Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pembacaan putusan terhadap tiga perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang Utama DKPP, Jakarta, Rabu (1/2/2023), pukul 13.00 WIB. Sekretaris DKPP, Yudia Ramli mengatakan semua perkara yang akan diputus telah diperiksa sebelumnya baik melalui sidang di Ruang Sidang DKPP Jakarta,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) saat ini tengah menangani sebanyak 76 aduan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Jumlah aduan yang ditangani ini diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan berjalannya tahapan Pemilu serentak Tahun 2024. Ketua DKPP Heddy Lugito mengungkapkan, terdapat 82 aduan dugaan pelanggaran KEPP yang diterima DKPP selama periode
Palu, DKPP – Pemilu memiliki tujuan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Anggota DKPP Ratna Dewi Pettalolo menegaskan bahwa hal ini harus dipertahankan dan tidak dapat diubah-ubah. Hal ini disampaikan Ratna Dewi Pettalolo saat menjadi narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Kota Palu, Rabu (25/1/2023). “Seberat apapun kontestasi
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Peringatan Keras kepada Anggota Bawaslu Kabupaten Gunungsitoli Nur Alia Lase. Sanksi ini dijatuhkan dalam sidang pembacaan putusan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Rabu (25/1/2022). Nur Alia Lase berstatus sebagai Teradu II dalam perkara 41-PKE-DKPP/XII/2022 yang diadukan oleh Martinus Gea dan
Jakarta, DKPP –Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pembacaan putusan terhadap empat perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang Utama DKPP, Jakarta pada Rabu (25/1/2022), pukul 13.00 WIB. Sekretaris DKPP, Yudia Ramli mengatakan semua perkara yang akan diputus telah diperiksa sebelumnya baik melalui sidang di Ruang Sidang DKPP Jakarta,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menerima kunjungan kerja DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan di Gedung DKPP, Jakarta, Kamis (19/1/2023). DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan mengunjungi DKPP untuk audiensi terkait penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kabupaten Tapanuli Selatan. Ketua DKPP Heddy Lugito mengungkapkan bahwa Provinsi Sumatera Utara termasuk sebagai zona merah dalam aspek
Jakarta, DKPP – Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pembacaan putusan terhadap empat perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang Utama DKPP Jakarta pada Jumat (20/1/2022), pukul 14.00 WIB. Sekretaris DKPP, Yudia Ramli mengatakan semua perkara yang akan diputus telah diperiksa sebelumnya baik melalui sidang di
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan putusan Rehabilitasi untuk 17 penyelenggara pemilu. Amar putusan tersebut dibacakan dalam sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Rabu (11/1/2023). 17 penyelenggara Pemilu tersebar dalam empat perkara dugaan pelanggaran KEPP, yaitu perkara nomor 37-PKE-DKPP/XII/2022, 38-PKE-DKPP/XII/2022, 40-PKE-DKPP/XII/2022; dan 44-PKE-DKPP/XII/2022. Seluruh
Jakarta, DKPP – Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepada 15 Tenaga Ahli DKPP di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Selasa (10/1/2023). Penyerahan SK ini juga disertai dengan penandatanganan perjanjian kerja oleh 15 Tenaga Ahli tersebut. Dalam kesempatan ini, Ketua DKPP Heddy Lugito menyampaikan ucapan terima kasih kepada 15 Tenaga Ahli DKPP
Jakarta, DKPP – Bupati Tolikara periode 2017-2022 Usman G. Wanimbo membantah telah menandatangani Surat Keputusan Pemberhentian Sementara dua Anggota KPU Kabupaten Tolikara, Elmus Wanimbo dan Antonius Rumwarin. Hal itu disampaikan Usman G. Wanimbo ketika hadir sebagai Saksi dalam sidang pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 34-PKE-DKPP/X/2022 di Ruang Sidang