Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik penyelenggara Pemilu dengan agenda pembacaan 15 Putusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Ruang Sidang DKPP, lantai 5, Jalan MH Thamrin No. 14, Jakarta Pusat pada Rabu (9/10/2019). Dalam sidang ini, terdapat dua penyelenggara Pemilu yang mendapat sanksi pemberhentian tetap karena terbukti melanggar
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang kode etik penyelenggara Pemilu dengan agenda pembacaan 15 Putusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Ruang Sidang DKPP, lantai 5, Jalan MH Thamrin No. 14, Jakarta Pusat pada Rabu (9/10/2019). Sidang ini menyertakan 66 penyelenggara Pemilu yang menjadi Teradu dalam 15 perkara yang dibacakan,
Jakarta, DKPP – Demi terwujudnya Pemilu yang berintegritas, ada lima syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan proses politik untuk mewujudkannya. Hal itu disampaikan oleh Anggota Dewan Kehormatan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Muhammad, S.IP, M.Si saat menjadi narasumber dalam kegiatan diskusi bertema Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia yang diselenggarakan di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu (2/10/2019).
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Alfitra Salamm menyatakan, hingga kini belum ada aduan yang diterima DKPP tentang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang berkaitan langsung dengan penggunaan anggaran Naskah Perjanjian Dana Hibah (NPHD). Hal ini disampaikan Alfitra dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Kebijakan Pilkada Serentak 2020 yang diadakan oleh Kementerian
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Harjono memaparkan hubungan antara kode etik dengan independensi penyelenggara Pemilu. Menurutnya, kedua hal ini saling terkait satu sama lain dalam menciptakan pelaksanaan Pemilu yang Luber Jurdil sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan Orientasi Tugas Penyelenggara Pemilu Anggota KPU
Jakarta, DKPP – Tahun 2004, pemerintah menegaskan pentingnya penerapan prinsip-prinsip clean government dan good governance yang secara universal diyakini menjadi prinsip yang diperlukan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Pemerintah kemudian mencanangkan pembangunan aparatur negara melalui penerapan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi ini mensyaratkan adanya kedisiplinan. Disiplin mutlak diperlukan untuk mendukung keberhasilan pembangunan dan peningkatan daya
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menghadiri acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPD, DPR dan MPR RI Periode 2019-2024 di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD , Jakarta, Selasa (1/10/2019). Ketua dan Anggota DKPP tampak hadir dalam acara ini, mulai dari Ketua DR. Harjono hingga empat Anggota, yaitu Dr. Alfitra Salamm, Dr. Ida Budhiati, Prof. Muhammad dan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggelar upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di lingkungan sekretariat DKPP dan Bawaslu, pada Selasa (1/10/2019) pukul 08.00 WIB. Tema yang diangkat untuk peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2019 ini adalah “Pancasila Sebagai Dasar Penguatan Karakter Bangsa Menuju Indonesia Maju Dan Bahagia”. Dalam
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk Nomor Perkara 263-PKE-DKPP/VIII/2019, Senin (30/9/2019). Sidang ini digelar melalui video conference, dari Kantor DKPP RI dan Bawaslu Provinsi Bengkulu. Pengadu dalam perkara tersebut adalah Samson Marwan dari LSM Yasrindo Provinsi Bengkulu yang memberi kuasa kepada Abdusy Syakir dan Rendra
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menghadiri acara malam Ramah Tamah yang diadakan KPU RI untuk Anggota DPR, DPD dan MPR RI Periode 2019-2024 di Hotel Shangrila, Jakarta, Minggu (29/9/2019) malam. Dalam acara ini, DKPP diwakili oleh dua Anggota, yaitu Prof. Muhammad dan Dr. Alfitra Salamm. Peserta kegiatan ini adalah ratusan Anggota legislatif