Surabaya, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua dan empat Anggota Bawaslu Kabupaten Sampang dalam sidang pemeriksaan dugaan perkara Nomor 308-PKE-DKPP/XII/2024 di Kantor KPU Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Selasa (27/2/2025). Kelima orang tersebut adalah Muhalli (Ketua), Mat Sodik, Moh. Ramli, Purnidi Sutrisno, dan Morsidi Ali Syahbana. Nama-nama tersebut diadukan oleh Achmad Bahri
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan untuk dua perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor KPU Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, pada 27-28 Mei 2025. Dua perkara tersebut masing-masing bernomor 308-PKE-DKPP/X/2024 dan 312-PKE-DKPP/XI/2024. Berikut ini rinciannya: 1. Perkara Nomor 308-PKE-DKPP/XII/2024 Sidang pemeriksaan perkara ini akan dilaksanakan
Manado, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa tujuh penyelenggara pemilu dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 125-PKE-DKPP/IV/2025 yang diadukan di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Utara, Kota Manado, Jumat (23/5/2025). Dari tujuh penyelenggara pemilu yang diperiksa, lima di antaranya adalah Ketua dan empat Anggota KPU Kabupaten Bolaang
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 285-PKE-DKPP/XI/2024 di Mapolda Papua, Kota Jayapura, Rabu (21/5/2025). Pengadu perkara ini adalah Ivanli Lunggaer yang memberikan kuasa kepada Dede Gustiawan P. Sedangkan pihak yang diadukan adalah enam penyelenggara Pemilu, termasuk Anggota KPU Provinsi Papua,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Perkara Nomor 125-PKE-DKPP/IV/2025 di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Utara, Kota Manado, pada Jumat (23/5/2025) pukul 09.00 WITA. Perkara ini diadukan oleh Hamdan Datunsolang yang memberikan kuasa kepada Kamarudin Aku dan Ismail S. Mobiliu. Pengadu mengadukan Ketua
Pekanbaru, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 286-PKE-DKPP/XI/2024 di Kantor KPU Provinsi Riau, Kota Pekanbaru, Kamis (15/5/2025). Pengadu perkara ini, Firdaus, mengadukan delapan penyelenggara Pemilu Kabupaten Kuantan Singingi. Tiga di antaranya adalah Ketua Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi, Mardius Adi Saputra, beserta
Pekanbaru, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 57-PKE-DKPP/I/2025 di Kantor KPU Provinsi Riau, Kota Pekanbaru, Rabu (14/5/2025). Perkara ini diadukan oleh Suryadi, yang memberikan kuasa kepada Muhammad Salim dan Zulkifli. Pihak pengadu mengadukan Ketua Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir, Zubaidah, beserta empat
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan untuk dua perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor KPU Provinsi Riau, Kota Pekanbaru, pada 14-15 Mei 2025. Dua perkara tersebut adalah perkara Nomor 57-PKE-DKPP/I/2025 dan 286-PKE-DKPP/XI/2024. Berikut rincian terkait dua perkara tersebut. 1. Perkara Nomor 57-PKE-DKPP/I/2025 Sidang pemeriksaan perkara
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa 12 penyelenggara pemilu dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 121-PKE-DKPP/IV/2025 di ruang sidang DKPP, Jakarta, Jumat (9/5/2025). Tujuh di antaranya adalah Ketua dan Anggota KPU RI, yaitu Mochammad Afifuddin (Ketua) dan Anggota KPU RI yaitu, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menegaskan bahwa putusan DKPP yang telah memberhentikan penyelenggara pemilu karena terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) bersifat final dan mengikat. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 458 (Ayat) 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sehingga tidak ada mekanisme atau upaya hukum lainnya yang bisa membatalkan