Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI akan mengukuhkan sebanyak 204 Anggota Tim Pemeriksa Daerah (TPD) periode tahun 2019-2020 dari 34 provinsi se-Indonesia. Acara pengukuhan digelar di Hotel Sari Pasific, JL. MH. Thamrin No. 6, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (6/4/2019). Ketua DKPP, Dr. Harjono akan melakukan pengukuhan tersebut disaksikan oleh anggota
Minahasa Utara, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dr. Alfitra Salamm, didaulat menjadi salah satu pemateri dalam Rapat Konsolidasi dan Sosialisasi Penyatuan Persepsi Antar Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Minahasa Utara dalam Pemilu 2019 yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Minahasa Utara di Sutan Raja Hotel, Minahasa Utara, pada Kamis (4/4/2019). Turut hadir pula Ardiles Mewoh,
Manado, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menggelar Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Perkara Nomor: 55-PKE-DKPP/III/2019 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Kota Manado, Sulut, pada Kamis (4/4/2019). Dalam sidang ini, DKPP memeriksa delapan orang Teradu yang lima di antaranya berasal dari KPU Kabupaten Minahasa, yaitu Lord A.C.E. Malonda selaku
Palembang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Teknis (Rakornis) Sidang Kode Etik Penyelenggara Pemilu untuk perkara nomor 34-PKE-DKPP/III/2019 di Hotel Wyndham, Palembang, Rabu (27/3/2019) malam. Perkara tersebut akan disidangkan di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, Kamis (28/3/2019) pukul 09.00 WIB. Rakornis yang dipimpin oleh Anggota DKPP, Prof. Teguh Prasetyo ini
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi berupa peringatan terharap Saima Nuang selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Pulau Morotai. Sanksi tersebut dijatuhkan dalam sidang dengan agenda Pembacaan 11 Putusan di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Rabu (27/3/2019). Selaku ketua majelis Prof Muhammad dan anggota majelis Prof Teguh Prasetyo, Ida Budhiati dan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan tetap empat penyelenggara Pemilu tingkat ad hoc. Pemberhentian tetap ini merupakan putusan yang dibacakan dalam sidang putusan DKPP di Ruang Sidang DKPP, lantai 5 Gedung Bawaslu RI, Jakarta, pada Rabu (27/3/2019). Keempat penyelenggara Pemilu tingkat ad hoc yang diberhentikan tetap ini merupakan Teradu dalam perkara Nomor
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ida Budhiati menerangkan, penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu tingkat ad hoc telah berubah. Jika sebelum 15 Maret 2019 Peraturan DKPP terkait mekanisme penanganan pelanggaran kode etik ad hoc masih berlaku (baca: ditangani DKPP), namun per 15 maret 2019 berlaku Peraturan DKPP yang baru dan dugaan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tidak hanya melaksanakan tugasnya sebagai lembaga penegak kode etik penyelenggara pemilu, tetapi juga giat melakukan sosialisasi tentang pemilu yang jujur, adil, dan bersih. Meskipun hal itu bukan kewenangan utama DKPP, tetapi Pemilu 2019 yang merupakan momentum bersejarah karena diadakannya Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) secara
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengadakan diskusi bertajuk Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu dengan Media (NGETREN Media) di Gedung Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Rabu (20/3/2019). Dalam kesempatan ini, DKPP bekerja sama dengan Radio MNC Trijaya FM untuk membuat NGETREN Media mengudara untuk pertama kalinya sejak pertama kali diadakan pada Desember 2017. Bertema “Etika
Bandarlampung, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa empat orang komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung dalam Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP), di Hotel Sheraton, Bandarlampung, pada Selasa (19/3/2019). Empat orang komisioner KPU Pesisir Barat tersebut, yaitu; Yurlisman (ketua) dan tiga orang anggotanya, Yulyanto, Jefri, dan