Makassar, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dalam perkara Nomor 264-PKE-DKPP/X/2024 di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, pada Kamis (14/11/2024). Perkara ini diadukan oleh Helda Hertrida yang memberikan kuasa kepada Rosmiati Sain, Abdul Azis Dumpa, Andi Muh. Hidayat, Siti Nurfaidah Said, Muhammad
Medan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 198-PKE-DKPP/VIII/2024 di Kantor KPU Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, pada Jumat (15/11/2024). Perkara ini diadukan oleh Bernard Simanjuntak yang mengadukan Anggota Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara bernama Parlin M. Tambunan. Dalam sidang, Bernard menyebut Parlin telah
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa delapan penyelenggara Pemilu Kabupaten Deiyai dalam sidang pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 224-PKE-DKPP/IX/2024 di Kantor KPU Provinsi Papua, Kota Jayapura, Rabu (13/11/2024). Delapan penyelenggara Pemilu yang terdiri dari lima orang jajaran KPU Kabupaten Deiyai dan tiga orang jajaran Bawaslu
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 219-PKE-DKPP/IX/2024 di Kantor KPU Provinsi Papua, Kota Jayapura, Selasa (12/11/2024). Perkara ini diadukan oleh Hengki Wakei. Namun, Hengki absen dalam sidang ini tanpa keterangan yang jelas meskipun telah diundang oleh Sekretariat DKPP secara
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 213-PKE-DKPP/IX/2024 di Kantor KPU Provinsi Papua, Kota Jayapura, Senin (11/11/2024). Perkara ini diadukan oleh Yoel Itlay yang memberikan kuasa kepada Amsal Sama dan Dede Gustiawan Pagundun. Sedangkan pihak yang diadukan adalah sembilan penyelenggara
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan terhadap tiga perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor KPU Provinsi Papua, Kota Jayapura, pada 11 sampai 13 November 2024 Ketiga perkara tersebut yakni Nomor 213-PKE-DKPP/IX/2024, 219-PKE-DKPP/IX/2024, dan 224-PKE-DKPP/IX/2024, yang akan dilaksanakan di Kantor KPU Provinsi Papua. Berikut rincian ketiga
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengumpulkan 622 penyelenggara Pemilu dalam kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggara Pemilu di Jakarta, pada 4-6 November 2024. Ketua DKPP Heddy Lugito mengungkapkan, DKPP mengundang ratusan penyelenggara Pemilu tersebut dalam Rakor ini untuk membangun pemahaman yang sama tentang implementasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) menjelang Pilkada serentak 2024.
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito menyebut kelembagaan DKPP harus diperkuat agar lebih mandiri dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan perundang-undangan. Hal ini disampaikan Heddy dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilaksanakan Komisi II DPR RI dengan KPU, Bawaslu, dan DKPP di komplek parlemen, Jakarta, Kamis (31/10/2024). Dalam forum
Padang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 209-PKE-DKPP/IX/2024 di Kantor KPU Provinsi Bengkulu, Kota Bengkulu, Kamis (31/10/2024). Perkara ini diadukan oleh Septo Adinara memberikan kuasa kepada Suryadi. Pihak Pengadu mengadukan Ketua dan tiga Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu, yaitu Faham Syah (Ketua), Eko
Bengkulu, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memeriksa Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor KPU Provinsi Bengkulu, Kota Bengkulu, Rabu (30/10/2024). Ketua Bawaslu Bengkulu Selatan Sahran beserta Anggota Bawaslu Bengkulu Selatan, M. Hasanudin dan M. Arif Hidayat, masing-masing berstatus sebagai Teradu I