Jakarta, DKPP – DKPP menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk Nomor Perkara 210-PKE-DKPP/VIII/2019 pada Selasa, (15/10/2019). Perkara ini diadukan oleh Ketua DPP Partai Golkar, Lamhot Sinaga yang memberikan Kuasa kepada Muslim Jaya Butar-Butar. Keduanya mengadukan 3 (tiga) Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dan Bawaslu Kabupaten Nias Barat. Tiga Anggota
Jakarta, DKPP – Sistem multipartai selama 21 tahun era Reformasi dinilai belum memberikan hasil yang signifikan terhadap iklim demokrasi Indonesia. Demikian diungkapkan oleh Anggota DKPP Periode 2012-2017, Prof. Valina Singka Subekti ketika memberikan pidato dalam Upacara Pengukuhan dirinya sebagai Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia (Fisip UI) di Kampus UI Salemba, Jakarta,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik penyelenggara pemilu untuk nomor perkara 289-PKE-DKPP/IX/2019, Jumat (11/10/2019). Sidang ini digelar melalui video conference, yang menghubungkan Kantor KPU RI di Jakarta dengan Kantor KPU Provinsi NTB di Kota Mataram. Pengadu dalam perkara tersebut adalah Lalu Wiraksa, yang memberi kuasanya kepada Yandri Sudarso sebagai
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu untuk perkara nomor 292-PKE-DKPP/IX/2019 pada Kamis (10/10/2019). Perkara ini diadukan oleh Ketua Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas (IKAL) Provinsi Sulawesi Utara, Ir. Ronald Alexander Lumempouw. Ia mengadukan Ketua Bawaslu Kota Manado, Marwan Kawinda. Dalam pokok aduannya, Ronald menyebut
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik penyelenggara Pemilu dengan agenda pembacaan 15 Putusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Ruang Sidang DKPP, lantai 5, Jalan MH Thamrin No. 14, Jakarta Pusat pada Rabu (9/10/2019). Dalam sidang ini, terdapat dua penyelenggara Pemilu yang mendapat sanksi pemberhentian tetap karena terbukti melanggar
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang kode etik penyelenggara Pemilu dengan agenda pembacaan 15 Putusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Ruang Sidang DKPP, lantai 5, Jalan MH Thamrin No. 14, Jakarta Pusat pada Rabu (9/10/2019). Sidang ini menyertakan 66 penyelenggara Pemilu yang menjadi Teradu dalam 15 perkara yang dibacakan,
Jakarta, DKPP – Demi terwujudnya Pemilu yang berintegritas, ada lima syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan proses politik untuk mewujudkannya. Hal itu disampaikan oleh Anggota Dewan Kehormatan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Muhammad, S.IP, M.Si saat menjadi narasumber dalam kegiatan diskusi bertema Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia yang diselenggarakan di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu (2/10/2019).
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Alfitra Salamm menyatakan, hingga kini belum ada aduan yang diterima DKPP tentang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang berkaitan langsung dengan penggunaan anggaran Naskah Perjanjian Dana Hibah (NPHD). Hal ini disampaikan Alfitra dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Kebijakan Pilkada Serentak 2020 yang diadakan oleh Kementerian
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Harjono memaparkan hubungan antara kode etik dengan independensi penyelenggara Pemilu. Menurutnya, kedua hal ini saling terkait satu sama lain dalam menciptakan pelaksanaan Pemilu yang Luber Jurdil sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan Orientasi Tugas Penyelenggara Pemilu Anggota KPU
Jakarta, DKPP – Tahun 2004, pemerintah menegaskan pentingnya penerapan prinsip-prinsip clean government dan good governance yang secara universal diyakini menjadi prinsip yang diperlukan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Pemerintah kemudian mencanangkan pembangunan aparatur negara melalui penerapan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi ini mensyaratkan adanya kedisiplinan. Disiplin mutlak diperlukan untuk mendukung keberhasilan pembangunan dan peningkatan daya