Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 181-PKE-DKPP/XI/2020. Perkara ini diadukan oleh Adly Yusuf Saepi. Pengadu melaporkan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kolaka Timur yakni Suprihaty Prawaty Nengtias, Anhar, Sutomo, Murhum Halik, dan Ashari Malaka sebagai Teradu I −
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 2-PKE-DKPP/I/2021. Perkara ini diadukan oleh Rivaldi. Pengadu melaporkan Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Tangerang Selatan yakni Muhamad Acep, Ahmad Jajuli, Slamet Santosa, Karina Permata Hati, dan Aas Satibi sebagai Teradu I sampai
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 152-PKE-DKPP/XI/2020. Perkara ini diadukan oleh Sardin melalui kuasanya Heris Ramadan dan M. Amir Amin. Mereka mengadukan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur yaitu Rusniyanti Nur Rakibe, La Golonga, dan Abang Saputra
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 145-PKE-DKPP/XI/2020 pada Jumat (29/1/2021). Perkara ini diadukan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Indramayu, yaitu Nurhadi, Chaidar, Supriadi, Tarjono, dan Yati Nurhayati. Kelimanya mengadukan Ketua KPU Kabupaten Indramayu, Ahmad Toni Fatoni. Teradu diadukan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 136-PKE-DKPP/XI/2020 pada Kamis (28/1/2021). Perkara ini diadukan oleh dua orang aktivis anti korupsi LSM Kampak Papua, yaitu Dorus Wakum dan Maikel Rumaropen. Keduanya mengadukan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Waropen, yaitu Aleksander Wopari,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang kode etik penyelenggara Pemilu dengan agenda Pembacaan Putusan terhadap 13 Perkara di Ruang Sidang DKPP, Gedung DKPP, Jakarta Pusat, pada Rabu (27/1/2021) pukul 09.30 WIB. Plt. Sekretaris DKPP, Arif Ma’ruf mengatakan semua perkara yang akan diputus telah diperiksa sebelumnya baik melalui sidang di ruang
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengadakan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 158-PKE-DKPP/XI/2020, Senin (25/1/2021), pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Riki Susanto. Ia mengadukan Ketua KPU Kabupaten Kaur, Meixxy Rismanto. Dalam sidang, Riki mendalilkan Meixxy telah bertindak tidak mandiri dan tidak jujur dalam proses
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 178-PKE-DKPP/XI/2020 dan 179-PKE-DKPP/XI/2020. Dua perkara ini diadukan Jurkani melalui kuasanya Muhammad Isrof Parhani. Pengadu mengadukan Erna Kasypiah, Iwan Setiawan, Aries Murdiono, Azhar Ridhanie, dan Nur Kholis Majid (Ketua dan Anggota Bawaslu Prov.
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang kode etik penyelenggara Pemilu dengan agenda Pembacaan Putusan terhadap 10 Perkara di Ruang Sidang DKPP, Gedung DKPP, Jakarta Pusat, pada Rabu (20/1/2021) pukul 09.30 WIB. Plt. Sekretaris DKPP, Arif Ma’ruf mengatakan semua perkara yang akan diputus telah diperiksa sebelumnya baik melalui sidang di ruang
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Muhammad menegaskan bahwa DKPP hanya menangani dan memeriksa pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) yang dilaporkan oleh masyarakat. Menurut Muhammad, tidak pernah berinisiatif menangani pelanggaran KEPP tanpa adanya aduan dari masyarakat. Demikian disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR di Ruang Rapat