Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 32-PKE-DKPP/I/2025 secara daring pada Rabu (5/2/2025) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Rohani Vanath dan Madja Rumatiga yang memberikan kuasa kepada Anthoni Hatane, Charles B. Litaay, Vendy Toumahuw, Yustin Tuny, Abdul Gafur Rettob,
Jakarta, DKPP – Komisi II DPR angkat bicara tentang kemandirian Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Rapat Komisi II Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Senin (3/2/2025). Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB, Mohammad Toha, mempertanyakan posisi Sekretariat DKPP yang hingga kini belum memiliki
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 28-PKE-DKPP/I/2025 di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Selasa (4/2/2025). Perkara ini diadukan oleh Said Agil dan Hendrik yang merupakan Calon Bupati Tana Tidung dan Calon Wakil Bupati Tana Tidung pada Pilkada 2024. Keduanya memberikan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan untuk tidak melanjutkan pemeriksaan terhadap Ketua dan dua Anggota Bawaslu Kabupaten Minahasa dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 29-PKE-DKPP/I/2025. Sidang yang diadakan secara virtual ini tidak berlangsung lama karena aduan dicabut oleh pihak Pengadu. Pencabutan aduan ini disampaikan oleh
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua dan empat Anggota Bawaslu Kabupaten Banjar dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 21-PKE-DKPP/I/2025 yang diadakan secara virtual, Kamis (30/1/2025). Pihak-pihak yang diperiksa adalah Muhammad Hafizh Ridha (Ketua), Ramliannoor, Muhaimin, Muhammad Syahrial Fitri, dan Wahyu. Secara berurutan, kelimanya berstatus
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah mempublikasikan hasil survei tentang Indeks Kepatuhan Kode Etik Penyelenggara Pemilu atau disingkat IKEPP di Jakarta, Kamis (30/1/2025). Sekretaris DKPP David Yama mengatakan bahwa kegiatan ini akan rutin diselenggarakan DKPP setiap tahun. “Penilaian IKEPP akan dilakukan setiap tahun sampai dengan tahun 2029 sesuai dengan RPJMN (Rencana Pemerintah
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan meluncurkan Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu (IKEPP) tahun 2024 dalam kegiatan Ekspos IKEPP DKPP Tahun 2024 di Jakarta, Kamis (30/1/2025). Sekretaris DKPP, David Yama mengungkapkan kegiatan Ekspos IKEPP DKPP Tahun 2024 merupakan hasil dari survei terhadap kepatuhan Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan DKPP di 38
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap untuk tiga penyelenggara Pemilu dalam sidang pembacaan putusan terhadap empat perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Jumat (24/1/2025). Tiga penyelenggara Pemilu yang diberhentikan tetap adalah Ketua KPU Kota Palopo Irwandi Djumadin beserta dua Anggota KPU Kota
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) pada perkara Nomor 232-PKE-DKPP/IX/2024 di Ruang Sidang Utama DKPP, Jakarta, Rabu (22/1/2025). Perkara ini diadukan oleh Muhamad Rifai Tomagola yang memberikan kuasa kepada Ramli Antula. Ia mengadukan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara yaitu Ahmad Idris, Janfanher Lahi, dan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Perkara Nomor 25-PKE-DKPP/I/2025 di Ruang Sidang Utama DKPP, Jakarta, Jumat (24/1/2025) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Said Abdullah memberikan kuasa kepada Syarifah Hayana, Abdul Hanap M.P, dan Daldiri. Pihak yang diadukan adalah Ketua dan