Kupang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik penyelenggata pemilu untuk nomor perkara 240-PKE-DKPP/VIII/2019, Jumat (30/8/2019), dengan Ketua dan Anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai Teradu. Mereka adalah Thomas Dohu, Yosafat Koli, Lodowyk Fredrik, Jeffry Amazia Gaila dan Fransiskus Vincent Diaz. Para Teradu diadukan oleh sesama penyelenggara Pemilu, yakni
Manokwari, DKPP – DKPP menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu untuk perkara nomor 245-PKE-DKPP/VIII/2019 di Kantor Bawaslu Provinsi Papua Barat, Kamis (29/8/2019). Pengadu perkara ini, Michael Wattimena Anggota DPR RI, kemudian memberikan kuasa kepada Yandri Sudarso. Ketua dan Anggota serta Sekretaris KPU Maybrat menjadi Teradu dalam perkara ini. Mereka adalah Titus Nauw,
Kendari, DKPP – Sebanyak 15 penyelenggara Pemilu diperiksa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Kamis (29/8/2019). Pemeriksaan ini terjadi dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu untuk perkara nomor 207-PKE-DKPP/VIII/2019 yang digelar di Kantor KPU Provinsi Sultra. 15 penyelenggara Pemilu tersebut berstatus sebagai Teradu dalam perkara ini.
Ambon, DKPP — Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Teknis (Rakornis) Sidang Kode Etik Penyelenggara Pemilu untuk dua perkara, yaitu perkara nomor 199-PKE-DKPP/VIII/2019 dengan Teradu KPU Kabupaten Seram Bagian Timur dan perkara nomor 211-PKE-DKPP/VIII/2019 dengan Teradu KPU Kota Ambon di Hotel Swiss-Bell Kota Ambon, Maluku pada Jumat (30/8/2019) pagi. Rakornis dipimpin oleh
Bukittinggi, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengungkapkan, ada empat faktor yang menjadi cerminan kehidupan demokrasi di Indonesia. Hal ini diungkapkannya ketika memberi sambutan dalam acara Konsolidasi Regional Peningkatan Partisipasi Masyarakat Pemilu 2019 dan Pemilihan 2020 di Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, Rabu (28/8/2019). Keempat faktor itu adalah aturan Pemilu, penyelenggara Pemilu, kontestan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik penyelenggara Pemilu dengan agenda pembacaan 11 Putusan di Ruang Sidang DKPP, lantai 5, Jalan MH Thamrin No. 14, Jakarta Pusat pada Rabu (28/8/2019) pukul 13.20 WIB. Dalam sidang ini, DKPP memberikan rehabilitasi nama baik atau rehabilitasi bagi 51 penyelenggara Pemilu yang menjadi Teradu
Jakarta, DKPP – Sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu untuk perkara nomor 238-PKE-DKPP/VIII/2019 di Ruang Sidang DKPP, Jalan MH Thamrin No. 14, Rabu (28/8/2019), berlangsung secara singkat. Majelis mengungkapkan, hal ini karena Pengadu telah mencabut aduannya sehingga para Teradu tidak perlu lagi diperiksa atau dimintai keterangan dalam sidang. Pengadu perkara ini, Ahmad Iman
Bengkulu, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik penyelenggata pemilu untuk nomor perkara 246-PKE-DKPP/VIII/2019, Selasa (27/8/2019). Sidang ini digelar melalui video conference, yakni antara di KPU RI dan KPU Provinsi Bengkulu. Teradu dalam perkara tersebut adalah Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Lebong, yakni Salahudin khidhr, Devi lrawan, Evans lavendes, Yoki Stiawan
Tanjung Pinang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu untuk perkara Nomor 214-PKE-DKPP/VIII/2019 pada Selasa (27/8/2019). Sidang ini diadakan melalui sambungan video yang menghubungkan antara Kantor KPU RI, Jakarta, dengan Kantor KPU Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Kota Tanjung Pinang. Perkara ini diadukan oleh Syamsul Rizal. Ia
Lombok, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik penyelenggata pemilu untuk nomor perkara 204-PKE-DKPP/VIII/2019, Selasa (27/8), dengan Teradu Ketua dan empat Anggota KPU Kota Bima. Mereka adalah Tamrin, Bukhari, Agussalim, Mursalin, dan Yety Safriati. Sidang yang digelar di Kantor KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), beragenda mendengarkan pokok-pokok aduan dari Pengadu