Jakarta, DKPP – Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini menyebut etika penyelenggara pemilu bukan sekedar pelengkap hukum positif, melainkan fondasi moral yang menjaga kepercayaan publik dan legitimasi hasil pemilu. Menurutnya, pemilu tidak akan dipercaya rakyat dan dipastikan dipertanyakan legitimasinya jika diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu yang tidak jujur, tidak adil, dan tidak mandiri.
Jakarta, DKPP – Ketua DKPP periode 2012-2017, Prof. Jimly Asshidiqie menyebut pada dekade ketiga abad 21, hampir seluruh negara telah mengadopsi sistem etika dalam kegiatan pemerintahan mereka. Hal ini disampaikan Jimly ketika menjadi keynote speaker dalam kegiatan Forum Group Discussion (FGD) DKPP dengan tema “Refleksi Penegakan Etik Pasca Pemilu Serentak 2024” yang diadakan secara daring,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan kepada Ketua dan Anggota KPU Provinsi Papua Barat dalam sidang pembacaan putusan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Selasa (10/6/2025). “Menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Teradu I,Paskalis Semunya, selaku Ketua merangkap Anggota KPU Provinsi Papua Barat; Teradu II, Abdul Halim
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menegaskan tidak pernah menolak penyampaian aduan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) yang disampaikan ke DKPP, termasuk aduan yang disampaikan oleh Yayasan Dewi Keadlian Indonesia. Anggota DKPP, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengungkapkan, hal ini telah berlangsung selama hampir 13 tahun DKPP berdiri. “Kami selalu
Gorontalo, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua Bawaslu Kabupaten Gorontalo, Alexander Kaaba, beserta dua anggotanya, yaitu Wahyudin M. Akili dan Under S. Lawani dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor KPU Kota Gorontalo, Rabu (4/6/2025). Ketiga nama itu berstatus sebagai teradu dalam perkara Nomor 141-PKE-DKPP/IV/2025. Perkara tersebut
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Anggota KPU Kota Surakarta, Bambang Christanto dalam sidang pembacaan putusan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Senin (2/6/2025). “Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras kepada teradu Bambang Christanto selaku Anggota KPU Kota Surakarta, terhitung sejak putusan ini dibacakan,” kata
Surabaya, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua Bawaslu Kabupaten Bojonegoro, Handoko Sosro Hadi Wijoyo, dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 312-PKE-DKPP/XII/2024 di Kantor KPU Provinsi Jawa Timur (Jatim), Kota Surabaya, Rabu (28/5/2025). Handoko diadukan oleh Anwar Sholeh yang dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Muhammad
Surabaya, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua dan empat Anggota Bawaslu Kabupaten Sampang dalam sidang pemeriksaan dugaan perkara Nomor 308-PKE-DKPP/XII/2024 di Kantor KPU Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Selasa (27/2/2025). Kelima orang tersebut adalah Muhalli (Ketua), Mat Sodik, Moh. Ramli, Purnidi Sutrisno, dan Morsidi Ali Syahbana. Nama-nama tersebut diadukan oleh Achmad Bahri
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan untuk dua perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor KPU Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, pada 27-28 Mei 2025. Dua perkara tersebut masing-masing bernomor 308-PKE-DKPP/X/2024 dan 312-PKE-DKPP/XI/2024. Berikut ini rinciannya: 1. Perkara Nomor 308-PKE-DKPP/XII/2024 Sidang pemeriksaan perkara ini akan dilaksanakan
Manado, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa tujuh penyelenggara pemilu dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 125-PKE-DKPP/IV/2025 yang diadukan di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Utara, Kota Manado, Jumat (23/5/2025). Dari tujuh penyelenggara pemilu yang diperiksa, lima di antaranya adalah Ketua dan empat Anggota KPU Kabupaten Bolaang