Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada dua penyelenggara Pemilu dalam sidang pembacaan putusan terhadap delapan perkara di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Senin (9/12/2024). Dua penyelenggara tersebut adalah Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Raya Yosias Ruamba dan Anggota Bawaslu Kabupaten Tolikara Linda Wanombo. Yosias Ruamba, yang menjadi Teradu III dalam
Makassar, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Perkara Nomor 236-PKE-DKPP/IX/2024 di Kantor Bawaslu Sulawesi Selatan, Kota Makassar, pada Jumat (6/12/2024). Perkara ini diadukan oleh Rohani yang mengadukan Ketua KPU Kabupaten Pankajene dan Kepulauan (Pangkep) Ichlas. Rohani mendalilkan bahwa Ichlas diduga telah memberikan perintah secara
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Perkara Nomor 236-PKE-DKPP/IX/2024 di Kantor Bawaslu Sulawesi Selatan, Kota Makassar, pada Jumat (6/12/2024) pukul 10.00 WITA. Perkara ini diadukan oleh Rohani yang mengadukan Ichlas selaku Ketua KPU Kabupaten Pankajene dan Kepulauan (Pangkep). Pengadu mendalilkan bahwa Ichlas
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Anggota Bawaslu Kota Surabaya dalam sidang pembacaan putusan terhadap tujuh perkara di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Senin (25/11/2024). Anggota Bawaslu Kota Surabaya Muhammad Agil Akbar yang menjadi Teradu dalam perkara Nomor 192-PKE-DKPP/VIII/2024 terbukti melakukan hubungan tidak wajar di luar pernikahan dengan seorang
Makassar, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dalam perkara Nomor 264-PKE-DKPP/X/2024 di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, pada Kamis (14/11/2024). Perkara ini diadukan oleh Helda Hertrida yang memberikan kuasa kepada Rosmiati Sain, Abdul Azis Dumpa, Andi Muh. Hidayat, Siti Nurfaidah Said, Muhammad
Medan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 198-PKE-DKPP/VIII/2024 di Kantor KPU Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, pada Jumat (15/11/2024). Perkara ini diadukan oleh Bernard Simanjuntak yang mengadukan Anggota Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara bernama Parlin M. Tambunan. Dalam sidang, Bernard menyebut Parlin telah
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa delapan penyelenggara Pemilu Kabupaten Deiyai dalam sidang pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 224-PKE-DKPP/IX/2024 di Kantor KPU Provinsi Papua, Kota Jayapura, Rabu (13/11/2024). Delapan penyelenggara Pemilu yang terdiri dari lima orang jajaran KPU Kabupaten Deiyai dan tiga orang jajaran Bawaslu
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 219-PKE-DKPP/IX/2024 di Kantor KPU Provinsi Papua, Kota Jayapura, Selasa (12/11/2024). Perkara ini diadukan oleh Hengki Wakei. Namun, Hengki absen dalam sidang ini tanpa keterangan yang jelas meskipun telah diundang oleh Sekretariat DKPP secara
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 213-PKE-DKPP/IX/2024 di Kantor KPU Provinsi Papua, Kota Jayapura, Senin (11/11/2024). Perkara ini diadukan oleh Yoel Itlay yang memberikan kuasa kepada Amsal Sama dan Dede Gustiawan Pagundun. Sedangkan pihak yang diadukan adalah sembilan penyelenggara
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan terhadap tiga perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor KPU Provinsi Papua, Kota Jayapura, pada 11 sampai 13 November 2024 Ketiga perkara tersebut yakni Nomor 213-PKE-DKPP/IX/2024, 219-PKE-DKPP/IX/2024, dan 224-PKE-DKPP/IX/2024, yang akan dilaksanakan di Kantor KPU Provinsi Papua. Berikut rincian ketiga