsi Aceh. Zainal Abidin diadukan oleh Muslim dan Dian Yuliani yang merupakan kuasa dari Ridwan
Jakarta, DKPP – Kini wacana keanggotaan Komisi Pemilihan Umum dari unsur partai politik mulai berkembang. Pro dan kontra terhadap wacana tersebut pun muncul di tengah sedang disusunnya rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu di DPR. Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dr. Nur Hidayat Sardini berpendapat bahwa keanggotaan KPU sebaiknya tetap mempertahankan pola lama. Yaitu bukan dari nonpartai.
Jakarta, DKPP- RUU Penyelenggaraan Pemilu saat ini tengah digodok oleh Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu DPR RI. Jumlah komisioner Komisi Pemilihan Umum pun menjadi salah satu topik yang kini sedang hangat dibicarakan. Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dr. Nur Hidayat Sardini berpendapat, sebaiknya ada reformulasi mengenai jumlah keanggotaan Komisi Pemilihan Umum. Pasalnya, beban yang cukup berat
Jakarta, DKPP- Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh, Ahmad Zailani, Rabu (22/3), menjalani sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sidang dilakukan dengan video conference di Ruang Sidang DKPP Jakarta dan Kantor Bawaslu Provinsi Aceh. Zailani diadukan oleh Muhammad Safri Desky yang juga Anggota Panitia
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Saut Hamonangan Sirait menjelaskan permasalahan kode etik sangat erat kaitannya dengan masalah perilaku sehingga penyelenggara Pemilu harus memperlakukan masing-masing komponen pemilu dengan sama tanpa ada perbedaan satu dengan lainnya. “Salah satu kategori pelanggaran kode etik ialah un-equal treatment atau perlakuan yang tidak sama, baik kepada peserta,
Bogor, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dibentuk untuk menjaga integritas dan kredibilitas penyelenggara Pemilu. Dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu disebutkan bahwa DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu. Memperhatikan dinamika pelaksanaan tugas DKPP sejak
Jakarta,DKPP – Pelaksanaan Pemilukada DKI Jakarta putaran kedua tinggal dalam hitungan hari. Penyelenggara Pemilu pun dituntut untuk bekerja lebih ekstra. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie berpesan kepada seluruh penyelenggara Pemilu yang ada di DKI Jakarta untuk melaksanakan dua hal. Pertama adalah spirit of serving (semangat melayani). “Layanilah para peserta Pemilu yang sedang berkompetisi. Apalagi
Jakarta, DKPP – Masa tugas penyelenggara Pemilu ada yang segera berakhir. Meski sudah tidak lagi menjabat diharapkan mereka tetap menjaga silaturahmi. “Katup sengketa Pilkada 2017 di MK ini ditutup. Jadi pengaduan banyak ke DKPP. Jumlahnya tiga kali lipat dibandingkan di MK. Nah, menjelang senja, saya berharap tidak ada yang dipanggil karena sidang atau diberhentikan,†kata Jimly Asshiddiqie,
Jakarta, DKPP – Sebanyak enam belas penyelenggara Pemilu harus menjalani sidang sidang kode etik penyelenggara Pemilu, di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Selasa (14/3) pukul 10.00 WIB. Mereka dinilai oleh Pengadu telah melanggar kode etik. Mereka adalah ketua dan anggota KPU RI, Juri Ardiantoro, Ida Budhiati, Hadar Nafis Gumay, Sigit Pamungkas, Arif Budiman, Ferry Rizky Kurniansyah, Hasyim Asyhari. Teradu lain, Adam Arisoi, Sombuk Musa Yosep, Tarwinto, Beatrix Wanane, Izak Randi
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan mengkaji ulang terhadap status pengaduan Boy Markus Dawir. Pasalnya, dia maupun kuasa hukumnya absen dalam sidang pertama kode etik Ketua dan dua anggota KPU RI. Majelis menilai Pengadu tidak serius. “Oleh karena yang bersangkutan tidak hadir, maka kita akan rapatkan dengan sebaik-baiknya. Yang jelas kalau (perkara ini, red) dismiss