Balikpapan, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Alfitra Salamm, APU mengungkapkan terdapat empat makna utama di setiap sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) yang digelar oleh DKPP. Pertama persidangan untuk menegakkan keadilan. Meski perkara yang diadukan ke DKPP dinilai kecil namun hal tersebut merupakan tuntutan masyarakat yang mencari keadilan.
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI meraih posisi ketiga sebagai lembaga negara non struktural yang paling terbuka informasinya. Hal ini diumumkan dalam kegaitan Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020 yang diadakan secara daring oleh Komisi Informasi Pusat (KIP), Rabu (25/11/2020). Dalam penganugerahan itu, KIP memasukkan DKPP sebagai lembaga negara non struktural ke
Jakarta, DKPP – Politik uang atau money politic menjadi potensi pelanggaran paling besar dalam perhelatan Pilkada Serentak Tahun 2020 yang digelar di 270 kabupaten, kota, dan provinsi di Indonesia. Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Alfitra Salamm, APU mengatakan kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid-19 menjadi celah masuknya money politic. Selain itu, diperkuat budaya masyarakat
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk tiga perkara yakni perkara nomor 127-PKE-DKPP/X/2020, 128-PKE-DKPP/X/2020, dan perkara nomor 132-PKE-DKPP/X/2020 pada Kamis (26/11/2020). Pada pukul 09.00 WITA, DKPP akan menggelar sidang perkara nomor 127-PKE-DKPP/X/2020 dan 128-PKE-DKPP/X/2020. Perkara ini diadukan oleh Awang Yacoub Luthman melalui