Arsip Penulis: DKPP

Dinilai Abaikan Rekomendasi Panwaslu, PA Mengadu ke DKPP

Jakarta, DKPP â€“ Ketua dan empat anggota KIP Aceh Singkil, Provinsi Aceh, diadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pasalnya,  mereka dinilai telah mengabaikan rekomendasi Panwaslu setempat. Pengadu, Mohd. Syafrijal Bako (Advokat) selaku kuasa dari Yakarim Munir, DPW Partai Aceh, mengatakan, para Teradu tidak menindaklanjuti terhadap pelanggaran administrasi Pemilu yang direkomendasikan oleh Panwaslu Kab. Aceh Singkil Nomor

Saksi Pengadu Malah Bantah Pengaduan Pengadu

Jakarta, Mabes –  Baru kali pertama di sidang kode etik penyelenggara pemilu, saksi Pengadu yang membantah dalil pengaduan Pengadu. Hal ini terungkap dalam sidang kode etik KPU Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (22/12) pukul 09.00 WIb. Sidang digelar melalui video conference di Mabes Polri dan Mapolda NTT. Selaku Pengadu Marthen Maumere kuasa hukum dari

Sidang Kedua Binjai, Saksi Tidak Hadir

Jakarta, DKPP – Sidang kedua untuk perkara KPU Kota Binjai, Sumatera Utara (Sumut), digelar hari ini, Senin (22/12). Sidang digelar secara video conference di Mabes Polri dan Mapolda Sumut. Agenda sidang adalah mendengar keterangan saksi yang telah dijanjikan akan dihadirkan oleh para pihak, baik Pengadu maupun Teradu. Namun, dari empat saksi yang dijanjikan tidak satu

Anggota KPU Padang Lawas Utara Diberhentikan

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada anggota KPU Padang Lawas Utara Arifuddin Muda Harahap. Sanksi tersebut disampaikan dalam sidang dengan agenda pembacaan 4 Putusan dan 2 Ketetapan, Jumat (19/12). Dalam pertimbangan putusan, Arifuddin mengakui tidak hadir dalam rapat pleno sebanyak lima kali berturut-turut. Ketidakhadiran Teradu dengan alasan tidak

Ketua dan Anggota KPU Kutai Timur Direhabilitasi

Jakarta, DKPP- Ketua dan anggota KPU Kabupaten Kutai Timur a.n Fahmi Idris, Ulfa Jamilatul Farida, Harajatang, Sayuti Ibrahim, dan Arafah, direhabilitasi nama baiknya oleh DKPP, pada sidang dengan agenda pembacaan putusan yang digelar hari ini, Jumat (19/12). “Merehabilitasi nama baik Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV dan Teradu V atas nama Fahmi Idris,

DKPP Berhentikan Satu Anggota KPU Provinsi Papua

Jakarta, DKPP- Dalam sidang dengan agenda Pembacaan Putusan yang digelar hari ini, Jumat (19/12), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan satu orang anggota KPU Provinsi Papua, yakni Sadrak Nawipa. Sadrak Nawipa diberhentikan karena terbukti telah melakukan intimidasi kepada adik kandung Pengadu yang bernama Kristina Adii. Menurut Pengadu, Sadrak mengancam adiknya agar mendesak Pengadu untuk  mencabut

Ketua Panwaslu Kota Cimahi Diberhentikan

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi kepada Maman Suaman selaku ketua Panwaslu Kota Cimahi. Dia terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu. Majelis mempertimbangkan bahwa Maman tidak melakukan langkah-langkah yang bertanggung jawab pada saat berhalangan sakit. Alih-alih mengambil langkah bijaksana dan bertanggung jawab mengalihkan tugas dan tanggung jawabnya kepada anggota Panwaslu yang

Jenis Pelanggaran Dari Mulai Tahapan Pemilu Hingga Pelecehan Seksual

Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nur Hidayat Sardini menjelaskan bahwa ada 17 kategori pelanggaran yang sudah disidangkan ke DKPP selama tahun 2014. “Pelanggaran paling banyak adalah  terkait prosedur pelaksanaan tahapan Pemilu.  Ada 72 perkara,” kata Anggota DKPP Nur Hidayat Sardini pada acara DKPP Outlook 2015: Refleksi dan Proyeksi yang digelar di kantor Auditarium Graha

Pengaduan yang Ditolak Lebih Banyak Daripada yang Masuk Sidang

Jakarta, DKPP – Jumlah pengaduan yang masuk ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) selama tahun 2014 ternyata lebih banyak yang masuk kategori dismiss alias tidak memenuhi syarat formil maupun materil daripada masuk sidang. Ini menandakan betapa ketatnya verifikasi Menurut Anggota DKPP Nur Hidayat Sardini, selama tahun 2014 ada sebanyak 885 perkara. Dari jumlah tersebut, jumlah pengaduan

Jogjakarta dan Bali, Daerah Paling Sedikit Pengaduan

Jakarta, DKPP – Bagi seluruh penyelenggara Pemilu di Daerah Istimewa Yogjakarta dan Bali patut berbangga. Pasalnya, daerah kesultanan dan daerah Pulau Dewata itu nyaris bersih tanpa ada persidangan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. “Jumlah pengaduan yang masuk dari Provinsi Bali dan Yogjakarta hanya empat kasus. Kedua daerah ini merupakan wilayah paling sedikit pengaduan se-Indonesia,” kata  Anggota