DKPP Periksa Ketua dan Anggota Bawaslu Takalar Terkait Penanganan Laporan Pilkada

Makassar, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua dan dua Anggota Bawaslu Kabupaten Takalar dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara 84-PKE-DKPP/II/2025 di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Makassar, Selasa (17/6/2025). Pengadu dalam perkara ini adalah Mirwan. Ia mengadukan Ketua Bawaslu Kabupaten Takalar, Nellyati, beserta dua anggotanya,

DKPP Akan Periksa Bawaslu Takalar Terkait Penanganan Laporan dalam Pilkada 2024

Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 84-PKE-DKPP/II/2025 di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar, Selasa (17/6/2025) pukul 10.00 WITA. Perkara ini diadukan oleh Mirwan dari lembaga Elhan RI. Mirwan mengadukan Ketua Bawaslu Kabupaten Takalar, Nellyati, beserta dua Anggotanya, Zahlul

Problematika Pemilu dan Pilkada 2024 Menurut DKPP

Jakarta, DKPP – Anggota DKPP, Ratna Dewi Pettalolo menyebut terdapat lima problem pelaksanaan Pemilu 2024 berdasar perkara-perkara yang diperiksa DKPP. Hal ini disampaikan perempuan yang akrab disapa Dewi ini dalam kegiatan Forum Group Discussion (FGD) DKPP dengan tema “Refleksi Penegakan Etik Pasca Pemilu Serentak 2024” yang diadakan secara daring, Rabu (11/6/2025). Catatan pertama adalah penanganan

Akademisi UI: DKPP Benteng Penjaga

Jakarta, DKPP – Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini menyebut etika penyelenggara pemilu bukan sekedar pelengkap hukum positif, melainkan fondasi moral yang menjaga kepercayaan publik dan legitimasi hasil pemilu. Menurutnya, pemilu tidak akan dipercaya rakyat dan dipastikan dipertanyakan legitimasinya jika diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu yang tidak jujur, tidak adil, dan tidak mandiri.

Prof. Jimly Asshidiqie: Peradaban Modern Membutuhkan Etika

Jakarta, DKPP – Ketua DKPP periode 2012-2017, Prof. Jimly Asshidiqie menyebut pada dekade ketiga abad 21, hampir seluruh negara telah mengadopsi sistem etika dalam kegiatan pemerintahan mereka. Hal ini disampaikan Jimly ketika menjadi keynote speaker dalam kegiatan Forum Group Discussion (FGD) DKPP dengan tema “Refleksi Penegakan Etik Pasca Pemilu Serentak 2024” yang diadakan secara daring,

DKPP Jatuhkan Sanksi Peringatan Kepada Ketua dan Anggota KPU Papua Barat

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan kepada Ketua dan Anggota KPU Provinsi Papua Barat dalam sidang pembacaan putusan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Selasa (10/6/2025). “Menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Teradu I,Paskalis Semunya, selaku Ketua merangkap Anggota KPU Provinsi Papua Barat; Teradu II, Abdul Halim

DKPP Tidak Pernah Tolak Aduan Yang Masuk

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menegaskan tidak pernah menolak penyampaian aduan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) yang disampaikan ke DKPP, termasuk aduan yang disampaikan oleh Yayasan Dewi Keadlian Indonesia. Anggota DKPP, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengungkapkan, hal ini telah berlangsung selama hampir 13 tahun DKPP berdiri. “Kami selalu

DKPP Periksa Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Gorontalo

Gorontalo, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua Bawaslu Kabupaten Gorontalo, Alexander Kaaba, beserta dua anggotanya, yaitu Wahyudin M. Akili dan Under S. Lawani dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor KPU Kota Gorontalo, Rabu (4/6/2025). Ketiga nama itu berstatus sebagai teradu dalam perkara Nomor 141-PKE-DKPP/IV/2025. Perkara tersebut

DKPP Jatuhkan Peringatan Keras Kepada Anggota KPU Surakarta

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Anggota KPU Kota Surakarta, Bambang Christanto dalam sidang pembacaan putusan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Senin (2/6/2025). “Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras kepada teradu Bambang Christanto selaku Anggota KPU Kota Surakarta, terhitung sejak putusan ini dibacakan,” kata

DKPP Periksa Ketua Bawaslu Bojonegoro terkait Dugaan Rangkap Jabatan

Surabaya, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua Bawaslu Kabupaten Bojonegoro, Handoko Sosro Hadi Wijoyo, dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 312-PKE-DKPP/XII/2024 di Kantor KPU Provinsi Jawa Timur (Jatim), Kota Surabaya, Rabu (28/5/2025). Handoko diadukan oleh Anwar Sholeh yang dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Muhammad