Makassar, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 122-PKE-DKPP/X/2020 di Kantor KPU Sulawesi Selatan (Sulsel), Makassar, pada Kamis (19/11/2020) pukul 09.00 WITA. Perkara ini diadukan oleh aktivis dari Pemantau Kinerja Eksekutif dan Legislatif Kabupaten Luwu Ismail Ishak. Ia mengadukan Ketua Bawaslu
Ternate, DKPP – Jelang hari pencoblosan Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember mendatang, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP ) kembali mengajak media massa di Maluku Utara mengawasi kinerja Bawaslu dan KPU agar bekerja secara mandiri dan profesional. Anggota DKPP, Didik Supriyanto, S.IP., MIP mengatakan meski pilkada digelar di tengah pandemi, penyelenggara harus tetap profesional menjalankan
Surabaya, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 116-PKE-DKPP/X/2020 di Bawaslu Provinsi Jawa Timur (Jatim), Surabaya, Selasa (17/11/2020) pukul 09.00 WIB. Pengadu dalam perkara ini adalah tim penghubung Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) Perseorangan Moh. Yasin-Gunawan, Dadan Wahyudi. Dia mengadukan Ketua dan Anggota
Bengkulu, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar dua sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 119-PKE-DKPP/X/2020 dan perkara nomor 124-PKE-DKPP/X/2020 pada Senin (16/11/2020) pukul 09.00 WIB. Kedua perkara ini diadukan oleh Calon Gubernur Bengkulu dalam Pilkada 2020, Agusrin Maryono. Ia merupakan mantan Gubernur yang pernah menjadi terpidana korupsi
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 116-PKE-DKPP/X/2020 pada Selasa (17/11/2020) pukul 09.00 WIB. Pengadu dalam perkara ini adalah tim penghubung Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) Perseorangan Moh. Yasin-Gunawan, Dadan Wahyudi. Dia mengadukan Ketua dan Anggota KPU Kota Surabaya, yaitu Nur Syamsi,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar dua sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 119-PKE-DKPP/X/2020 dan perkara nomor 124-PKE-DKPP/X/2020 pada Senin (16/11/2020) pukul 09.00 WIB. Kedua perkara ini diadukan oleh Calon Gubernur Bengkulu dalam Pilkada 2020, Agusrin Maryono. Ia memberikan kuasanya Yasrizal. Pada perkara nomor 124-PKE-DKPP/X/2020
Malang, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dr. Alfitra Salamm berharap mahasiswa untuk lebih aktif mengawasi tindakan atau perilaku dari penyelenggara pemilu. Jika ditemukan perilaku penyelenggara pemilu yang menyimpang secara etika, kata Alfitra, mahasiswa tak perlu segan untuk mengadukan ke DKPP. “Kami berharap peran dari mahasiswa untuk melaporkan tindakan yang mungkin kurang baik
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik penyelenggara pemilu dengan agenda pembacaan putusan terhadap lima (5) perkara di Ruang Sidang DKPP, Jakarta Pusat, Rabu (11/11/2020) pukul 09.30 WIB. Dalam sidang ini, DKPP menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada 13 penyelenggara pemilu yang menjadi Teradu dalam tiga perkara dari lima perkara yang
Jakarta, DKPP – Peradilan etika penyelenggara pemilu yang dilaksanakan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah dicontoh banyak negara di dunia. Indonesia menjadi negara pertama di dunia sekaligus pelopor dalam membangun sistem dan infrastuktur peradilan etika penyelenggara pemilu. Hal itu disampaikan Ketua DKPP, Prof. Muhammad dalam Pembukaan Konferensi Nasional II Etika Kehidupan Berbangsa di Gedung Nusantara
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dr. Ida Budhiati angkat bicara soal penanganan perkara asusila yang ditangani oleh DKPP. Hal ini disampaikannya dalam kegiatan webinar nasional DKPP yang bertemakan “Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pilkada 2020”, Selasa (10/11/2020). Menurut Ida, penegakkan kode etik yang dilakukan DKPP beririsan dengan persoalan