Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan secara virtual atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 40-PKE-DKPP/II/2023 pada Jumat (17/03/2023) pukul 08.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Abdullah dan Maripatua Purba. Mereka mengadukan Said Abdullah, Ali Akbar, Kahiruddin, Ika Anggraeni, dan Sri Ani yang merupakan Ketua dan
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito menegaskan bahwa pihaknya tetap berkomitmen menjalankan amanat Pasal 22E ayat (1) Undang-undang Dasar (UUD) 1945 yang menyebutkan Pemilu dijalankan setiap lima tahun sekali. Penegasan ini disampaikan Heddy saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI di Ruang Rapat Kerja Komisi II,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 25-PKE-DKPP/II/2023, Kamis (16/3/2023) pukul 10.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Yudo Cahyono. Ia mengadukan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Paser, yaitu Abdul Qayyim Rasyid, M. Makbul, Ahyar Rosidi, Arbain, dan Dyah Elly Kusrini, yang
Medan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor KPU Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kamis (9/3/2023) pukul 09.00 WIB. Perkara nomor 17-PKE-DKPP/II/2023 diadukan M. Nur Hidayat Manurung, perkara nomor 18-PKE-DKPP/II/2023 diadukan Muhammad Cory Efendy, dan perkara nomor 22-PKE-DKPP/II/2023 diadukan Muhammad Citra Utama.
Medan, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad Tio Aliansyah mengungkapkan bahwa kehadiran DKPP adalah untuk memastikan seluruh penyelengara pemilu di Indonesia bersih. Menurut Tio, catatan dan rekam jejak yang baik akan memudahkan perjalanan “karir” penyelenggara pemilu. Demikian disampaikannya saat menjadi narasumber dalam kegiatan Rapat Koordinasi Pengelolaan APBN Tahun Anggaran 2023 dan Penyusunan
Surabaya, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 12-PKE-DKPP/I/2023 di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Senin (20/2/2023). Perkara ini diadukan oleh Salahudin Raharjo. Ia mengadukan Ketua dan empat Anggota KPU Kabupaten Bojonegoro, yaitu Muchamad Muchlisin, Fatma Lestari, Mustorifin, Fatkhur Rohman
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 12-PKE-DKPP/I/2023 di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Senin (20/2/2023) pukul 10.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Salahudin Raharjo. Ia mengadukan Ketua dan empat Anggota KPU Kabupaten Bojonegoro, yaitu Muchamad Muchlisin, Fatma Lestari,
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito menegaskan bahwa DKPP berwewenang memanggil semua pihak untuk dimintai keterangan dalam setiap sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) yang diadakan DKPP. Hal ini disampaikan Heddy saat menjadi Ketua Majelis dalam sidang lanjutan pemeriksaan dugaan pelanggaran KEPP untuk perkara nomor 10-PKE-DKPP/I/2023 di
Jakarta, DKPP – DKPP memeriksa seluruh Anggota KPU dan Bawaslu RI dalam sidang sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP RI, Jakarta, Senin (13/2/2023) pukul 10.00 WIB. Tujuh Anggota KPU RI dan lima Anggota Bawaslu RI berstatus dalam perkara nomor 6-PKE-DKPP/I/2023 yang diadukan oleh Ketua Umum Partai Kedaulatan Rakyat
Kupang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 5-PKE-DKPP/I/2023 di Kantor Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Kota Kupang, Jumat (10/2/2023). Dalam memeriksa perkara yang diadukan oleh Theodorus Don Gustinho Talul ini, terdapat lima Anggota KPU Kabupaten Malaka yang berstatus sebagai Teradu, yaitu