Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada tiga penyelenggara pemilu dalam sidang pembacaan putusan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Rabu (16/2/2022). Tiga penyelenggara pemilu yang mendapatkan sanksi tersebut adalah Anggota KIP Kabupaten Aceh Barat Daya, Sanusi; Anggota KPU Kabupaten Mahakam Ulu, Andreas Arinda
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Muhammad menyampaikan pesan untuk seluruh calon Anggota KPU dan Bawaslu yang saat ini masih mengikuti proses uji kepatutan dan kelayakan di Komisi II DPR. Kepada calon Anggota KPU, ia berpesan agar ke depan Anggota KPU periode 2022-2027 memberi atensi kepada penyelenggara pemilu tingkat ad hoc,
Jakarta, DKPP – Ketua dan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberikan arahan kepada jajaran Sekretariat DKPP, Jumat (11/2/2022). Arahan ini khususnya diberikan kepada 13 pejabat struktural yang baru dilantik di lingkungan Sekretariat DKPP. Pejabat struktural tersebut terdiri dari empat Kepala Bagian (Kabag) dan sembilan Kepala Sub Bagian (Kasubbag). Dalam kesempatan tersebut, Ketua DKPP, Prof.
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Teguh Prasetyo menyatakan, pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak Tahun 2024 harus berpijak kepada Pancasila. Hal ini disampaikannya saat menjadi narasumber dalam Rapat Kerja Terbatas yang diadakan oleh Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas), Kamis (10/2/2022). “Pemilu harus memiliki pijakan, filsafat pemilu kita adalah Pancasila,” ucap Teguh yang
Surakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Alfitra Salamm berpesan agar seluruh pihak harus bersama-sama melakukan pencegahan agar tidak banyak terjadi pelanggaran dalam tahapan Pemilu serentak Tahun 2024. Pesan ini disampaikannya dalam acara Podcast Satu Jam Bersama Tokoh di kantor Bawaslu Kota Surakarta, Surakarta, Jawa Tengah, Jumat (4/2/2022). “Untuk kita semua, tolong
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik penyelenggara pemilu dengan agenda pembacaan putusan terhadap dua perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Gedung DKPP, Jakarta, pada Rabu (2/2/2022) pukul 13.00 WIB. Dalam sidang ini, DKPP menjatuhkan sanksi Peringatan Keras kepada dua penyelenggara pemilu, yaitu Ketua
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 07-PKE-DKPP/I/2022 di Kantor Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda, Senin (31/1/2022). Perkara ini diadukan oleh Rudiansyah, Iffa Rosita, Suardi, Mukhasan Ajib, Fahmi Idris (Ketua dan Anggota KPU Provinsi Kalimatan Timur). Pengadu melaporkan Andreas Arinda
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menerima kunjungan 10 orang pengurus Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) di Kantor DKPP, Jakarta, Kamis (27/1/2022). Ketua DKPP, Prof. Muhammad didampingi oleh Anggota DKPP, Dr. Alfitra Salamm dan Sekretaris DKPP, Yudia Ramli, saat menerima kunjungan PKN. Dalam audiensi ini, Muhammad menyatakan bahwa DKPP adalah instansi yang menjalankan tugas
Bogor, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Muhammad menghadiri kegiatan penyampaian orasi ilmiah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) Kementerian Pertanian, Dr. Ir. Fadjry Djufry, M.Si., di Kampus Penelitian Pertanian, Kota Bogor, Selasa (25/1/2022). Kegiatan ini juga sekaligus merupakan pengukuhan Fadjry Djufry sebagai Profesor Riset dalam Bidang Budidaya dan Produksi Tanaman.
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Teguh Prasetyo menghadiri peluncuran Computer Security Incident Response Team (CSIRT) oleh KPU RI, Jumat (21/1/2022). Teguh hadir mewakili DKPP dalam peluncuran yang dilakukan secara daring ini. Untuk diketahui, CSIRT atau Tim Tanggap Keamanan Siber ini merupakan hasil kerja sama antara KPU RI dengan Badan Sandi