Maluku, DKPP – Anggota DKPP Dr. Nur Hidayat Sardini menjadi salah satu narasumber yang membuka acara bimbingan teknis (Bimtek) terpadu yang diadakan oleh KPU, Bawaslu, dan DKPP di Maluku Tengah, Maluku, Senin (25/7) malam. Dalam sambutannya, dia mengingatkan bahwa semua tahapan Pemilu memiliki potensi terjadinya pelanggaran dan pengaduan. Untuk itu, dia meminta agar penyelenggara Pemilu
Maluku, DKPP- KPU, Bawaslu, dan DKPP secara bersama mengadakan bimbingan teknis (bimtek) kepada para penyelenggara Pemilu. Dua Anggota DKPP yakni Dr. Nur Hidayat Sardini dan Dr. Valina Singka Subekti akan menjadi narasumber di acara tersebut. Keduanya mengisi materi terkait kode etik penyelenggara Pemilu. Bimtek diadakan selama tiga hari dari Senin-Rabu (25-27/7) di Hotel Natsepa, Maluku
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggaa Pemilu (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa ada atau tidak adanya ambang batas (parliamentary threshold) tidaklah terlalu prinsipil. Kedua-duanya konstitusional. “Cuman kalau dibayangkan threshold itu akan efektif menyebabkan terjadinya penyederhanaan partai, menurut saya tidak. Kecuali kalau ekstrim angkanya,†jelas dia di ruang kerjanya, belum lama ini. Akan tetapi bila
Jakarta, DKPP – Anggota Nur Hidayat Sardini sempat tersengguk saat membacakan Putusan dengan Teradu (Almarhum)Husni Kamil Manik, ketua KPU RI. DKPP membacakan enam Putusan dan satu Ketetapan, di ruang Sidang DKPP, di Jakarta, Jumat (22/7). Saat dikorfirimasi, membenarkan. Ia mengaku pada saat membacakan putusan, sempat terlintas wajahnya. Ia kenal dengan almarhum Husni sudah sangat lama.
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), menggelar sidang putusan perkara kode etik penyelenggara Pemilu, Jum’at (22/07). Pembacaan putusan dipimpin langsung oleh ketua DKPP Prof. Jimly Asshiddiqie, dengan didampingi anggota Prof. Anna Erliyana, Nur Hidayat Sardini, Saut Hamonangan Sirait, Valina Singka Subekti, Ida Budhiati, dan Endang Wihdatiningtyas. Ada tujuh perkara yang diputus oleh DKPP
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merehabilitasi (Alm) Husni Kamil Manik, S.P selaku Ketua merangkap Anggota KPU Republik Indonesia. Teradu telah menjalankan secara profesional dengan penuh kehati-hatian. Hal tersebut disampaikan dalam sidang dengan agenda pembacaan enam putusan dan satu ketetapan di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Jumat (22/7). Selaku Ketua Majelis Jimly Asshiddiqie dan anggota Nur Hidayat
Jakarta, DKPP – Usai mengambil sumpah atau janji Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Sekretariat Bawaslu, Jum’at (22/7) bertempat di lapangan parkir Bawaslu RI. Sekjen Bawaslu RI Gunawan Suswantoro dalam sambutannya berpesan agar mereka tidak melakukan korupsi. Dia menegaskan, akan menindak tegas bagi PNS yang melakukan korupsi, walaupun baru ditetapkan sebagai tersangka. “Saya tidak ingin
Palembang, DKPP – Dalam rangka persiapan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2017, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengadakan bimbingan teknis. Acara yang berlangsung di Kota Palembang tersebut merupakan rangkaian bimbingan teknis yang dilaksanakan pada dua regional yaitu Indonesia bagian barat, sedangkan Indonesia bagian timur akan diselenggarakan di Kota Ambon Prov. Maluku. Dalam pembukaan kegiatan, Ketua KPU Juri
Palembang – DKPP, Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat ini tengah mempersiapkan Pemilihan Kepala Daerah Serentak gelombang II yang akan dilaksanakan pada tahun 2017. Salah satu bentuk persiapan yang dilakukan adalah dengan bimbingan teknis di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Sebelum sesi pembukaan kegiatan yang mengusung tema “Bimbingan Teknis Terpadu Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2017â€, para penyelenggara Pemilu mengadakan ramah tamah
Jakarta, DKPP- Peranan utama Sentra Gakkumdu adalah mengawal kemurnian suara sehingga tugas dan fungsinya memiliki peran strategis. Nur Hidayat Sardini berpendapat, ketentuan pidana adalah tindakan yang mempengaruhi terhadap hasil. Contohnya manipulasi suara, penyalahgunaan kewenangan, dan intimidasi. Tindakan-tindakan tersebut bisa merusak integritas pemilu, dan bisa mengganggu kemurnian konversi suara rakyat menjadi kursi penyelenggara negara. “Nah, tindak