Banda Aceh, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Jaya dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 32-PKE-DKPP/II/2024 di Kantor Panwaslih Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh, Rabu (27/3/2024). Hendri yang berstatus sebagai Teradu dalam perkara ini diadukan oleh Agus Syahputra, Fahrul Rizha Yusuf, Maitanur,
Banjarmasin, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ratna Dewi Pettalolo berpesan agar seluruh pihak untuk menjaga kredibilitas Pemilu. Hal tersebut disampaikannya di depan ratusan jajaran pengawas Pemilu se-Kalimantan Selatan dalam kegiatan “Evaluasi Penyelesaian Sengketa Pemilu dan Persiapan Penyusunan Bahan Awal Keterangan Tertulis dalam Menghadapi Perselisihan Hasil Pemilu Tahun 2024” yang diadakan Bawaslu Provinsi
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 31-PKE-DKPP/II/2024 di Kantor KPU Provinsi Kepulauan Riau, Kota Tanjung Pinang, pada Rabu (27/3/2024) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Rizky Amanda, Roza Saputra dan Agung Anugrah Putra. Ia mengadukan Ketua dan Anggota Bawaslu
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 29-PKE-DKPP/II/2024 di Kantor KPU Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin, Senin (25/3/2024) pukul 09.00 WITA. Perkara ini diadukan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu Aries Mardiono, Muhammad Radini, Akhmad Mukhlis, Des
Banda Aceh, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Anggota KIP Kota Langsa Iqbal Suliyansyah dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 17-PKE-DKPP/I/2024 di Kantor Panwaslih Kota Banda Aceh, Kota Banda Aceh, Senin (18/3/2024). Iqbal Suliansyah selaku Teradu dalam perkara a quo diadukan oleh Hamid yang memberikan kuasa
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap Anggota Bawaslu Kabupaten Paniai Mekii Doo karena terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Sanksi Pemberhentian Tetap tersebut dibacakan dalam sidang pembacaan putusan sebanyak delapan perkara di Ruang Sidang DKPP Jakarta, pada Rabu (20/3/2024). “Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu VII Mekii
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Depok dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor KPU Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Selasa (19/3/2024). Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Depok, yaitu Muhammad Fathul Arif (Ketua), Sulastio, Roberto Rossi, Risal Randa, dan Andriansyah, berstatus sebagai
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Perkara Nomor 25-PKE-DKPP/I/2024 di Kantor KPU Provinsi Gorontalo, Kota Gorontalo, pada Rabu (20/3/2024) pukul 09.00 WITA. Pengadu dalam Perkara ini adalah Lukman Ismail (Pengadu I), Ikrar Setiawan Akasse (Pengadu II), dan Frengki Kasim (Pengadu III). Para
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Anggota Bawaslu Kabupaten Puncak Elion Wonda dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 23-PKE-DKPP/I/2024 di Ruang Sidang DKPP, Senin (18/3/2024). Elion Wonda diadukan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu RI, yaitu Rahmat Bagja, Totok Hariyono, Herwyn J Malonda, Puadi, dan Lolly Suhenty.
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan untuk dua perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor KPU Provinsi Jawa Barat, Bandung, pada Selasa (19/3/2024) pukul 10.00 WIB. Dua perkara tersebut diadukan oleh Amri Joyonegoro (perkara nomor 27-PKE-DKPP/II/2024) dan Wendi Jatnika (perkara nomor 36-PKE-DKPP/II/2024). Para Pengadu perkara nomor