Manado, DKPP – DKPP menggelar sidang pemeriksaan kode etik dengan nomor perkara 168-PKE-DKPP/VI/2019 yang digelar di Kantor Bawaslu Sulawesi Utara, pada Sabtu (20/7/2019). Pengadu dalam perkara ini adalah Obed Saraung, selaku Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPRD Kabupaten Talaud. Sedangkan pihak Teradu dalam perkara ini adalah delapan penyelenggara Pemilu di Kabupaten Talaud, yaitu lima orang dari
Manado, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik penyelenggara pemilu untuk nomor perkara 152-PKE-DKPP/VI/2019, Jumat (19/7), di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, Kota Manado. Teradu dalam perkara ini adalah Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Minahasa Selatan, yakni Rommy H. Sambuaga, Christiany Rorimpandey, Maya Sarijowan, Fadly Munaiseche, dan Yurnie Sendow. Mereka diadukan
Manado, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa tiga belas penyelenggara pemilu dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu pada perkara 131-PKE-DKPP/VI/2019. Ketigabelas penyelenggara pemilu tersebut adalah Ardiles M. R. Mewoh, Meidy Y. Tinangon, Salman Saelangi, Yessy Y. Momongan, dan Lanny A. Ointoe, selaku Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara. Teradu
Palu, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu Perkara Nomor 125-PKE-DKPP/IV/2019 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu, Jumat (19/7). Teradu dalam perkara ini adalah Abdul Malik Saleh, Christian A. Oruwo, dan Made, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Poso. Mereka diadukan oleh Bupati
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Mimika dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu untuk Perkara Nomor 139-PKE-DKPP/VI/2019 di kantor Bawaslu Provinsi Papua, Kota Jayapura, Jumat (19/7/2019). Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Mimika yang dimaksud adalah Indra Ebang Ola, Laurensius Minipko, Luther Beanal, Dedy Nathaniel
Palu, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu Perkara Nomor 117-PKE-DKPP/V/2019 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu, Jumat (19/7). Teradu dalam perkara ini adalah Zaidul Bahri Mokoagow, Makmur Dg. Manesa, Alwin Palalo, Supriadi Lawani, Atriani masing-masing sebagai Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Banggai. Selain
Palu, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) persiapan sidang kode etik penyelenggara Pemilu di Kota Palu, Kamis (18/7/2019) Malam. Rakor ini dibuka oleh anggota DKPP, Prof. Teguh Prasetyo, yang didampingi oleh Tenaga Ahli DKPP, Suparmin dan Kasubbag Risalah dan Dokumentas Perkara DKPP, Sahat Erwin Gemayel Siagian. Rakor dihadiri oleh
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu untuk perkara Nomor 137-PKE-DKPP/VI/2019 di Kantor Bawaslu Provinsi Papua, Kota Jayapura, Kamis (18/7/2019). Perkara 137-PKE-DKPP/VI/2019 diadukan oleh dua orang wiraswasta, yaitu Elinus Balinol Mom dan Awenes Imingkawak. Keduanya mengadukan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Puncak, yaitu Yopi
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu untuk enam perkara di Kota Jayapura, Provinsi Papua. Enam perkara ini melibatkan 15 orang penyelenggara Pemilu yang berasal dari tiga lembaga penyelenggara Pemilu di Papua, yaitu KPU Kabupaten Puncak, KPU Kabupaten Mimika dan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen.
Palangkaraya, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk kedua kalinya memeriksa Ketua KPU Kabupaten Barito Utara, Malik Muliawan dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu di Kantor Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Kota Palangkaraya, Selasa (16/7/2019). Malik merupakan Teradu dalam perkara Nomor 112-PKE-DKPP/V/2019. Sebelumnya, sidang pertama sudah dilaksanakan pada tanggal 21 Juni