Ida Budhiati Mempertanyakan Alasan Anggota DPRD Kalbar Cabut Perkara Dalam Sidang

Aktivitas

Jakarta, DKPP – Anggota DKPP, Dr. Ida Budhiati menanyakan alasan anggota DPRD Kalimantan Barat (Kalbar), Hendri Makaluasc, yang mencabut perkara dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Rabu (13/11/2019). Ida menanyai Hendri Makaluasc terkait alasan pencabutan perkara yang dilakukan olehnya dalam sidang. Hendrik

22 Penyelenggara Pemilu Disidang Serentak Karena Diduga Tidak Melaksanakan Putusan DKPP

Aktivitas

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 296-PKE-DKPP/IX/2019, pada Rabu (13/11/2019). Majelis sidang terdiri dari Dr. Harjono, Prof. Teguh Prasetyo dan Dr. Ida Budhiati. Pengadu dalam perkara ini adalah Anggota DPRD Kabupaten Tolikara, Opius Obama Tabo, yang memberikan Kuasa kepada Ahmad

DKPP Periksa Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Buton Tengah

Aktivitas

Kendari, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu untuk perkara Nomor 208-PKE-DKPP/VIII/2019, Selasa (12/11/2019). Sidang pemeriksaan berlangsung di Ruang Sidang KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. Teradu pada perkara tersebut adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Buton Tengah, yakni Helius Udaya, Jais, dan Lucinda Theodora. Sedangkan Pengadunya adalah

DKPP Periksa Dua Penyelenggara Pemilu Sulawesi Tenggara

Aktivitas

Kendari, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk Perkara Nomor 295-PKE-DKPP/VIII/2019 di Ruang Sidang KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Kota Kendari, Selasa (12/11/2019). Perkara ini diadukan oleh Jamrioni (wiraswasta). Ia mengadukan Koordinator Sekretariat (Korsek) Kabupaten Wakatobi, Yusuf dan Kepala Sekretriat (Kasek) Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara