Penyelenggara Pemilu Harus Sensitif Terhadap Kecurangan Kampanye

Aktivitas

Bandar Lampung, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Teknis (Rakornis) Sidang Kode Etik Penyelenggara Pemilu untuk perkara nomor 37-PKE-DKPP/II/2019 dan 38-PKE-DKPP/II/2019 di Hotel Sheraton, Bandar Lampung, Senin (18/3/2019) malam. Perkara tersebut rencananya akan disidangkan di Kantor Bawaslu Provinsi Lampung, keesokan harinya, Selasa (19/3/2019) pukul 09.00 WIB. Rakornis yang dipimpin oleh

Anggota DKPP dan TPD Provinsi DIY Optimis Mahasiswa Dapat Menjadi Duta DKPP

Aktivitas

Yogyakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP), Senin (18/3/2019), di Yogyakarta. Anggota DKPP Alfitra Salamm berharap mahasiswa yang hadir dalam kegiatan tersebut dapat menjadi Duta DKPP. Duta DKPP itu, sambung Alfitra, sebagai perwakilan DKPP di Jogja untuk melaporkan jika ada penyelenggara pemilu yang berpotensi melanggar KEPP. “Tentang

Penegakkan Kode Etik Dukung Penguatan Ketahanan Nasional

Aktivitas

Yogyakarta, DKPP – Selama sepuluh tahun terakhir kondisi ketahanan nasional ada pada warna kuning, artinya kurang tangguh. Hanya dua tahun terakhir yakni tahun 2017 dan 2018 kondisi ketahanan sedikit membaik, hijau tetapi masih perbatasan antara kuning dan hijau. Demikian disampaikan Wakil Rektor Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Kemahasiswaan Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Djagal Wiseso Marseno

Penyelenggara Pemilu Harus Jaga Integritas Dalam Medsos

Aktivitas

Yogyakarta, DKPP- Kebebasan penyelenggara pemilu sangat terbatas. Hal tersebut diungkapkan Anggota DKPP Alfitra Salamm dalam sambutannya pada kegiatan Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP), di Yogyakarta, Senin (18/3/2019). Salah satu batasan itu adalah tidak diperkenankannya pertemuan empat mata antara penyelenggara Pemilu dengan Calon Legislatif (Caleg) ataupun peserta Pemilu lainnya. Alfitra juga menyebut batasan tersebut bahkan

Besok, DKPP Akan Periksa KPU Kabupaten Pesisir Barat

Rilis Pers

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 37-PKE-DKPP/II/2019 dan 38-PKE-DKPP/II/2019 di Bandar Lampung, Provinsi Lampung, pada Selasa (19/3/2019). Dua perkara ini Teradunya sama, yaitu Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesisir Barat, Yurlisman beserta tiga anggotanya, Yulyanto, Jefri dan Tulus Basuki.

Ketua DKPP : Debat Pilpres Merupakan Pematangan Demokrasi

Aktivitas

Jakarta, DKPP – Menjaga ketertiban debat antara calon presiden dan wakil presiden merupakan salah bentuk upaya menjaga ketertiban pemilu secara keseluruhan. Seyogyanya, semua pihak diharapkan menjaga ketertiban acara debat antar kontestan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. “Harapan saya (debat) semua berjalan lancar dan tertib,” kata Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Harjono di sela-sela acara

Usai Pendidikan Etik, Pelanggaran di Papua Diharapkan Menurun

Aktivitas

Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) baru saja menyelesaikan kegiatan Pendidikan Etik bagi Penyelenggara Pemilu di Kota Jayapura, Papua, 13-14 Maret 2019. Kegiatan yang diikuti oleh ratusan penyelenggara pemilu tingkat Kabupaten/Kota se-Papua ini pun ditutup pada Kamis (14/3/2019) malam. Dalam acara penutupan, Anggota DKPP Alfitra Salamm berharap pemahaman para peserta terhadap Kode Etik

Fritz Edward Siregar: Semua Tindakan Penyelenggara Pemilu dapat Diadukan ke DKPP

Aktivitas

Jayapura, DKPP – Anggota DKPP ex officio Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar menekankan para penyelenggara pemilu untuk lebih berhati-hati dalam setiap tindakan atau kegiatannya masing-masing. Sebab, kata dia, salah sedikit saja mungkin dapat menimbulkan potensi pelanggaran kode etik. Fritz pun bertanya, apakah ada tindakan dari penyelenggara Pemilu, baik KPU atau Bawaslu, yang tidak bisa diadukan

Penyelenggara Pemilu Diharap Berintegritas

Aktivitas

Papua, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ida Budhiati berpesan kepada seluruh penyelenggara pemilu untuk berpedoman terhadap Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Pasalnya, penyelenggara pemilu kerap menjadi sasaran ketidakpuasan para peserta pemilu. Ida menjelaskan, hingga Maret 2019, data pengaduan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang diterima DKPP mencapai 3.284 perkara. “Jumlah pengaduan tersebut

Minimnya Honor Tak Dapat Dijadikan Alasan untuk Melanggar Kode Etik

Aktivitas

Jayapura, DKPP – Minimnya honor yang diterima oleh penyelenggara pemilu tidak dapat dijadikan alasan untuk melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Hal ini disampaikan Anggota Dewan Kehormatan Penyelanggara (DKPP), Dr. Alfitra Salamm kepada puluhan penyelenggara Pemilu se Provinsi Papua di Kota Jayapura, Kamis (14/3/2019). Pesan ini diungkapkan Alfitra saat menjadi pembicara dalam acara Pendidikan Etik