Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyerahkan berkas yang berisikan seluruh putusan perkara kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) tahun 2018 kepada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) di Jakarta, Sabtu (14/12/2019). Penyerahan ini dilakukan di sela-sela kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Tim Pemeriksa Daerah (Rakornas TPD) dan Penyampaian Laporan Kinerja (Lapkin) DKPP Tahun 2019 yang
Jakarta, DKPP – Anggota DPD RI, Prof. Jimly Asshiddique menyebut DKPP sebagai lembaga pelopor dalam hal peradilan kode etik. Menurutnya, kepeloporan ini bukan hanya di Indonesia, tapi juga di dunia. Menurutnya, kemunculan DKPP pada awalnya selalu ditanggapi dengan pertanyaan terkait referensi lembaga sejenis dari luar negeri. Hal ini dilontarkannya ketika memberi Ceramah Umum dalam Rapat
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 323-PKE-DKPP/XI/2019 di Kantor Bawaslu Provinsi Papua, Kota Jayapura, Kamis (12/12/2019). Perkara ini diadukan oleh Agus Aryanto yang memberikan kuasa kepada Muhammad Mizriyanto. Ia mengadukan Ketua dan Anggota Jayapura yakni Oktavianus Injama, Grace Dina Ursia,
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggar Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 307-PKE-DKPP/IX/2019 di Kantor Bawaslu Provinsi Papua, Kota Jayapura, Kamis (12/12/2019). Perkara ini diadukan oleh Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak dan politisi lokal dari Partai Gerindra, Agustinus Gundigi, yang memberikan kuasa kepada Stefanus
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 308-PKE-DKPP/IX/2019 di Mapolda Papua, Jayapura, Kamis (12/12/2019), pukul 11.30 WIT. Perkara ini diadukan oleh Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Raya, Hasan Tomu. Ia mengadukan Ketua KPU Kabupaten Mamberamo Raya, Yesaya Dude. Dalam pokok aduannya, Hasan
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Rapat Persiapan Sidang dan Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor Bawaslu Provinsi Papua, Kota Jayapura, Selasa (10/12/2019), pukul 16.30 WIT. Forum ini diadakan untuk mempersiapkan tiga perkara yang akan disidangkan di Mapolda Papua, Jayapura, Kamis (12/12/2019), yaitu 308-PKE-DKPP/IX/2019, 309-PKE-DKPP/X/2019 dan 319-PKE-DKPP/XI/2019. DKPP diwakili oleh
Jayapura, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Muhammad memimpin Rapat Persiapan dan Koordinasi Sidang (Rakornis) dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) di Kantor Bawaslu Provinsi Papua, Kota Jayapura, Selasa (10/12/2019). Rakornis ini diadakan untuk mempersiapkan sidang enam perkara yang akan digelar oleh DKPP di Kota Jayapura. Perkara tersebut adalah 236-PKE-DKPP/VIII/2019, 311-PKE-DKPP/IX/2019,
Makassar, DKPP – Ketua DKPP, Dr. Harjono menegaskan bahwa DKPP akan selalu memberi sanksi yang berat kepada setiap penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) yang bersinggungan dengan independensi. Hal ini dikatakannya ketika menjadi narasumber dalam Rapat Evaluasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum 2019 yang diadakan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) di Kota
Jakarta, DKPP – Ketua DKPP, Dr. Harjono mengungkapkan, ada beberapa kasus pelanggaran kode etik penyelanggara Pemilu yang seharusnya dapat diteruskan ke pengadilan pidana. Hal ini dilontarkannya ketika menjadi narasumber dalam Rapat Evaluasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum 2019 yang diadakan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) di Kota Makassar, Sabtu (8/12/2019) malam. Di hadapan ratusan peserta kegiatan,
Makassar, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Harjono menjadi narasumber dalam Rapat Evaluasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum 2019, Sabtu (8/12/2019) di Kota Makassar. Kegiatan tesebut diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam rapat, Harjono menjelaskan soal klasifikasi sanksi DKPP dan membahas tentang keterkaitan antara Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum