Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Anggota Bawaslu Kota Ternate, Asrul Tampilang. Sanksi tersebut diketengahkan dalam sidang pembacaan putusan di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Senin (12/1/2026). Asrul Tampilang berstatus sebagai teradu dalam perkara Nomor 204-PKE-DKPP/XI/2025. Selaku pengadu dalam perkara tersebut adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara.
Parigi Moutong, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Ratna Dewi Pettalolo mengingatkan agar penyelenggara pemilu senantiasa menjaga standar etika dan integritas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini disampaikan saat memberikan materi kepada jajaran penyelenggara pemilu Kabupaten Parigi Moutong di Kantor Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong, Senin (22/12/2025). Perempuan yang akrab disapa Dewi ini
Bandung Barat, DKPP – Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda menilai bahwa regulasi tidak cukup untuk mewujudkan pemilu paripurna yang berkualitas dan berintegritas. Menurutnya, regulasi harus didukung oleh kompetensi, integritas, dan profesionalitas penyelenggara pemilu sebagai pelaksana regulasi tersebut. “Apa cukup segala ketentuan yang bersifat regulatif, mulai dari konstitusi, undang-undang, peraturan perundang-undangan di bawahnya,
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melaksanakan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 202-PKE-DKPP/X/2025 secara hibrida antara Ruang Sidang DKPP di Jakarta dengan Mapolda Papua, Jayapura, Kamis (4/12/2025). Perkara ini diadukan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Biak Numfor, Simon Yason Mandowen, beserta dua anggotanya, yaitu: Dahlan dan Lydia
Serang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyelenggarakan seminar nasional bertajuk “Integritas Penyelenggara Pemilu dan Masa Depan Demokrasi Indonesia” di Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (FH Untirta), Kabupaten Serang, Rabu (26/11/2025). Kegiatan ini merupakan hasil kerja sama antara DKPP dan Untirta. Anggota DKPP, Muhammad Tio Aliansyah, hadir sebagai narasumber dalam seminar yang diikuti
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan keras sekaligus pemberhentian dari jabatan ketua kepada Hofni Yulius Mandripon dalam sidang pembacaan putusan untuk tiga perkara di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Senin (24/11/2025). Hofni Yulius Mandripon berstatus sebagai Teradu VI dalam perkara 190-PKE-DKPP/IX/2025 yang diadukan oleh empat pengadu, yaitu Kadir Salwey, Nataniel
Demokrasi elektoral merupakan wujud konkret kedaulatan rakyat. Namun, kekuasaan yang diperoleh melalui pemilu tidak selalu otomatis menghadirkan keadilan dan kemaslahatan publik. Legitimasi elektoral dapat hilang jika proses penyelenggaraannya tidak menjunjung nilai-nilai moral. Demokrasi memerlukan bukan hanya aturan hukum yang baik, tetapi wajah moral yang kuat. Pada titik itulah etika memainkan peran yang tak tergantikan. Selengkapnya
Palu, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengadakan seminar nasional bertema “Integritas Penyelenggara Pemilu dan Masa Depan Demokrasi Indonesia” di Gedung Pogombo, Kota Palu, Selasa (28/10/2025). Seminar ini diadakan dengan bekerja sama dengan Universitas Tadulako. Anggota DKPP, Ratna Dewi Pettalolo menjadi keynote speaker dalam seminar yang diikuti oleh sekitar 170 mahasiswa dari berbagai kampus
Banda Aceh, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 189-PKE-DKPP/VIII/2025 di Kantor Panwaslih Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh, pada Rabu (15/10/2025). Perkara ini diadukan oleh Zulkifli. Ia mengadukan Ketua KIP Aceh, Agusni, beserta enam Anggotanya yaitu; Iskandar Agani, Ahmad Mirza Safwandi, Khairunnisak, Hendra
Mamuju, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Nasrul Muhayyang, dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 193-PKE-DKPP/IX/2025 di Markas Polda Sulawesi Barat, Kabupaten Mamuju, Kamis (16/10/2025). Nasrul diadukan oleh Hasri Salam dan Ardi Trisandi atas dugaan pembiaran terhadap dugaan pelanggaran yang