Palu, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengadakan seminar nasional bertema “Integritas Penyelenggara Pemilu dan Masa Depan Demokrasi Indonesia” di Gedung Pogombo, Kota Palu, Selasa (28/10/2025). Seminar ini diadakan dengan bekerja sama dengan Universitas Tadulako. Anggota DKPP, Ratna Dewi Pettalolo menjadi keynote speaker dalam seminar yang diikuti oleh sekitar 170 mahasiswa dari berbagai kampus
Banda Aceh, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 189-PKE-DKPP/VIII/2025 di Kantor Panwaslih Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh, pada Rabu (15/10/2025). Perkara ini diadukan oleh Zulkifli. Ia mengadukan Ketua KIP Aceh, Agusni, beserta enam Anggotanya yaitu; Iskandar Agani, Ahmad Mirza Safwandi, Khairunnisak, Hendra
Mamuju, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Nasrul Muhayyang, dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 193-PKE-DKPP/IX/2025 di Markas Polda Sulawesi Barat, Kabupaten Mamuju, Kamis (16/10/2025). Nasrul diadukan oleh Hasri Salam dan Ardi Trisandi atas dugaan pembiaran terhadap dugaan pelanggaran yang
Boyolali, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito, mengungkapkan segala problematika pemilu dan pilkada akan memengaruhi indeks demokrasi Indonesia. Ia mengemukakan hal tersebut saat menjadi narasumber dalam kegiatan yang diadakan oleh Bawaslu Kabupaten Boyolali di Kabupaten Boyolali, Selasa (14/10/2025). Menurut Heddy, terdapat lima tantangan yang harus diatasi dalam pemilu di Indonesia, yaitu
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua kepada Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara, Adi Susanto, dalam sidang pembacaan putusan atas delapan perkara di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Selasa (7/10/2025). Adi Susanto juga dijatuhi sanksi lain berupa peringatan keras terakhir oleh DKPP. Kedua sanksi ini dijatuhkan DKPP untuk
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) membuka penerimaan masukan atau tanggapan masyarakat terhadap 76 nama calon Tim Pemeriksa Daerah (TPD) unsur masyarakat untuk periode 2025-2026. Ketua DKPP, Heddy Lugito, menyampaikan bahwa dalam kurun lima hari, pihaknya akan mengumumkan 76 nama calon TPD unsur masyarakat periode 2025-2026 di laman dkpp.go.id dan semua akun media
Samarinda, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa 10 penyelenggara pemilu dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk dua perkara sekaligus, yaitu: perkara Nomor 152-PKE-DKPP/IV/2025 dan 153-PKE-DKPP/IV/2025. Sidang pemeriksaan dilakukan di Kantor KPU Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Kota Samarinda, Kamis (25/9/2025). Pihak pengadu dalam dua perkara tersebut adalah Muhammad Yusup
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor: 185-PKE-DKPP/VIII/2025 di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Kamis (19/9/2025). Perkara ini diadukan Wahyudi Febrianto Putra yang memberikan kuasa kepada Kasrul Pardede dan Zoniko Ardionsyah. Pengadu mengadukan Ketua KPU Kabupaten Bengkulu Selatan, Erina Okriani (Teradu I), serta
Pandeglang, DKPP – Keberadaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) semakin dibutuhkan dalam mewujudkan Pemilu dan Pilkada yang berkualitas sekaligus berintegritas. Hal ini disampaikan Anggota DKPP, Ratna Dewi Pettalolo saat menjadi narasumber dalam kegiatan penguatan kelembagaan pengawasan pemilu yang diadakan oleh Bawaslu Kabupaten Pandeglang di Kabupaten Pandeglang, Selasa (16/9/2025). Dalam kegiatan bertema “Transformasi Kelembagaan Pengawas Pemilu
Bandung, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa 22 penyelenggara pemilu dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 133-PKE-DKPP/IV/2025 di kampus Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Kota Bandung, Kamis (11/9/2025). Dua puluh Dua penyelenggara pemilu tersebut berstatus sebagai teradu dalam perkara tersebut. Yang mengadukan adalah calon legislatif (caleg) DPR