Makassar, DKPP – Anggota DKPP, Dr. Alfitra Salamm angkat bicara mengenai kelemahan dari Pemilu serentak 2019. Hal ini diungkapkannya dalam Seminar Nasional Program Pascasarjana Ilmu Politik FISIP Unhas dengan tema “Evaluasi Pemilu 2019” yang diselenggarakan di Aula Prof. Syukur Abdullah, lantai 3 FISIP Unhas, Makassar, pada Kamis (5/12/2019). “Kelemahan Pemilu Serentak 2019 adalah keserentakannya,” ungkap
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Tugas dan wewenang DKPP yakni menjaga dan menegakkan kemandirian, integritas, dan kredibilitas penyelenggara Pemilu. Sesuai ketentuan Undang-undang No. 7 Tahun 2019 tentang Pemilihan Umum, DKPP bertugas menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua dan empat Anggota KPU Kabupaten Lombok Tengah dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 298-PKE-DKPP/IX/2019 pada Rabu (4/12/2019). Ketua dan empat Anggota KPU Kabupaten Lombok Tengah tersebut adalah Ahmad Fuad Fahrudin, Alimudin Syukri, Lukmanul Hakim, Lalu Darmawan dan Zaeroni.
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 315-PKE-DKPP/X/2019 pada Rabu (4/12/2019), pukul 10.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Amandus Ratason. Ia mengadukan delapan penyelenggara Pemilu di NTT, yakni lima komisioner KPU Kabupaten Sikka dan tiga komisioner Bawaslu Kabupaten Sikka. Lima komisioner
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Anggota Bawaslu Kabupaten Ngawi, Budi Sunariyanto. Sanksi tersebut dijatuhkan dalam sidang pembacaan putusan perkara kode etik penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Rabu (4/12/2019). Budi merupakan Teradu dalam perkara Nomor 257-PKE-DKPP/VIII/2019. Ia terbukti melanggar KEPP karena melakukan perbuatan asusila
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan agenda pembacaan putusan terhadap tujuh (7) perkara di Ruang Sidang DKPP, Jalan MH Thamrin No. 14, Jakarta Pusat pada Rabu (4/12/2019) pukul 13.30 WIB. Dalam sidang ini, DKPP menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap untuk Anggota Bawaslu Kabupaten Ngawi, Budi Sunariyanto, yang
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Rabu (4/12/2019). Perkara yang disidangkan adalah perkara Nomor 315-PKE-DKPP/X/2019, yang diadukan oleh Amandus Ratason. Ia mengadukan delapan penyelenggara Pemilu di NTT, yakni lima komisioner KPU Kabupaten Sikka
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Rabu (4/12/2019). Perkara yang disidangkan adalah perkara Nomor 298-PKE-DKPP/IX/2019 yang diadukan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah, yaitu Abdul Hanan, Usman Faesal, Lalu Fauzan Hadi,
Batam, DKPP – Kegiatan Rapat Evaluasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu Tahun 2019 Tahap I yang diadakan DKPP telah usai dan ditutup pada Sabtu (30/11/2019) malam. Hadir dalam penutupan Anggota DKPP yang mewakili Ketua DKPP, Dr. Harjono, yaitu Prof. Muhammad, Prof. Teguh Prasetyo, Dr. Ida Budhiati, Dr. Alfitra Salamm dan Hasyim Asy’ari, Ph.D. “Dengan mengucapkan Alhamdulillah,
Batam, DKPP – Putusan dari perkara-perkara yang disidangkan oleh DKPP sudah dibuat seadil-adilnya. Hal ini diungkapkan oleh Anggota DKPP, Dr. Alfitra Salamm ketika memberi materi kepada Tim Pemeriksa Daerah (TPD) unsur Masyarakat dalam Rapat Evaluasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu Tahun 2019 Tahap I di Hotel Pacific, Batam, Kepulauan Riau, Sabtu (30/11/2019). “Sanksi DKPP ini sudah