Tarakan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar rapar koordinasi persiapan teknis (Rakornis) di Hotel Swiss Bell, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Jumat (23/8/2019). Rakornis ini diadakan guna menyiapkan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu untuk perkara Nomor 189-PKE-DKPP/VII/2019 yang akan dilaksanakan pada Sabtu (24/8/2019) esok di Kantor Bawaslu Kota Tarakan.
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelanggara Pemilu (DKPP) mengunjungi kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Jalan Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta, Jumat (23/8/2019). Dalam kunjungan ini, DKPP diwakili oleh jajaran Bagian Humas, Data dan Teknologi Informatika (TI), antara lain Kepala Bagian (Kabag) Humas, Data dan TI Ashari serta Kasubbag Humas Ryutaro Siburian, Kasubbag Pengelolaan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik penyelenggara Pemilu dengan agenda pembacaan 16 Putusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Ruang Sidang DKPP, lantai 5, Jalan MH Thamrin No. 14, Jakarta Pusat pada Rabu (21/8/2019). Sidang ini menyertakan 76 penyelenggara Pemilu yang menjadi Teradu dalam 16 perkara yang dibacakan, mulai
Pontianak, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua dan empat Anggota KPU Kabupaten Melawi atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dalam sidang pemeriksaan yang digelar di di Kantor KPU Provinsi Kalimantan Barat, Kota Pontianak, Selasa (20/8/2019). Ketua dan empat KPU Kabupaten Melawi tersebut adalah Yesaya Dedi Suparjo, Irfan Affandi, Wenefrida Kartika Waty,
Pontianak, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu untuk perkara Nomor 212-PKE-DKPP/VIII/2019 di Kantor KPU Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Kota Pontianak, Selasa (20/8/2019). Perkara ini diadukan oleh Maria Lestari, yang merupakan Caleg Nomor Urut 3 PDI Perjuangan di Daerah Pemilihan (Dapil) Kalbar 1. Dalam mengadukan perkara
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Teguh Prasetyo menghadiri acara peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia yang diadakan di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (19/8/2019) malam. Teguh didampingi oleh Sekretaris DKPP, Bernad Dermawan Sutrisno beserta jajaran Sekretariat DKPP, antara lain Kepala Bagian (Kabag) Perencanaan dan Umum
Bandung, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu untuk nomor perkara 213-PKE-DKPP/VIII/2019 di Ruang Sidang KPU Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Senin (19/8/2019). Teradu dalam sidang ini adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Ciamis, yaitu Uce Kurniawan dan Fanny Dwiriantini. Keduanya diadukan oleh Andy Ali Fikri.
Bandung, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa lima komisioner Bawaslu Kabupaten Subang terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu di Kantor KPU Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Senin (19/8/2019). Kelima komisioner itu antara lain adalah Ketua Bawaslu Kabupaten Subang Parrahutan Harahap serta empat anggotanya, yaitu Juju Juhairiah, Jecky Johari, Imanudin dan Cucu Kodir
Makassar, DKPP –Anggota DKPP, Dr. Alfitra Salamm berharap DKPP bisa menjadi inspirasi bagi institusi etik yang menyelenggarakan proses persidangan. Hal ini disampaikan saat memberikan pengantar dalam Rapat Koordinasi Persiapan Teknis (Rakornis) di Hotel Claro, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (18/8/2019) pukul 20.00 WITA. Rakornis ini diselenggarakan untuk mempersiapkan lima (5) sidang dugaan pelanggaran kode etik
Cirebon, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Anggota KPU Kabupaten Karawang, Asep Saefudin Muksin atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu di kantor Bawaslu Kota Cirebon, Kota Cirebon, Jawa Barat, Selasa (13/8/2019). Asep menjadi Teradu dalam dua perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, yaitu nomor 220-PKE-DKPP/VIII/2019 dan 221-PKE-DKPP/VIII/2019. Pada perkara Nomor 220-PKE-DKPP/VIII/2019,