*** Terhadap Pemilukada Jakarta, DKPP – Dewan Perwakilan Rakyat telah mengetok Rancangan Undang-Undangan Pemilukada (RUU Pemilukada) menjadi Undang-Undang Pilkada. Dalam undang-undangan tersebut, isu yang menjadi perdebatan di parlemen adalah mengenai pelaksanaan Pemilukada, apakah dilaksanakan secara langsung, rakyat memilih, atau tidak langsung, melalui DPRD. Kubu pro pemilukada tidak langsung yang menjadi “pemenangâ€. Ketua Dewan Kehormatan
Bogor, DKPP – Kabar gembira bagi justice seeker, karena DKPP akan menambahkan sistem pelaporan yang lebih mudah dan praktis dari sebelumnya. Dari yang awalnya Pengadu harus datang langsung ke kantor DKPP di Jl MH Thamrin 14 Jakarta, dengan membawa persyaratan baik dalam bentuk soft file dan hardcopy. Atau dengan mengunduh formulir yang ada di website
Bogor, DKPP – Jum’at (26/9), DKPP kembali melanjutkan pembahasan SOP verifikasi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Pembahasan hari kedua kali ini dipimpin langsung oleh anggota DKPP, Saut Hamonangan Sirait, Ida Budhiati, dan Nelson Simanjuntak bersama tenaga ahli dan jajaran sekretariat DKPP. Agenda pembahasan hari kedua yakni SOP penerimaan Pengaduan langsung di sekretariat Bawaslu. Pembahasan
Bogor, DKPP – Usai menggelar sidang dengan agenda pembacaan putusan 29 perkara Kamis (25/9) di Jakarta, pada malam harinya DKPP mengadakan kegiatan rapat penyusunan Standar Operational Procedure (SOP) Verifikasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Hotel Parama, Cisarua-Bogor. Kegiatan yang dimulai pukul 22.15 WIB ini dibuka oleh Kabag Pengaduan dan Verifikasi, Dini Yamashita sebagai penanggung
Jakarta, DKPP – Ketua majelis Jimly Asshiddiqie berpesan kepada seluruh penyelenggara pemilu untuk memperbaiki kinerjanya. “Setiap putusan DKPP diharapkan jadi pelajaran bagi seluruh penyelenggara Pemilu. Bila itu berupa peringatan, atau pemberhentian diharapkan penyelenggara Pemilu tidak lagi melakukan perbuatan serupa,†katanya saat sebelum membacakan Putusan, Kamis (25/9). Jimly didampingi enam anggota majelis lainnya, Nur Hidayat
Jakarta, DKPP- Pengadu dari Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Zulkarnain M Dunda tak kuasa menahan tangisnya setelah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengabulkan pengaduannya. DKPP dalam putusan yang dibacakan hari ini, Kamis (29/9/2014), menyatakan, kelima Teradu yang merupakan Ketua dan Anggota KPU Kota Gorontalo terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu. “Mengabulkan Pengaduan Para Pengadu untuk seluruhnya.
Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), hari ini (Kamis, 25/9/2014) menggelar sidang putusan terhadap 29 perkara yang sudah selesai pemeriksaannya. Dari 29 perkara, sebanyak 9 perkara dikeluarkan ketetapan dan sebanyak 20 perkara diberi putusan. “Semua perkara ini masih terkait dengan penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014,†ujar Ketua Majelis Sidang Prof Jimly Asshiddiqie di ruang sidang
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang kode etik Penyelenggara Pemilu dengan agenda pembacaan Putusan, Kamis (25/9). Sidang bertempat di Ruang Sidang DKPP, Gedung Bawaslu Lantai 5, Jalan MH Thamrin No. 14, pukul 14.30 WIB. Menurut juru bicara DKPP Nur Hidayat Sardini, ada 26 perkara yang sudah disidangkan akan diputuskan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sedang melakukan finalisasi puluhan draf Putusan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Semua perkara yang bakal diputus masih terkait Pemilu Legislatif. Menurut Sekretaris Persidangan Osbin Samosir, dalam waktu dekat DKPP akan menggelar sidang dengan agenda pembacaan Putusan. Ada sebanyak 26 perkara yang bakal dibacakan. Dari jumlah
Jakarta, DKPP – Merasa tidak terima dengan putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara yang memberikan sanksi berupa pemberhentian sementara kepada dirinya, Ketua dan Anggota Panwaslu Konawe Utara yakni Marwan Khalik dan Naima melaporkan atasannya itu ke DKPP. Dalam sidang perdananya yang digelar hari ini, Selasa (23/9). Amin Manguluang selaku kuasa hukum Pengadu menyatakan bahwa sanksi pemberhentian