Jakarta, DKPP – Ketua DKPP RI, Prof. Muhammad memaparkan tentang kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) dalam kegiatan Sekolah Demokrasi dan Kepemiluan yang diadakan oleh Dewan Pengurus Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen (DPP GAMKI) di Gedung Nusantara II, Komplek DPR/DPD/MPR, Jakarta, Jumat (17/6/2022). Dalam paparannya, Muhammad mengungkapkan bahwa hukum adalah kapal yang berlayar di samudra etika.
Jakarta, DKPP – Ketua DKPP RI, Prof. Muhammad dan Anggota DKPP RI, Dr. Alfitra Salamm menghadiri kegiatan Peluncuran Tahapan Pemilu Tahun 2024 di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa (14/6/2022) malam. Peluncuran tahapan Pemilu Tahun 2024 oleh KPU RI ini dilakukan tepat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara Pemilu Tahun 2024 dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI) menyerahkan arsip berupa putusan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) Tahun 2021 kepada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Senin (13/6/2022). Penyerahan arsip ini dilakukan secara simbolis oleh Ketua DKPP, Prof. Muhammad kepada Kepala ANRI, Imam Gunarto, di tengah kegiatan
Jakarta, DKPP – Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri), Suhajar Diantoro mengatakan bahwa pemerintah menyampaikan ucapan terima kasih kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI). Hal ini disampaikan Suhajar saat mewakili Menteri Dalam Negeri memberikan sambutan dalam kegiatan Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-10 DKPP di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Senin (13/6/2022).
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI), Prof. Muhammad mengatakan bahwa ia bersama semua Anggota DKPP periode 2017-2022 akan mengakhiri masa jabatan tanpa beban. Hal ini disampaikan Muhammad saat memberi sambutan dalam kegiatan Peringatan HUT ke-10 DKPP di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Senin (13/6/2022). Ia mengungkapkan, saat ini seluruh perkara
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) genap berusia 10 tahun (satu dekade) pada 12 Juni 2022. DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Sejak dibentuk 12 Juni 2012 sampai dengan 12 Juni 2022, DKPP telah memeriksa perkara kode etik penyelenggara pemilu sebanyak 1.962 perkara dengan total jumlah penyelenggara pemilu
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI menggelar jalan santai dalam rangka Hari Ulang tahun (HUT) ke-10 DKPP yang dilaksanakan pada Minggu (12/6/2022) pagi. Mengambil rute pendek, dimulai dari Kantor DKPP menuju Bundaran Hotel Indonesia (HI) dan kembali ke Kantor DKPP, jalan santai tersebut berlangsung dengan meriah dan penuh kehangatan. Ketua DKPP, Prof.
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI) Ex Officio Bawaslu, Puadi mengungkapkan bahwa tindak lanjut penerusan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) oleh Bawaslu perlu dimaksimalkan. Menurutnya, jajaran Bawaslu masih kurang mengoptimalkan pendataan tersebut. “Sehingga diperlukan koordinasi antar lembaga untuk kepentingan pertukaran data,” kata Puadi dalam webinar “Satu Dekade
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ex Officio KPU, Yulianto Sudrajat mengatakan bahwa lembaga penyelenggara pemilu memiliki kedudukan yang setara dan sederajat. “KPU, Bawaslu, dan DKPP memiliki kedudukan yang setara,” terang Yulianto saat menjadi narasumber dalam webinar yang diadakan oleh DKPP RI, Jakarta, Jumat (10/6/2022). Ia mengatakan, KPU, Bawaslu, dan DKPP merupakan
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI), Didik Supriyanto mengingatkan bahwa proses rekrutmen penyelenggara pemilu agar tidak merusak kemandirian penyelenggara pemilu. Demikian disampaikan Didik dalam webinar “Satu Dekade DKPP Mengawal Kode Etik Penyelenggara Pemilu”, Jumat (10/6/2022). Menurutnya, rusaknya kemandirian penyelenggara pemilu, yang notabene merupakan amanat Undang-undang Dasar 1945 (UUD 45),