Ida Budhiati Mempertanyakan Alasan Anggota DPRD Kalbar Cabut Perkara Dalam Sidang

Jakarta, DKPP – Anggota DKPP, Dr. Ida Budhiati menanyakan alasan anggota DPRD Kalimantan Barat (Kalbar), Hendri Makaluasc, yang mencabut perkara dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Rabu (13/11/2019). Ida menanyai Hendri Makaluasc terkait alasan pencabutan perkara yang dilakukan olehnya dalam sidang. Hendrik

22 Penyelenggara Pemilu Disidang Serentak Karena Diduga Tidak Melaksanakan Putusan DKPP

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 296-PKE-DKPP/IX/2019, pada Rabu (13/11/2019). Majelis sidang terdiri dari Dr. Harjono, Prof. Teguh Prasetyo dan Dr. Ida Budhiati. Pengadu dalam perkara ini adalah Anggota DPRD Kabupaten Tolikara, Opius Obama Tabo, yang memberikan Kuasa kepada Ahmad

Prof. Muhammad Ingin Insan Pemilu Dorong Badan Peradilan Pemilu

Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Muhammad menyayangkan minimnya respon dari insan kepemiluan tentang wacana Badan Peradilan Pemilu. Hal ini diungkapkannya ketika menjadi narasumber dalam “Forum Group Discussion (FGD) Penguatan Pendidikan Tata Kelola Pemilu” yang diadakan oleh Bawaslu RI di Hotel Aryaduta, Jakarta, Senin (11/10/2019). Padahal, menurut Muhammad, wacana ini sudah

Jajaran Sekretariat DKPP Ikuti Upacara Peringatan Hari Pahlawan di Kemendagri

Jakarta, DKPP – Jajaran Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) ikut memperingati Hari Pahlawan pada Minggu, 10 November 2019. Dalam memperingati Hari Pahlawan ini, DKPP melakukan upacara bersama jajaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara No 7, Jakarta. Upacara ini dipimpin oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Syarifuddin.

Prof. Muhammad Hadiri Peluncuran Buku “Keadilan Pemilu: Potret Penegakan Hukum Pemilu dan Pilkada”

Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Prof. Muhammad, S.IP., M.Si menghadiri peluncuran dan bedah buku berjudul “Keadilan Pemilu: Potret Penegakan Hukum Pemilu dan Pilkada” di Hotel Acacia, Jakarta, Kamis (7/11/2019). Buku ini ditulis oleh Ivan Mawardi dan Muhammad Jufri. Selain Prof. Muhammad, acara ini juga dihadiri oleh sejumlah pakar sebagai pembicara,

DKPP BERIKAN PERINGATAN KERAS UNTUK TUJUH PENYELENGGARA PEMILU

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan agenda pembacaan 18 Putusan terhadap 18 Perkara di Ruang Sidang DKPP, lantai 5, Jalan MH Thamrin No. 14, Jakarta Pusat pada Rabu (6/11/2019) pukul 13.30 WIB. Dalam sidang ini, DKPP memberikan sanksi berupa Peringatan Keras untuk 7 (tujuh) penyelenggara

DKPP Berhentikan Junaidi dari Jabatan Kordiv Hukum, Data dan Informasi Bawaslu Prov. Sumatera Selatan

Jakarta, DKPP – Dalam sidang pembacaan putusan yang digelar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Rabu (30/10/2019) pukul 13.30 WIB di Ruang Sidang DKPP, lantai 5, Jalan MH Thamrin No. 14, Jakarta Pusat, DKPP memberikan sanksi kepada Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan untuk Perkara Nomor 228 & 229-PKE-DKPP/VIII/2019. Sanksi tersebut terdiri atas Peringatan

DKPP Berhentikan Anggota Bawaslu Provinsi Sumsel Dari Jabatan Kordiv Hukum, Data & Informasi

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik penyelenggara Pemilu dengan agenda pembacaan putusan terhadap 19 Perkara di Ruang Sidang DKPP, lantai 5, Jalan MH Thamrin No. 14, Jakarta Pusat pada Rabu (30/10/2019) pukul 13.30 WIB. Dalam sidang ini, DKPP memberikan sanksi kepada sejumlah penyelenggara Pemilu karena terbukti melanggar kode etik

Dr. Alfitra Salamm: Pintu Masuk Penanganan Pelanggaran Pemilu Terlalu Banyak

Jakarta, DKPP – Anggota DKPP, Dr. Alfitra Salamm mengungkapkan bahwa lembaga yang menangani perkara pelanggaran Pemilu di Indonesia terlalu banyak. Hal ini diungkapkan Alfitra ketika menjadi salah satu narasumber dalam Rapat Kerja Terbatas (Rakertas) yang diadakan oleh Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional di Hotel Ciputra, Jakarta, Selasa (29/10/2019). “Pintu masuk menangani pelanggaran ini terlalu banyak,