Serang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) sepakat menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait penguatan demokrasi dan integritas Pemilu, Selasa (6/8/2024) Penandatanganan MoU dilakukan oleh Ketua DKPP Heddy Lugito dan Rektor Untirta Prof. Dr. Ir. H. Fatah Sulaiman di Gedung
Palembang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua dan empat Anggota Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 115-PKE-DKPP/VI/2024 di Kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Kota Palembang, Rabu (14/8/2024). Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin yang diperiksa adalah Beri Pirmansyah (Ketua),
Bandung, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 120-PKE-DKPP/VII/2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Senin (12/8/2024). Perkara ini diadukan oleh Saan Mustopa dan Mamat Rachmat yang merupakan pimpinan DPW Partai Nasional Demokrat (Nasdem), yang memberikan kuasa kepada Agus Hidayat
Palembang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 142-PKE-DKPP/VII/2024 di Kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang. Josi Robet, sang pengadu perkara ini, mengadukan Anggota KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu (KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu selanjutnya disebut KPU OKU), Mario Restu Prayogi
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Perkara Nomor 118-PKE-DKPP/VII/2024 di Kantor Bawaslu Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram, pada Kamis (15/8/2024) pukul 09.00 WITA. Perkara ini diadukan oleh M. Tahir yang memberikan kuasa kepada Rahmansyah Fikriadin. Pengadu mengadukan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten
Palembang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 125-PKE-DKPP/VII/2024 di Kantor KPU Provinsi Sumsel, Kota Palembang, Senin (12/8/2024). Ketua Bawaslu Provinsi Sumsel Kurniawan dan empat Anggota Bawaslu Provinsi Sumsel, yaitu Ahmad Naafi, Muhammad
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) sebanyak empat perkara pada 12-14 Agustus 2024 di Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang. 1. Perkara Nomor 125-PKE-DKPP/VII/2024 Sidang pertama akan digelar pada Senin (12/8/2024) di Kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, pukul 10.00 WIB. Perkara
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 120-PKE-DKPP/VII/2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, pada Senin (12/8/2024) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Saan Mustopa dan Mamat Rachmat yang memberikan kuasa kepada Agus Hidayat dan Selly Nurdinah. Pengadu
Ambon, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua dan empat Anggota KPU Kabupaten Maluku Barat Daya, dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dalam perkara Nomor 161-PKE-DKPP/VII/2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Maluku, Kota Ambon, Jumat (9/8/2024). Ketua KPU Kabupaten Maluku Barat Daya Yoma Efrina Dominggas Naskay beserta empat Anggota KPU
Padang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 114-PKE-DKPP/VI/2024 di Kantor KPU Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Kota Padang, Jumat (2/8/2024). Pihak Teradu dalam perkara ini adalah Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman Lumban Tori, yang diadukan oleh Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Alni. Dalam