Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemiu (DKPP) mendorong rancangan Peraturan KPU (PKPU) tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak tahun 2024 untuk segera ditetapkan. Dorongan tersebut disampaikan Ketua DKPP, Prof. Muhammad dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DKPP, KPU, Bawaslu, dan Kementerian Dalam Negeri dengan Komisi II DPR RI di Ruang Rapat
Jakarta, DKPP – Anggota DKPP, Dr. Alfitra Salamm mengusulkan pembentukan satuan tugas (Satgas) logistik untuk Pemilu serentak Tahun 2024. Demikian disampaikannya ketika menjadi narasumber dalam webinar kepemiluan yang diadakan Gema PMII, Selasa (31/5/2022). Menurut Alfitra, hal ini sangat penting bagi KPU dan Bawaslu mengingat permasalahan logistik kerap dilaporkan ke DKPP setiap perhelatan pemilu. “Saya kira
Jakarta, DKPP – Anggota dan Sekretaris Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, meresmikan Poliklinik DKPP di Jakarta, Selasa (25/5/2022). Poliklinik yang terletak di lantai 4 Gedung DKPP ini diharapkan dapat mendukung kinerja seluruh jajaran pimpinan dan staf di lingkungan sekretariat DKPP. Poliklinik dilengkapi dengan fasilitas penunjang kesehatan dengan dokter jaga standby setiap hari Rabu “Di sini bisa
Makassar, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Muhammad berpesan agar setiap penyelenggara pemilu dapat menjadi pemimpin yang baik. Pesan ini disampaikannya saat memberi materi dalam kegiatan Pembinaan/ Pendampingan Penanganan Pelanggaran yang diadakan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Kota Makassar, Selasa (24/5/2022). Menurut Muhammad, seorang pemimpin akan menujukkan kapasitas dan profesionalitas serta
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan membacakan putusan dari perkara nomor 18-PKE-DKPP/IV/2022 dalam sidang kode etik penyelenggara pemilu di Ruang Sidang DKPP, Gedung DKPP, Jakarta, pada Rabu (25/5/2022) pukul 09.30 WIB. Teradu dalam perkara ini adalah Anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah, Ivan Astavan Manurung. Sekretaris DKPP, Yudia Ramli mengatakan perkara ini telah
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 20-PKE-DKPP/IV/2022 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu, Rabu (25/5/2022) pukul 09.00 WITA. Perkara ini diadukan oleh seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) bernama Rosma. Ia mengadukan Anggota KPU Kabupaten Tolitoli, Irwan B.
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 19-PKE-DKPP/IV/2022 di kantor Bawaslu Provinsi Maluku, Kota Ambon, Selasa (24/5/2022) pukul 09.00 WIT. Perkara ini diadukan oleh Hendrik Notanubun dan Erwin A. Far Far. Para Pengadu mengadukan Syarif Mahulauw, Ismudin Booy, Jainudim Solissa,
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Muhammad mengatakan, mengelola pemilu di Indonesia tidak cukup hanya dengan mengandalkan keterampilan tata kelola pemilu saja. Menurut Muhammad, tata kelola perilaku penyelenggara pemilu jauh lebih penting dalam mengelola kepemiluan. Hal itu disampaikannya saat menjadi narasumber dalam kegiatan Peningkatan Alumni Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) dalam
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan membacakan putusan dari perkara nomor 17-PKE-DKPP/III/2022 dalam sidang kode etik penyelenggara pemilu di Ruang Sidang DKPP, Gedung DKPP, Jakarta, pada Rabu (18/5/2022) pukul 09.30 WIB. Teradu dalam perkara ini adalah enam penyelenggara pemilu dari KIP Kabupaten Aceh Timur yang terdiri dari Ketua, empat Anggota, dan Sekretaris
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberikan rehabilitasi atau pemulihan nama baik kepada lima penyelenggara pemilu dalam sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Gedung DKPP, Jakarta, Rabu (11/5/2022). Perkara yang dibacakan putusannya dalam sidang ini hanya satu saja, yaitu perkara nomor 16-PKE-DKPP/III/2022 dengan Teradu Ketua