Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Anggota KPU Kota Surabaya, Muhammad Kholid Asyadulloh, dalam sidang pembacaan putusan 12 perkara di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Rabu (8/7/2020). Sanksi ini dijatuhkan setelah Muhammad Kholis Asyadulloh terbukti melanggar pasal 2, pasal 3, pasal 7 ayat (3), pasal 12 huruf b dan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Anggota KPU Kabupaten Bungo, Musfal, dalam sidang pembacaan putusan di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Rabu (8/7/2020). Musfal merupakan Teradu dalam dua perkara, yaitu perkara nomor 43-PKE-DKPP/IV/2020 dan 44-PKE-DKPP/IV/2020. “Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu Musfal selaku Anggota KPU Kabupaten Bungo sejak
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 63-PKE-DKPP/VI/2020 pada Selasa (7/7/2020) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Azwar Anas. Ia mengadukan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman, yaitu Anton Ishaq, Zainal Abidin, dan Rudi Hermawan. Dalam pokok aduannya, Azwar
Teluk Kuantan, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Alfitra Salamm berpesan agar penyelenggara pemilu tetap solid dan bekerja secara maksimal dalam menyiapkan Pilkada serentak Tahun 2020 meskipun pandemi Covid-19 belum mereda. Hal ini diungkapkan Alfitra saat menjadi narasumber dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Kode Etik Bagi Bawaslu Kabupaten dan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 60-PKE-DKPP/VI/2020 pada Rabu (1/7/2020), pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Emanuel Eka. Ia mengadukan enam penyelenggara pemilu, yang terdiri dari lima penyelenggara pemilu dari KPU RI dan seorang penyelenggara pemilu dari KPU Kabupaten
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan kembali memeriksa Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Nias dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) pada Jumat (3/7/2020), pukul 13.00 WIB. Sidang kedua perkara nomor 51-PKE-DKPP/IV/2020 ini diadukan Fajar Waruwu dan Peringatan Zebua (bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Tahun 2020)
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) dengan perkara nomor 62-PKE-DKPP/VI/2020 pada Kamis (2/7/2020) pukul 09.00 WIB. Perkara nomor pengaduan 66-P/L-DKPP/VI/2020 ini diadukan Yason Wisapla. Dia mengadukan anggota KPU Kabupaten Yahukimo, yakni Melinus Soo dan Yesaya Magayang sebagai Teradu I dan II, serta
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan memeriksa Anggota KPU Kota Gunungsitoli, Happy Suryani Harefa. Pemeriksaan dilaksanakan dalam sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 61-PKE-DKPP/VI/2020 pada Kamis (2/7/2020), pukul 09.30 WIB. Perkara dengan nomor pengaduan 65-P/L-DKPP/V/2020 ini diadukan oleh Kariaman Zebua. Teradu (Happy Suryani Harefa) didalilkan telah melanggar kode
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 55-PKE-DKPP/V/2020 pada Kamis (2/7/2020) pukul 09.00 WIB. Perkara dengan nomor pengaduan 56-P/L-DKPP/V/2020 ini diadukan oleh Yesaya Dude sebagai Pengadu. Yesaya mengadukan Hasan Tomu, Marten Murafer, Meitty Ebta Rumandewai, dan Yulius Elond Awaki (Ketua dan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 60-PKE-DKPP/VI/2020 pada Rabu (1/7/2020), pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Emanuel Eka. Ia mengadukan enam penyelenggara pemilu, yang terdiri dari lima penyelenggara pemilu dari KPU RI dan seorang penyelenggara pemilu dari KPU