Jakarta, DKPP-Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali memeriksa perkara nomor 215/DKPP-PKE-VII/2018, Senin (8/10). Pemeriksaan dilakukan melalui video conference di Ruang Mabes Polri dengan Mapolda Prov. Papua Barat. Pemeriksaan dipimpin oleh Anggota DKPP, Dr Ida Budhiati bersama Dr Alfitra Salam dari Mabes Polri, Jakarta. Selain majelis sidang, Teradu Ketua Bawaslu RI Abhan, Anggota Bawaslu RI Afifudin
Jakarta, DKPP- Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dr. Alfitra Salam menghadiri peresmian Gerakan Melindungi Hak Pilih (#GMNP) yang diselenggarakan oleh KPU RI, Jumat (5/10) di Jakarta. Kehadiran DKPP merupakan bentuk dukungan terhadap upaya KPU RI untuk melindungi hak pilih masyarakat dalam pemilu. Ditemui usai acara, Alfitra mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh KPU RI tersebut. Menurutnya
Jakarta, – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa nomor perkara 225/DKPP-PKE-VII/2018, 226/DKPP-PKE-VII/2018, 229/DKPP-PKE-VII/2018, 245/DKPP-PKE-VII/2018, & 246/DKPP-PKE-VII/2018 di Ruang Sidang DKPP, Gedung Bawaslu RI, Lantai 5, Jalan MH Thamrin      No. 14, Jakarta Pusat pada Kamis (4/10/2018). Selaku ketua majelis Harjono dan anggota majelis Prof Muhammad, Prof Teguh Prasetyo, Ida Budhiati, dan Alfitra Salamm. Pengadu No. Perkara:
Jakarta, DKPP – Demi terwujudnya Pemilu yang berintegritas, ada 5 (lima) syarat pemilu demokratis yang harus dipenuhi. Hal tersebut disampaikan Anggota DKPP Prof. Muhammad dalam kegiatan Orientasi Tugas Anggota KPU Kabupaten/Kota periode 2018-2023 Tahap I Gelombang I, Rabu (3/10). Kegiatan yang diselenggarakan KPU RI tersebut bertempat di Hotel Borobudur Jakarta, dengan jumlah peserta 180 yang
Palangkaraya, DKPP – Pengalaman menjadi penyelenggara pemilu adalah poin plus untuk bisa menyelenggarakan pemilu dengan baik, semakin banyak pengalaman di kepemiluan maka semakin bagus pula untuk peningkatan kualitas pemilu. Hal tersebut disampaikan Anggota DKPP Dr Ida Budhiati dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa (2/10) di Palangkaraya. Ida menjelaskan sejarah
Jakarta, -DKPP – Abdullah Puteh mencabut pengaduannya ke DKPP. Hal tersebut disampaikan dalam sidang nomor perkara 221/DKPP-PKE-VII/2018 dan 217/DKPP-PKE-VII/2018, di Ruang Sidang DKPP, Rabu (3/10/2018) pukul 10.00 WIB. Ketua majelis Harjono dan anggota majelis Prof Teguh Prasetyo, Ida Budhiati, Alfitra Salamm. Abdullah Puteh datang bersama kuasa hukumnya, Zulfikar Sawang (Advokat). Ia datang sebagai prinsipal dengan
Banten, DKPP- Belajar dari mahalnya biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk pemilu yakni mencapai kisaran 40 trilyun dan sosial cost berupa konflik yang terjadi di masyarakat, Ketua DKPP Dr. Harjono menegaskan bahwa political cost sebagai imbas pemilu dapat dikurangi jika iklim demokrasi dibangun. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan materi tentang kode etik penyelenggara pemilu pada
DKPP, Bogor – Integritas Penyelenggara Pemilu adalah kunci terlaksananya demokrasi yang bermartabat. Dalam rangka menegakkan demokrasi yang bermartabat ini, sudah sepatutnya HMI turut andil dalam proses-proses menjaga integritas. Mengapa, sebab intelektualitas dan independensi HMI sudah terbukti.  Hal ini disampaikan oleh Anggota DKPP, Alfitra Salam, saat didaulat menjadi narasumber dalam Sekolah Pimpinan Himpunan Mahasiswa Islam
Kupang, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)  menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik terhadap Ketua dan Anggota KPU Kab. Timor Tengah Selatan atas nama Ayub P. Magang, Romanus Dau, Sarince R. Soinbala, Yan Aty dan Yulius Efendi Telnoni, Senin (1/10) di kantor KPU Provinsi NTT. Selain mereka, Melki E. Fay, Dementri A. Z. Pitay,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu perkara nomor 237/DKPP-PKE-VII/2018, Senin (10/1/2018) pukul 10.15 WIB.  Selaku ketua majelis Fritz Edward Siregar, dan anggota majelis Tengku Erwinsyahbana (Tim Pemeriksa Daerah, TPD, Provinsi Sumatera Utara unsur masyarakat) dan Syafrida R Rasahan  (unsur Bawaslu Provinsi Sumatera Utara). Pengadu: H. Tondi Roni