Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang perdana dengan Teradu Ketua PPK Kecamatan Kao Barat, Halmahera Utara, Maluku Utara, Selasa (6/10) pukul 14.00 WIB. Bertindak selaku ketua majelis Ida Budhiati didampingi Anggota Majelis dari Tim Pemeriksa Daerah Provinsi Maluku Utara yakni Syawal Abdulajid dan Sri Haryanti Hatary beserta Ketua dan Anggota KPU Kab.
Medan, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang perdana kode etik Panwaslu Kota Gunung Sitoli di Aula KPU Provinsi Sumatera Barat, Senin (05/10) pukul 09.00 WIB. Bertindak selaku ketua majelis Saut H Sirait dan Anggota Majelis dari Tim Pemeriksa Daerah Sumut di antaranya yaitu Prof. Monang Sitorus dan Tengku Erwin beserta Ketua Badan Pengawas
Provinsi Jawa Timur (Jatim) merupakan provinsi terbesar di Indonesia dan juga tercatat sebagai salah satu provinsi dengan jumlah kabupaten/kota terbanyak yang mengikuti Pilkada serentak 2015. Sesuai data KPU Jatim, di provinsi ini akan dilaksanakan 19 pemilihan bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota. Daerah yang akan menggelar Pilkada serentak di Jatim meliputi Kota Blitar, Kota Surabaya, Kota
Jakarta, DKPP- Enam Anggota DPRD Sumatera Barat (Sumbar) dari Hanura, PPP, Demokrat, dan Gerindra, Jumat (2/10), beraudiensi dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Mereka diterima oleh Tenaga Ahli DKPP Dr. Firdaus didampingi Tim Asistensi Bawaslu Diah Widyawati di ruang rapat DKPP, Lt 5 Gedung Bawaslu, Jakarta. Disampaikan oleh Marlis, Ketua Komisi I DPRD Sumbar,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Panwaslu Kota Gunung Sitoli pada Senin (5/10) pukul 09.00 WIB. Sidang akan bertempat di Kantor KPU Provinsi Sumatera Utara, Jl. Perintis Kemerdekaan No. 35, Medan. Bertindak selaku ketua majelis Saut H Sirait dan Anggota Majelis dari Tim
Jakarta, DKPP – Jumlah Pengaduan Ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Mulai Banyak. Pengaduan-Pengaduan Tersebut Terkait Dengan Tahapan Pilkada. “Pengaduan Membeludak. Sudah 100 Lebih Terkait Dengan Pilkada,†Kata Ketua Majelis Jimly Asshiddiqie Saat Memimpin Sidang Kode Etik KPU Kota Surabaya Dan Panwas Kota Surabaya Di Ruang Sidang DKPP, Jalan MH Thamrin No. 15, Rabu (30/9) Pukul 15.00 WIB.
Jakarta, DKPP – Ketua majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie menanyakan relevansi pengaduan Muhammad Roni, Pengadu II dalam perkara sidang kode etik KPU Kota Surabaya dan Panwas Kota Surabaya. “Apa relevansi Saudara dalam perkara ini?†kata Jimly dalam sidang kode etik KPU Kota Surabaya dan Panwaslu Kota Surabaya. Bertindak selaku ketua majelis Jimly
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie memerintahkan kepada Bawaslu Jawa Timur, Pengadu II dan Panwas Kota Surabaya duduk bersama dalam menyelesaikan masalahnya. Hasilnya kemudian diserahkan kepada DKPP. Hal ini terkait dengan tuduhan pengaduan Pengadu II, Muhammad Roni, yang menuduh Teradu, Wahyu Haryadi menjanjikan uang sejumlah Rp 200 juta per
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang perdana kode etik KPU Kota Surabaya dan Panwas Kota Surabaya di Ruang Sidang DKPP, Jalan MH Thamrin No. 15, Rabu (30/9) pukul 15.00 WIB. Bertindak selaku ketua majelis Prof. Jimly Asshiddiqie dan anggota majelis Saut H Sirait, Valina Singka Subekti, Ida Budhiati dan Endang Wihdatiningtyas. Pihak
Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang dugaan kode etik penyelenggara Pemilu dengan Teradu Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nelce R.P. dan Tim Assistensi, Mikhael Feka. Pengadu adalah Honing Sanny Anggota DPR RI dari PDIP, dia didampingi kuasa hukumnya, Petrus Bala Pattyona, Hendrikus Hali Atagoran, dan Fransiskus Xaverius B.N. Pengadu menilai Teradu