Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan untuk menunda semua sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) selama masa darurat penanganan pandemik virus corona (COVID-19). Keputusan ini tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 07/SK/K.DKPP/SET-04/IV/2020 yang ditandatangani oleh Ketua DKPP, Prof. Muhammad pada 16 April 2020. SK ini menetapkan dua hal, pertama
Jakarta, DKPP – Prof. Muhammad terpilih sebagai Ketua DKPP definitif menggantikan Dr. Harjono untuk sisa masa tugas 2017-2022. Pemilihan dilakukan melalui rapat pleno DKPP di Lantai 5, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat, Rabu (15/4/2020) pukul 13.00 WIB. Rapat pleno dihadiri oleh seluruh Anggota DKPP, antara lain Prof. Muhammad, Prof. Teguh Prasetyo, Dr. Ida
Jakarta, DKPP – Plt. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof Muhammad mengungkapkan bahwa adanya wabah corona tidak menghentikan DKPP untuk menerima aduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP). Hal ini disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diadakan Komisi II DPR, Selasa (14/4/2020). “Pengaduan secara online tetap dibuka, jadi kita tidak dapat membendung
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memaparkan pendapat terkait rencana penundaan Pilkada serentak tahun 2020 (Pilkada 2020) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diadakan Komisi II DPR, Selasa (14/4/2020). RDP ini diikuti oleh Plt. Ketua DKPP, Prof. Muhammad dan semua Anggota DKPP, yaitu Dr. Alfitra Salamm, Prof. Teguh Prasetyo, Dr. Ida Budhiati dan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar acara Pengucapan Sumpah Jabatan Anggota DKPP Pergantian Antar Waktu Sisa Masa Tugas 2017 – 2022 untuk Didik Supriyanto pada Rabu, 15 April 2020. Acara ini bertempat di Lantai 4, Jl. MH. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat. Prosesi akan dimulai pukul 11.00 WIB. Usai mengucapkan Sumpah
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dapat mengingatkan pemerintah dan penyelenggara pemilu agar pengembalian dana hibah untuk Pilkada serentak Tahun 2020 yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tidak menimbulkan potensi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP). Penilaian ini dilontarkan oleh Anggota DKPP, Didik Supriyanto dalam wawancara melalui video conference dengan Humas
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menunjukkan komitmen dan kesungguhannya dalam mencegah pandemi Corona (COVID19) di lingkungan Sekretariat DKPP. Selain melakukan penyemprotan disinfektan dan menyediakan handsanitizer di lingkungan kantor, baru-baru ini DKPP mengadakan lomba foto berjemur untuk kalangan internal Sekretariat DKPP. Lomba foto ini digagas oleh Sekretaris DKPP, Bernad Dermawan Sutrisno. Melalui whatsapp
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menerima 14 pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) selama diberlakukannya kerja dari rumah atau work from home (WFH). “Data per 31 Maret 2020, pengaduan yang kita terima melalui online selama WFH adalah 14 aduan,” kata Sekretaris DKPP, Bernad Dermawan Sutrisno. Untuk diketahui, Sekretariat DKPP telah
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) dengan agenda pembacaan putusan terhadap sembilan perkara di Ruang Sidang DKPP, Gedung Treasury Learning Center (TLC) Jakarta, Rabu (18/3/2020) pukul 13.30 WIB. Dalam sidang ini, DKPP mengeluarkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada dua penyelenggara pemilu, yaitu Anggota KPU RI, Evi Novida
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menghadiri Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Tingkat Menteri yang diadakan oleh Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Rabu (18/3/2020). Dalam rapat yang diselenggarakan melalui sambungan video conference ini, DKPP diwakili oleh Sekretaris DKPP, Bernad Dermawan Sutrisno. Untuk diketahui, Rakortas ini digelar dalam rangka membahas kesiapan Tahapan