Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 144-PKE-DKPP/IV/2025 di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Utara, Manado, Kamis (10/7/2025) pukul 09.00 WITA. Perkara ini diadukan oleh pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud dalam Pilkada 2024, yaitu Irwan Hasan dan
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)Heddy Lugito mengungkapkan, pihaknya akan melanjutkan program Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu (IKEPP) pada 2026. Hal itu dikemukakannya dalam Rapat Kerja Komisi II DPRI RI dengan Kemendagri, DKPP, BNPP, dan Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN) di Ruang Rapat Komisi II DPR, Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Selasa
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada 10 penyelenggara pemilu dalam sidang pembacaan putusan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Senin (7/7/2025). Dua di antaranya adalah Anggota KPU Kota Jayapura, yaitu Abdullah Rumat dan Dessy Fredrica Itaar yang masing-masing menjadi teradu IV dan teradu
Palembang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 85-PKE-DKPP/II/2025 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Kota Palembang, Rabu (2/7/2025). Perkara ini diadukan oleh Ismail yang memberikan kuasa kepada M. Alwan Pratama Putra dan Angga Saputra. Sedangkan pihak yang diadukan adalah Ketua
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara 150-PKE-DKPP/V/2025 di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kamis (3/7/2025). Perkara ini diadukan oleh Jusalim Sammak dari Partai Gelora. Sedangkan pihak yang diadukan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Takalar, Nelliaty, beserta dua Anggota
Medan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa delapan penyelenggara pemilu Kabupaten Toba dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara 76-PKE-DKPP/II/2025 di Kantor KPU Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Selasa (24/6/2025). Delapan orang tersebut terdiri dari lima anggota KPU Kabupaten Toba dan tiga anggota Bawaslu Kabupaten Toba. Lima Anggota
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 76-PKE-DKPP/II/2025 di Kantor KPU Provinsi Sumatera Utara, Medan, Selasa (24/6/2025) pukul 10.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Bupati Toba 2021-2025, Poltak Sitorus, yang memberikan kuasa kepada Marudut Hutajulu. Ia mengadukan delapan penyelenggara pemilu
Bandar Lampung, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 13-PKE-DKPP/I/2025 di Kantor KPU Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung pada Jumat (20/6/2025). Perkara ini diadukan oleh Fauzi Ahmad yang berasal dari LSM Genta Lampung Timur. Ia mengadukan Ketua Bawaslu Kabupaten Lampung Timur, Lailatul Khoiriyah,
Bandung, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan terhadap perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 19-PKE-DKPP/I/2025 di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat (Jabar), Kamis (19/6/2025). Perkara ini diadukan oleh Ihsan. Ia mengadukan Ketua Bawaslu Kabupaten Indramayu, Ahmad Tabroni, beserta empat anggotanya, yaitu: Ivan Sagito, Dede Irawan, Supriadi,
Bandung, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Anggota KPU Kota Bogor dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara 15-PKE-DKPP/I/2025 di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat (Jabar), Bandung, Rabu (18/6/2025). Anggota KPU Kota Bogor tersebut, Dede Juhendi, diadukan oleh seseorang dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Januka bernama Rakha Elwansyah