DKPP Gelar Rapat Persiapan Sidang dan Sosialisasi KEPP Kedua di Kota Jayapura

Aktivitas

Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Rapat Persiapan Sidang dan Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor Bawaslu Provinsi Papua, Kota Jayapura, Selasa (10/12/2019), pukul 16.30 WIT. Forum ini diadakan untuk mempersiapkan tiga perkara yang akan disidangkan di Mapolda Papua, Jayapura, Kamis (12/12/2019), yaitu 308-PKE-DKPP/IX/2019, 309-PKE-DKPP/X/2019 dan 319-PKE-DKPP/XI/2019. DKPP diwakili oleh

DKPP Selenggarakan Rakornis Terkait Enam Perkara di Jayapura

Aktivitas

Jayapura, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Muhammad memimpin Rapat Persiapan dan Koordinasi Sidang (Rakornis) dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) di Kantor Bawaslu Provinsi Papua, Kota Jayapura, Selasa (10/12/2019). Rakornis ini diadakan untuk mempersiapkan sidang enam perkara yang akan digelar oleh DKPP di Kota Jayapura. Perkara tersebut adalah 236-PKE-DKPP/VIII/2019, 311-PKE-DKPP/IX/2019,

Ketua DKPP: Penyelenggara Pemilu Tak Independen Pasti Dikenakan Sanksi Berat

Aktivitas

Makassar, DKPP – Ketua DKPP, Dr. Harjono menegaskan bahwa DKPP akan selalu memberi sanksi yang berat kepada setiap penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) yang bersinggungan dengan independensi. Hal ini dikatakannya ketika menjadi narasumber dalam Rapat Evaluasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum 2019 yang diadakan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) di Kota

Dr. Harjono: Pelanggaran Kode Etik Harusnya Bisa Diteruskan ke Pidana

Aktivitas

Jakarta, DKPP – Ketua DKPP, Dr. Harjono mengungkapkan, ada beberapa kasus pelanggaran kode etik penyelanggara Pemilu yang seharusnya dapat diteruskan ke pengadilan pidana. Hal ini dilontarkannya ketika menjadi narasumber dalam Rapat Evaluasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum 2019 yang diadakan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) di Kota Makassar, Sabtu (8/12/2019) malam. Di hadapan ratusan peserta kegiatan,

Ketua DKPP Menjadi Narasumber Dalam Rapat Evaluasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum 2019

Aktivitas

Makassar, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Harjono menjadi narasumber dalam Rapat Evaluasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum 2019, Sabtu (8/12/2019) di Kota Makassar. Kegiatan tesebut diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam rapat, Harjono menjelaskan soal klasifikasi sanksi DKPP dan membahas tentang keterkaitan antara Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Alfitra Salamm: Kelemahan Pemilu 2019 Adalah Keserentakannya

Aktivitas

Makassar, DKPP – Anggota DKPP, Dr. Alfitra Salamm angkat bicara mengenai kelemahan dari Pemilu serentak 2019. Hal ini diungkapkannya dalam Seminar Nasional Program Pascasarjana Ilmu Politik FISIP Unhas dengan tema “Evaluasi Pemilu 2019” yang diselenggarakan di Aula Prof. Syukur Abdullah, lantai 3 FISIP Unhas, Makassar, pada Kamis (5/12/2019). “Kelemahan Pemilu Serentak 2019 adalah keserentakannya,” ungkap

DKPP Akan Gelar ‘Evaluasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu 2019 Tahap Kedua’ di Kuta, Kabupaten Badung, Bali

Rilis Pers

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Tugas dan wewenang DKPP yakni menjaga dan menegakkan kemandirian, integritas, dan kredibilitas penyelenggara Pemilu. Sesuai ketentuan Undang-undang No. 7 Tahun 2019 tentang Pemilihan Umum, DKPP bertugas menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang

Diduga Tak Patuhi Rekomendasi Pengawas, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Lombok Tengah Diperiksa DKPP

Aktivitas

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua dan empat Anggota KPU Kabupaten Lombok Tengah dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 298-PKE-DKPP/IX/2019 pada Rabu (4/12/2019). Ketua dan empat Anggota KPU Kabupaten Lombok Tengah tersebut adalah Ahmad Fuad Fahrudin, Alimudin Syukri, Lukmanul Hakim, Lalu Darmawan dan Zaeroni.

DKPP Periksa Seluruh Komisioner KPU dan Bawaslu Kabupaten Sikka

Aktivitas

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 315-PKE-DKPP/X/2019 pada Rabu (4/12/2019), pukul 10.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Amandus Ratason. Ia mengadukan delapan penyelenggara Pemilu di NTT, yakni lima komisioner KPU Kabupaten Sikka dan tiga komisioner Bawaslu Kabupaten Sikka. Lima komisioner

Anggota Bawaslu Kabupaten Ngawi Diberhentikan Tetap Karena Tindakan Asusila

Aktivitas

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Anggota Bawaslu Kabupaten Ngawi, Budi Sunariyanto. Sanksi tersebut dijatuhkan dalam sidang pembacaan putusan perkara kode etik penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Rabu (4/12/2019). Budi merupakan Teradu dalam perkara Nomor 257-PKE-DKPP/VIII/2019. Ia terbukti melanggar KEPP karena melakukan perbuatan asusila