Jakarta, DKPP – Integritas adalah suatu hal yang mutlak harus dimiliki oleh penyelenggara pemilu. Penyelenggaraan pemilu diyakini takkan demokratis jika diselenggarakan oleh orang-orang yang tidak berintegritas. Demikian disampaikan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi saat mememberikan materi kepada Tim Seleksi (Timsel) Calon Anggota Bawaslu Periode 2023-2028 di Jakarta, Jumat
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang virtual pemeriksaan untuk dua perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP), Jumat (31/3/2023), pukul 09.00 WIB. Kedua perkara tersebut adalah perkara nomor 43-PKE-DKPP/III/2023 yang diadukan M. Ridwan Harahap dan perkara nomor 48-PKE-DKPP/III/2023 yang diadukan Hamdani Hasibuan. Perkara nomor 43-PKE-DKPP/III/2023 Dalam perkara ini, M.
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang virtual pemeriksaan untuk dua perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP), Jumat (31/3/2023), pukul 09.00 WIB. Kedua perkara tersebut adalah perkara nomor 44-PKE-DKPP/III/2023 yang diadukan Muzakkir dan perkara nomor 49-PKE-DKPP/III/2023. Perkara terakhir diadukan oleh tiga orang, yaitu Abd. Hadi Abidin, Ananda Ardila Putri,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengadakan sidang pemeriksaan virtual atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 37-PKE-DKPP/II/2023, Rabu (29/3/2023). Perkara ini diadukan oleh Elpis Munandar. Sedangkan pihak Teradu adalah Ketua dan empat Anggota KPU Kabupaten Rejang Lebong, yaitu Restu Wibowo, Visco Putra Alexander, Ujang Maman, Lusiana, dan Atina. Elpis
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito mengungkapkan bahwa putusan Bawaslu terkait gugatan Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA). Menurut Heddy, putusan Bawaslu tersebut tidak lagi menjadi milik pelapor atau terlapor saja, tetapi juga sudah dimiliki publik karena telah terbuka di ranah publik. “Yang menjadi perhatian kita semua putusan bawaslu itu bersifat
Bandar Lampung, DKPP – Media massa diharapkan menjadi mengoptimalkan perannya sebagai penyuplai informasi dan pengontrol sosial dalam tahapan Pemilu dan Pilkada serentak Tahun 2024 yang akan datang. Hal ini disampaikan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) M. Tio Aliansyah dalam kegiatan Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu dengan Media (NGETREN Media) di Kota Bandar Lampung, Minggu (26/3/2023).
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) J. Kristiadi berpendapat perdebatan mengenai sistem pemilu proporsional tertutup dan terbuka seharusnya dibuka seluas-luasnya di ruang publik. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Kerja (Raker) yang diadakan Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Komplek DPR/DPD/MPR, Jakarta, Selasa (21/3/2023). Dalam Raker ini terdapat pertanyaan
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ratna Dewi Pettalolo mengingatkan seluruh jajaran Panwascam se-Kota Depok agar tetap memegang sumpah dan janji jabatan saat dilantik. Sumpah janji jabatan disebutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban pejabat kepada Tuhan Yang Maha Esa dan rakyat. Hal ini disampaikannya saat menjadi narasumber kegiatan bimbingan teknis penguatan pelaksanaan tupoksi kepemiluan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan secara virtual atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 29-PKE-DKPP/II/2023 pada Senin (20/3/2023). Perkara ini diadukan oleh Buyung Tanjung. Ia mengadukan Ketua dan empat Anggota Bawaslu Kabupaten Simalungun, yaitu Muhammad Choir Nazlan Nasution, Alfi Mukhair Nasution, Michael Richard Siahaan, Bobi Dewantara
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan secara virtual atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 40-PKE-DKPP/II/2023 pada Jumat (17/03/2023) pukul 08.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Abdullah dan Maripatua Purba. Mereka mengadukan enam penyelenggara Pemilu KIP Kabupaten Gayo Lues. Satu dari enam penyelenggara Pemilu yang diadukan tersebut