Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang kode etik penyelenggara Pemilu dengan agenda Pembacaan Putusan terhadap 17 Perkara di Ruang Sidang DKPP, Gedung DKPP, Jakarta Pusat, pada Rabu (13/1/2021) pukul 09.30 WIB. Kepala Bagian (Kabag) Humas, Data dan Teknologi Informasi DKPP Ashari mengatakan semua perkara yang akan diputus telah diperiksa sebelumnya
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 188-PKE-DKPP/XII/2020 pada Senin (11/1/2021), pukul 13.00 WIB. Dalam sidang yang diadakan secara virtual ini, DKPP memeriksa Anggota KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Topan Balilio. Topan diadukan oleh Ketua DPRD Kabupaten Bolsel, Arifin Olii,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 191-PKE-DKPP/XII/2020 pada Selasa (12/1/2021). Perkara ini diadukan oleh seorang mahasiswa bernama Jibran Jihad. Ia mengadukan Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Muhammad Sjahri Papene. Teradu diperiksa karena diduga melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Universitas
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 188-PKE-DKPP/XII/2020 pada Senin (11/1/2021). Perkara ini diadukan oleh Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Arifin Olii, melalui kuasanya Jein Djauhari. Pengadu melaporkan Anggota KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Topan Balilio. Dalam pokok aduan,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 147-PKE-DKPP/XI/2020 pada Senin (11/1/2021). Perkara ini diadukan oleh Eksar Efendi melalui tim kuasanya, yaitu Ardian, Herwinsyah, Addi Saddam Alfih, dan Sunardi Sudirman. Pengadu melaporkan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kaur, yaitu Toni Kuswoyo,
Jakarta, DKPP – Ketua DKPP Prof. Muhammad dan Anggota DKPP Dr. Alfitra Salamm menghadiri pelantikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU RI di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu (6/1/2021). Dalam acara ini, Bernad Dermawan Sutrisno yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris DKPP dilantik sebagai Sekjen KPU RI yang baru. Ia dilantik langsung oleh Ketua KPU RI, Arief Budiman.
Bogor, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali menggelar Focus Group Discussion (FGD) finalisasi penyusunan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan DKPP. Kegiatan ini dibuka di Bogor, Senin (28/12/2020) malam, oleh Anggota DKPP, Dr. Alfitra Salamm yang hadir secara langsung. Acara ini sendiri berlangsung pada 28-30 Desember 2020. FGD ini merupakan lanjutan dari FGD serupa yang
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 183-PKE-DKPP/XI/2020 pada Selasa (29/12/2020) di Kantor Bawaslu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Perkara ini diadukan oleh Ir. H. Kelick Agung Nugroho dan Yayuk Kristyawati melalui kuasanya Oktrian M. Pengadu melaporkan Ahmadi Ruslan Hani, Andang
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Sementara kepada Ketua KPU Kabupaten Boven Digoel, Helda R. Ambay. Helda berstatus Teradu dalam perkara 118-PKE-DKPP/X/2020. Sanksi ini dijatuhkan dalam sidang pembacaan putusan perkara pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Gedung DKPP, Jakarta, Rabu (23/12/2020). “Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Sementara
RILIS DKPP Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang kode etik penyelenggara Pemilu dengan agenda Pembacaan Putusan terhadap 12 Perkara di Ruang Sidang DKPP, Gedung DKPP, Jakarta Pusat, pada Rabu (23/12/2020) pukul 09.00 WIB. Sekretaris DKPP Bernad Dermawan Sutrisno mengatakan semua perkara yang akan diputus telah diperiksa sebelumnya baik melalui sidang