Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi berupa peringatan terharap Saima Nuang selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Pulau Morotai. Sanksi tersebut dijatuhkan dalam sidang dengan agenda Pembacaan 11 Putusan di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Rabu (27/3/2019). Selaku ketua majelis Prof Muhammad dan anggota majelis Prof Teguh Prasetyo, Ida Budhiati dan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan tetap empat penyelenggara Pemilu tingkat ad hoc. Pemberhentian tetap ini merupakan putusan yang dibacakan dalam sidang putusan DKPP di Ruang Sidang DKPP, lantai 5 Gedung Bawaslu RI, Jakarta, pada Rabu (27/3/2019). Keempat penyelenggara Pemilu tingkat ad hoc yang diberhentikan tetap ini merupakan Teradu dalam perkara Nomor
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ida Budhiati menerangkan, penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu tingkat ad hoc telah berubah. Jika sebelum 15 Maret 2019 Peraturan DKPP terkait mekanisme penanganan pelanggaran kode etik ad hoc masih berlaku (baca: ditangani DKPP), namun per 15 maret 2019 berlaku Peraturan DKPP yang baru dan dugaan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tidak hanya melaksanakan tugasnya sebagai lembaga penegak kode etik penyelenggara pemilu, tetapi juga giat melakukan sosialisasi tentang pemilu yang jujur, adil, dan bersih. Meskipun hal itu bukan kewenangan utama DKPP, tetapi Pemilu 2019 yang merupakan momentum bersejarah karena diadakannya Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) secara
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengadakan diskusi bertajuk Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu dengan Media (NGETREN Media) di Gedung Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Rabu (20/3/2019). Dalam kesempatan ini, DKPP bekerja sama dengan Radio MNC Trijaya FM untuk membuat NGETREN Media mengudara untuk pertama kalinya sejak pertama kali diadakan pada Desember 2017. Bertema “Etika
Bandarlampung, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa empat orang komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung dalam Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP), di Hotel Sheraton, Bandarlampung, pada Selasa (19/3/2019). Empat orang komisioner KPU Pesisir Barat tersebut, yaitu; Yurlisman (ketua) dan tiga orang anggotanya, Yulyanto, Jefri, dan
Bandar Lampung, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Teknis (Rakornis) Sidang Kode Etik Penyelenggara Pemilu untuk perkara nomor 37-PKE-DKPP/II/2019 dan 38-PKE-DKPP/II/2019 di Hotel Sheraton, Bandar Lampung, Senin (18/3/2019) malam. Perkara tersebut rencananya akan disidangkan di Kantor Bawaslu Provinsi Lampung, keesokan harinya, Selasa (19/3/2019) pukul 09.00 WIB. Rakornis yang dipimpin oleh
Yogyakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP), Senin (18/3/2019), di Yogyakarta. Anggota DKPP Alfitra Salamm berharap mahasiswa yang hadir dalam kegiatan tersebut dapat menjadi Duta DKPP. Duta DKPP itu, sambung Alfitra, sebagai perwakilan DKPP di Jogja untuk melaporkan jika ada penyelenggara pemilu yang berpotensi melanggar KEPP. “Tentang
Yogyakarta, DKPP – Selama sepuluh tahun terakhir kondisi ketahanan nasional ada pada warna kuning, artinya kurang tangguh. Hanya dua tahun terakhir yakni tahun 2017 dan 2018 kondisi ketahanan sedikit membaik, hijau tetapi masih perbatasan antara kuning dan hijau. Demikian disampaikan Wakil Rektor Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Kemahasiswaan Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Djagal Wiseso Marseno
Yogyakarta, DKPP- Kebebasan penyelenggara pemilu sangat terbatas. Hal tersebut diungkapkan Anggota DKPP Alfitra Salamm dalam sambutannya pada kegiatan Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP), di Yogyakarta, Senin (18/3/2019). Salah satu batasan itu adalah tidak diperkenankannya pertemuan empat mata antara penyelenggara Pemilu dengan Calon Legislatif (Caleg) ataupun peserta Pemilu lainnya. Alfitra juga menyebut batasan tersebut bahkan