Bogor, DKPP – Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. Oleh karena itu harus ada sinergitas antara staf bagian pengaduan dan staf bagian persidangan. Kerjasama dan koordinasi harus lebih ditingkatkan, masing-masing unit kerja di DKPP harus
Bogor, DKPP – Permasalahan administrasi persuratan terkait pemanggilan kepada para pihak yang beperkara di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjadi salah satu topik yang dibahas dalam “Rapat Penyusunan SOP Persidangan DKPP,†hari kedua Jumat (10/10). Permasalahan Ini muncul mengingat dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara
*** Perayaan Ultah yang Ke-45 Batu, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) DKPP Nur Hidayat Sardini mendapat kejutan usai menjadi narasumber pada acara Rapat Koordinasi Penyampaian Laporan Akhir Hasil Pengawasan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Batu, Jawa Timur, 23.45 WIB. Pesertanya, seluruh anggota Panwaslu kabupaten/kota se-Jawa Timur. Pria yang kerap disapa
Batu, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nur Hidayat Sardini menyarankan agar berhati-hati dalam melaksanakan tugas-tugas keadministrasian. Apalagi seorang ketua dalam penyelenggaraan Pemilu. Pasalnya, tidak tertib administrasi bisa berakibat fatal. Saya perhatikan, ada orang-orang besar yang terjerat kasus pidana, tersandung bukan oleh batu yang besar, tapi oleh batu-batu yang kecil. Ya, hanya
Bogor, DKPP – Prinsip universal yang berlaku dalam proses peradilan adalah cepat, tepat, dan biaya ringan. Hal tersebut juga diupayakan berlangsung dalam proses pengadilan etika penyelenggara pemilihan umum yang ditangani oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sekalipun diupayakan berlangsung cepat; DKPP memastikan bahwa proses yang berjalan tetap harus mengikuti ketentuan. Misalnya saja, seluruh proses
Surabaya, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nur Hidayat Sardini menyarankan agar tidak serta merta melaksanakan rekomendasi Panwaslu atau Bawaslu. Karena berdasarkan sejumlah perkara yang pernah disidangkan DKPP, tidak sedikit pula rekomendasi yang dikeluarkan malah menjadi masalah. “Bila perlu ajaklah mereka (Panwaslu, red) untuk berkoordinasi dan berdiskusi terkait yang direkomendasikan itu,†kata mantan
Bengkulu, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada hari kedua Kamis (9/10) menggelar untuk memeriksa KPU Kota Bengkulu, sidang dimulai pukul 10.00 WIB. Wahyu Handono selaku Panwaslu Kota Bengkulu berserta dua rekannya hadir sebagai Pengadu. Dalam uraiannya Pengadu mendalilkan bahwa ketua dan anggota KPU Kota Bengkulu, Darliansyah, Sri Hartati, Zaini, Deby Harianto dan M
Bengkulu, DKPP- Masih dalam rangkaian sidang di Bengkulu, Rabu (8/10) DKPP menggelar sidang ketiga dengan Teradu ketua dan anggota KPU Kab Rejang Lebong, M Saleh, Fahamsyah, Halid Syaifullah, Masurudin dan Restu Wibowo. Mereka diadukan oleh Panwaslu Kab Rejang Lebong, Rodi Hartono bersama anggotanya. Mereka diduga telah menerima suap dari Caleg PPP yang bernama Junaidi oleh
Bengkulu, DKPP -Usai pembacaan dalil aduan, Rodi Hartono dkk selaku Panwaslu Kab Rejang Lebong yang melaporkan ketua dan anggota KPU Kab Rejang Lebong ,mencabut aduan terhadap 4 anggota KPU Kab Rejong Lebong atas nama Fahamsyah, Halid Syaifullah, Masurudin dan Restu Wibowo. Pengadu yang menduga mereka menerima suap dari Junaidi, Caleg PPP mengurungkan niatnya karena dalam
Bengkulu, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang dengan Teradu Ketua dan anggota KPU Kab Mukomuko, Rabu (9/10) bertempat di kantor Bawaslu Prov Bengkulu. Dawud, Syofia Diana, Dedi Disponsori, Khairanzar dan Abdul Hamid Diregar selaku ketua dan anggota KPU Kab Mukomuko diadukan oleh Panwaslu Mukomuko, Munip, Ita Hartati dan Fadli Azmi. “Pada tanggal