Kendari, DKPP – Dalil aduan berikutnya yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Muna adalah adanya Daftar Pemilih Tambahan (DPTb-1) yang tidak disampaikan kepada Paslon. “Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 22 ayat (8) menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan rekpitulasi DPTb-1 kepada Tim Kampanye Paslon. Namun, hal ini diabaikan Para
Kendari, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali menggelar sidang dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Kali ini, melibatkan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, yang dinilai tidak profesional dalam penyelenggaraan Pemilukada karena banyak ditemukan DPT (Daftar Pemilih Tetap) ganda dan fiktif. Bertempat di kantor KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, sidang dimulai sejak
Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Selasa (8/3), menyidangkan perkara KPU Kabupaten Tolikara, Papua. Tercatat lebih dari lima pokok pengaduan yang diajukan oleh Pengadu. Namun, dalam proses sidang, bukti-bukti yang diajukan oleh Pengadu dinilai oleh majelis kurang dapat menguatkan tuduhannya. Perkara ini masih terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014 dengan Pengadu bernama Yakobus
Jakarta, DKPP-Penyelenggara Pemilu wilayah Papua Barat kembali menjadi sorotan, setelah sebelumnya KPU provinsi Papua Barat beserta KPU dan Panwas Kab Kaimana telah diperiksa dan diputus perkaranya oleh DKPP. Kali ini KPU dan Panwas Kab Sorong Selatan yang harus jalani pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik, Jum’at (4/3). Aristoteles R Maituman, Luxen Thesia, Monika M Momot, Nahum
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyidang Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bengkalis, Riau, pada Jumat 4 Maret 2016. Mereka harus menjalani sidang karena dinilai tidak cermat dan tidak professional dalam melakukan verifikasi ijasah Pasangan Calon (Paslon) Bupati Bengkalis Nomor Urut 1 Amril Mukminin-Muhammad. Defitri Akbar, Numhammad Husni Lebra, Elmiawati Safarina, Khairul Saleh,
Jakarta, – Puluhan massa mengatasnamakan Gerakan Masyarakat Sulawesi Selatan Menggugat (GeMas Menggugat) berunjuk rasa, Rabu (2/3) sekitar pukul 12.00 WIB. Mereka menutut agar KPU RI segera melaksanakan pergantian antarwaktu terhadap salah seorang anggota DPR RI dari Partai Hanura Daerah Pemilihan Selawesi Selatan I. Kaharuddin Baso, koordinator lapangan mengatakan, Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Hanura telah memberhentikan
Jakarta, DKPP – Ketua dan tiga Anggota KPU Kabupaten Poso direhabilitasi nama baiknya oleh DKPP. Mereka adalah Taufik Hidayat, Karel Rompas, Geverson Balebu, dan Iwan Ahmad selaku Teradu I-IV. DKPP juga merehabilitasi nama baik Abdul Malik Saleh, I Made Sumerta, dan Helmi Mongi masing-masing sebagai ketua dan anggota Panwas setempat selaku Teradu V-VII. Dalam perkara ini, Pengadu yang mendalilkan,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan ketua dan anggota KPU Situ Bondo, Jaedo Fadjar Riawan dan Badrus. Sanksi tersebut disampaikan dalam sidang dengan agenda pembacaan 25 Putusan, Selasa (1/3) pukul 13.00 WIB. Selaku ketua majelis Jimly Asshiddiqie dan anggota Nur Hidayat Sardini, Anna Erliyana, Valina Singka Subekti, Saut H Sirait, Ida Budhiati dan
*** Putusan Paling Banyak di Awal Tahun Jakarta, DKPP – Jumlah pengunjung sidang dengan agenda pembacaan 25 Putusan membludak, Selasa (1/3) pukul 13.00 WIB. Ruang sidang yang hanya berkapasitas sekitar 75 orang itu tidak cukup untuk menampung pengunjung. Pengunjung pun hanya bisa menyaksikan pembacaan Putusan melalui sidang melalui layar kaca TV yang dipasang di antara dua pintu
Jakarta, DKPP- Ketua dan Anggota KPU Halmahera Selatan, Maluku Utara, yakni Syukur M Saleh, Faris Hi. Madan, Alfian Hasan, dan Sarni Laetje dinyatakan terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu. Bentuk pelanggarannya terhitung berat, sehingga keempatnya diberhentikan secara tetap. Kepastian nasib mereka diketahui setelah putusan perkaranya dibacakan oleh DKPP pada Selasa (1/3). “Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap