DKPP Periksa Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Barru Untuk Tiga Perkara

Makassar, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 184-PKE-DKPP/XI/2020, 192-PKE-DKPP/XII/2020 dan 194-PKE-DKPP/XII/2020 di Ruang Sidang Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Kota Makassar, pada Selasa (22/12/2020). Teradu dalam tiga perkara ini adalah Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Barru, yaitu Syafruddin H. Ukkas, Lilis

DKPP Adakan FGD Finalisasi Penyusunan dan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan

Bogor, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengadakan Focus Group Discussion (FGD) tentang Finalisasi Penyusunan dan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di lingkungan DKPP. Kegiatan ini diadakan di Bogor, Jawa Barat, dan dibuka langsung oleh Ketua DKPP, Prof. Muhammad pada Senin (21/12/2020) malam. FGD ini dimaksudkan untuk menggodok dan memfinalisasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan tentang Perubahan kedua

Alfitra Salamm: Pemahaman Etik Akan Tingkatkan Kualitas Kinerja

Makassar, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dr. Alfitra Salamm mengemukakan pendapatnya terkait peningkatan kualitas kinerja penyelenggara pemilu saat memimpin Rapat Persiapan Sidang dan Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makasar, Senin (21/12/2020). Dalam kesempatan itu, Alfitra berbicara kepada hadirin yang merupakan perwakilan dari lembaga penyelenggara pemilu

Prof. Muhammad: Pasca 9 Desember, Jangan Takut Jika Diadukan ke DKPP

Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Muhammad memperkirakan akan terjadi lonjakan aduan pasca Pilkada serentak 2020 yang dilaksanakan pada 9 Desember 2020 lalu. Perkiraan ini, kata Muhammad, berdasar pada tren dari tahun-tahun lalu dan data-data perkara yang dimiliki oleh DKPP. Demikian disampaikannya saat menjadi pembicara dalam kegiatan “Peningkatan Kapasitas Bantuan Hukum

DKPP Periksa Ketua dan Dua Staf Bawaslu Bangli Terkait Penanganan Netralitas ASN

Denpasar, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 154-PKE-DKPP/XI/2020 di Kantor KPU Provinsi Bali, Senin (21/12/2020), pukul 09.00 WITA. Perkara ini diadukan oleh I Putu Eka Saputra melalui tim kuasanya yang terdiri dari tiga orang, yaitu I Ketut Dody Arta Kariawan, I

Ida Budhiati Jelaskan Pentingnya IKEPP Bagi Penyelenggara Pemilu

Denpasar, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dr. Ida Budhiati menjelaskan pentingnya Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu (IKEPP) bagi semua penyelenggara pemilu. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Persiapan Sidang dan Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di KPU Provinsi Bali, Denpasar, Minggu (20/12/2020). Ida mengatakan, IKEPP merupakan bentuk refleksi DKPP terhadap problematika KEPP.

DKPP Paparkan Data Aduan dan Perkara Selama 2020

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memaparkan data aduan dan perkara selama tahun 2020. Pemaparan ini disampaikan oleh Anggota DKPP Dr. Ida Budhiati dalam acara Laporan Kinerja (Lapkin) DKPP Tahun 2020 di Jakarta, Sabtu (19/12/2020). Ida mengungkapkan, dari Januari hingga 4 Desember 2020, DKPP telah menerima 415 pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara

DKPP Bedah Tiga Buku Karya Prof. Teguh Prasetyo

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengadakan acara bedah buku yang ditulis oleh Anggota DKPP, Prof. Teguh Prasetyo di Hotel Aryaduta, Jakarta, Sabtu (19/12/2020). Terdapat tiga buku yang dibedah dalam kegiatan ini, yaitu “Teori Hukum Perspektif Teori Keadilan Bermartabat”, “Filsafat Pemilu Untuk Pemilu Bermartabat”, dan “Orientasj Penegakan Etik Untuk Penyelenggara Pemilu Bermartabat”. Ketiga

Prof. Teguh Prasetyo Sebut Etika dan Filsafat Akan Wujudkan Pemilu Martabat

Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Teguh Prasetyo mengajak Tim Pemeriksa Daerah (TPD) di seluruh Indonesia untuk membangun demokrasi melalui etika guna terciptanya pemilu yang bermartabat. Menurutnya, diperlukan rekonsiliasi nilai yang luar biasa untuk mengubah status pemilu atau pilkada dari rumit, menjadi bermartabat. Hal ini disampaikan Teguh dalam acara Pembukaan Rapat