Manado, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Harjono mengatakan, Pemilu harus dikenalkan kepada putra-putri bangsa sejak dini dari tingkat pendidikan paling rendah. Menurutnya, hal ini sangat penting dilakukan karena Pemilu memiliki faktor integratif yang dapat mempererat persatuan bangsa. Faktor ini harus digalakkan pada masa yang akan datang. Hal ini diungkapkan oleh Harjono
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu untuk dua perkara, yaitu nomor perkara 228-PKE-DKPP/VIII/2019 dan 229-PKE-DKPP/VIII/2019 melalui sambungan video, Kamis (12/9/2019). Teradu pada kedua perkara tersebut adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, yakni Iin Irwanto, Junaidi, Iwan Ardiansyah, Syamsul Alwi, dan Yenli Elmanoferi.
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Dr. Alfitra Salamm menghadiri peluncuran dan bedah buku berjudul “Menimbang Demokrasi Dua Dekade Reformasi” di Gedung Widya Graha LIPI, Jakarta, Kamis (12/9/2019). Buku ini ditulis oleh para peneliti Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P LIPI). Penyunting buku yang juga peneliti LIPI, Syamsuddin Haris mengungkapkan,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang dengan agenda pembacaan putusan dari 17 perkara pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu di Ruang Sidang DKPP, Jalan MH Thamrin No. 14, Jakarta, Rabu (11/9/2019). Dalam sidang ini, DKPP mengeluarkan sanksi berupa pemberhentian tetap bagi tiga penyelenggara Pemilu, yaitu Moris Cerulo, Awal Rahmadi dan Faisal Rahman.
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI di komplek DPR/MPR, Jakarta, Rabu (11/9/2019) pukul 10.00 WIB. Dalam RDP ini, DKPP diwakili oleh Ketua Dr. Harjono, yang didampingi Sekretaris DKPP Bernad D Sutrisno dan Kepala Bagian (Kabag) Perencanaan dan Umum DKPP, Johnly Pedro Merentek. RDP yang
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang kode etik penyelenggara Pemilu dengan agenda pembacaan 17 Putusan di Ruang Sidang DKPP, lantai 5, Jalan MH Thamrin No. 14, Jakarta Pusat pada Rabu (11/9/2019) pukul 13.30 WIB. Menurut Sekretaris DKPP Bernad D Sutrisno, semua perkara yang akan diputus merupakan perkara-perkara yang telah diperiksa
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali menggelar sidang pemeriksaan untuk perkara nomor 143-PKE-DKPP/VI/2019 melalui sambungan video pada Selasa (10/9/2019). Sidang ini berlangsung singkat lantaran si Pengadu, Yunizal, absen dalam persidangan. Selain itu, Yunizal juga telah mengirim surat pencabutan aduan kepada DKPP. “Saya selaku majelis bahwa pada 5 September 2019 DKPP menerima surat
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik penyelenggata pemilu untuk nomor perkara 200-PKE-DKPP/VIII/2019 di Kantor Bawaslu Provinsi Papua, Kota Jayapura, Jumat (6/9/2019), dengan enam Teradu penyelenggara Pemilu Kabupaten Yalimo. Para Teradu adalah Negemia Walingge, Hestevia Kawer, dan Okni, selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Yalimo. Teradu lain adalah Hababuk Mabel,
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu untuk tiga perkara, yaitu 201-PKE-DKPP/VIII/2019, 202-PKE-DKPP/VIII/2019 dan 260-PKE-DKPP/VIII/2019 di Kantor Bawaslu Provinsi Papua, Kota Jayapura, Jumat (6/9/2019). Ketiga perkara tersebut masing-masing diadukan oleh Bekies Kogoya, Kenius Kogoya dan Mison Enumbi. Ketiganya merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Puncak Jaya.
Surabaya, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik penyelenggara pemilu untuk nomor perkara 239-PKE-DKPP/VIII/2019, Jumat (6/9/2019), dengan Teradu Anggota Bawaslu Kabupaten Lamongan Toni Wijaya. Pengadunya adalah Syamsul Arief. Toni diadukan karena diduga melanggar kode etik penyelenggara pemilu lantaran meminta uang sejumlah 180 juta serta mengiming-imingi dapat mengamankan dan menambahkan perolehan suara.