Bandung, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu untuk nomor perkara 213-PKE-DKPP/VIII/2019 di Ruang Sidang KPU Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Senin (19/8/2019). Teradu dalam sidang ini adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Ciamis, yaitu Uce Kurniawan dan Fanny Dwiriantini. Keduanya diadukan oleh Andy Ali Fikri.
Bandung, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa lima komisioner Bawaslu Kabupaten Subang terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu di Kantor KPU Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Senin (19/8/2019). Kelima komisioner itu antara lain adalah Ketua Bawaslu Kabupaten Subang Parrahutan Harahap serta empat anggotanya, yaitu Juju Juhairiah, Jecky Johari, Imanudin dan Cucu Kodir
Makassar, DKPP –Anggota DKPP, Dr. Alfitra Salamm berharap DKPP bisa menjadi inspirasi bagi institusi etik yang menyelenggarakan proses persidangan. Hal ini disampaikan saat memberikan pengantar dalam Rapat Koordinasi Persiapan Teknis (Rakornis) di Hotel Claro, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (18/8/2019) pukul 20.00 WITA. Rakornis ini diselenggarakan untuk mempersiapkan lima (5) sidang dugaan pelanggaran kode etik
Cirebon, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Anggota KPU Kabupaten Karawang, Asep Saefudin Muksin atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu di kantor Bawaslu Kota Cirebon, Kota Cirebon, Jawa Barat, Selasa (13/8/2019). Asep menjadi Teradu dalam dua perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, yaitu nomor 220-PKE-DKPP/VIII/2019 dan 221-PKE-DKPP/VIII/2019. Pada perkara Nomor 220-PKE-DKPP/VIII/2019,
Palembang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu untuk tiga perkara di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Kota Palembang, Jumat (9/8/2019). Tiga perkara tersebut adalah 193-PKE-DKPP/VII/2019, 194-PKE-DKPP/VII/2019 dan 195-PKE-DKPP/VII/2019. Ketiga perkara ini memiliki Teradu yang sama, yaitu Ketua Bawaslu Kota Prabumulih, Herman Julaidi. Ia
Monokwari, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan pelanggaran kode penyelenggara Pemilu perkara nomor 174-PKE-DKPP/VII/2019 di Kantor Bawaslu Provinsi Papua Barat, Kota Monokwari, Jumat (9/8/2019) pagi waktu setempat. Perkara ini diadukan oleh lima orang komisioner Bawaslu Provinsi Papua Barat. Mereka mengadukan tujuh penyelenggara Pemilu yang berasal dari KPU Kabupaten Maybrat. Ketujuh orang
Palembang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI menggelar sidang pemeriksaan atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dengan nomor perkara 169-PKE-DKPP/VII/2019 dan 170-PKE-DKPP/VII/2019 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Kota Palembang, Kamis (8/8/2019). Kedua perkara ini melibatkan 10 penyelenggara Pemilu di Sumsel sebagai Teradu. Teradu pada perkara 169-PKE-DKPP/VII/2019 adalah Ketua dan Anggota
Monokwari, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan pelanggaran kode penyelenggara Pemilu perkara nomor 184-PKE-DKPP/VII/2019 di Kantor Bawaslu Provinsi Papua Barat, Kota Manokwari, Kamis (8/8/2019) petang. Perkara ini diadukan oleh Caleg DPRD Kabupaten Tambrauw nomor urut 3 Partai Golkar Dapil Papua Barat 4, Katarina Asem. Ia mengkuasakan perkara ini kepada dua orang,
Monokwari, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan pelanggaran kode penyelenggara Pemilu perkara nomor 185-PKE-DKPP/VII/2019 di Kantor Bawaslu Provinsi Papua Barat, Kota Manokwari, Kamis (8/8/2019). Teradu dalam perkara ini adalah Ketua KPU Kabupaten Raja Ampat, Steven Eibe. Ia diadukan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Raja Ampat, yaitu Markus Rumsowek, Kalansina Aibini,
Palembang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI menyelenggarakan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Persiapan Sidang Pemeriksaan Kode Etik Penyelenggara Pemilu untuk lima perkara dugaan pelanggara kode etik Penyelenggara Pemilu di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Kamis (8/8/2019) pagi. Lima perkara tersebut adalah perkara 169-PKE-DKPP/VII/2019, 170-PKE-DKPP/VII/2019, 193/PKE-DKPP/VII/2019, 194/PKE-DKPP/VII/2019 dan 195/PKE-DKPP/VII/2019. Rakornis ini dibuka oleh