Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dapat mengingatkan pemerintah dan penyelenggara pemilu agar pengembalian dana hibah untuk Pilkada serentak Tahun 2020 yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tidak menimbulkan potensi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP). Penilaian ini dilontarkan oleh Anggota DKPP, Didik Supriyanto dalam wawancara melalui video conference dengan Humas
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menunjukkan komitmen dan kesungguhannya dalam mencegah pandemi Corona (COVID19) di lingkungan Sekretariat DKPP. Selain melakukan penyemprotan disinfektan dan menyediakan handsanitizer di lingkungan kantor, baru-baru ini DKPP mengadakan lomba foto berjemur untuk kalangan internal Sekretariat DKPP. Lomba foto ini digagas oleh Sekretaris DKPP, Bernad Dermawan Sutrisno. Melalui whatsapp
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menerima 14 pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) selama diberlakukannya kerja dari rumah atau work from home (WFH). “Data per 31 Maret 2020, pengaduan yang kita terima melalui online selama WFH adalah 14 aduan,” kata Sekretaris DKPP, Bernad Dermawan Sutrisno. Untuk diketahui, Sekretariat DKPP telah
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) dengan agenda pembacaan putusan terhadap sembilan perkara di Ruang Sidang DKPP, Gedung Treasury Learning Center (TLC) Jakarta, Rabu (18/3/2020) pukul 13.30 WIB. Dalam sidang ini, DKPP mengeluarkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada dua penyelenggara pemilu, yaitu Anggota KPU RI, Evi Novida
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menghadiri Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Tingkat Menteri yang diadakan oleh Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Rabu (18/3/2020). Dalam rapat yang diselenggarakan melalui sambungan video conference ini, DKPP diwakili oleh Sekretaris DKPP, Bernad Dermawan Sutrisno. Untuk diketahui, Rakortas ini digelar dalam rangka membahas kesiapan Tahapan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelengggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 28-PKE-DKPP/II/2020 pada Senin (16/3/2020) pukul 10.00 WIB. Sidang ini digelar melalui sambungan video (video conference) yang menghubungkan antara Ruang Sidang DKPP di Jakarta dengan Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (Jateng) di Semarang. Perkara ini diadukan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 28-PKE-DKPP/II/2020 pada Senin (16/3/2020), pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, yaitu Yulianto Sudrajat, Paulus Widiyantoro, Ikhwanudin, M. Taufiqurrohman, Muslim Aisha, Putnawati dan Diana Ariyanti. Ketujuh nama
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 21-PKE-DKPP/II/2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Kota Medan, pada Senin (16/3/2020), pukul 13.30 WIB. Perkara ini diadukan oleh Tunggul Sihombing dan Lasinur H. Sidabutar, melalui tim kuasanya, yaitu Pranoto, M. Akbar Siregar
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa lima penyelenggara pemilu dari jajaran Bawaslu Kabupaten Sukabumi dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 24-PKE-DKPP/II/2020 di Ruang Sidang DKPP, Gedung Treasury Learning Center (TLC), Jakarta, Jumat (13/3/2020) siang. Empat dari lima orang yang diperiksa adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Hasyim Asy’ari Ph.D memimpin sidang pemeriksaan perkara nomor 22-PKE-DKPP/II/2020 di Ruang Sidang DKPP, Jalan KH. Wahid Hasyim Nomor 117, Jakarta Pusat, Jumat (13/3/2020) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Rahmat Hidayat yang memberikan kuasa kepada Andi Agung Wibowo. Duduk sebagai Teradu adalah Ketua dan Anggota