Ratna Dewi Pettalolo Ingatkan Perempuan Waspada Politik Uang

Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI), Ratna Dewi Pettalolo, mengingatkan pada kaum perempuan, politik uang adalah bahaya besar dan bagian yang merusak proses pemilu, menurutnya ini adalah tanggung jawab bersama. “Politik uang ini menjadi tantangan terbesar bagi kita (perempuan) dalam menghadapi pemilu serentak 2024,” ungkap Dewi dalam kegiatan Sosialisasi

Ketua DKPP Imbau Bawaslu Awasi Proses PAW

Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito mengimbau agar Bawaslu menambah proses pengawasan pada tahapan-tahapan yang belum diawasi sebelumnya. Heddy menyarankan pengawasan yang dilakukan Bawaslu tak berhenti sampai penetapan pemenang pemilu saja, melainkan juga tahapan pasca penetapan yang tentu masih berkaitan dengan proses pemilu. “Misalnya tahapan penggantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR,

Ketua DKPP Mundur Sebagai Komisaris BUMN

Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito, telah mengundurkan diri dari posisi Komisaris PT Sang Hyang Seri (Persero). Hal ini disampaikan oleh Heddy pada Minggu (11/9/2022). Menurut Heddy, keputusan ini telah diambil pada Sabtu (10/9/2022) kemarin. “Kemarin (Sabtu, 10/9/2022, red.), saya memberi tahu Menteri BUMN lewat telapon dan WA. Beliau, bisa

Ratna Dewi Beri Masukan Terkait Rancangan Perbawaslu

Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI), Ratna Dewi Pettalolo memberikan catatan tentang rancangan Perbawaslu dalam Konsinyering yang diadakan Bawaslu RI di Jakarta, Jumat(9/9/2022). Catatan pertama adalah terkait landasan hukum. Menurut Dewi, Bawaslu harus memastikan isi Perbawaslu tidak melenceng dari payung hukum atau ketentuan yang berlaku. “Harus ada dasar hukum

Ratna Dewi Pettalolo: Media Mitra Strategis DKPP

Jakarta, DKPP – Media massa akan menjadi mitra strategis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) ke depan dalam menegakan kode etik bagi penyeleggara pemilu jelang Pemilu Serentak 2024. Anggota DKPP, Ratna Dewi Pettalolo, menegaskan hanya melalui media massa pemahaman kode etik dengan mudah tersampaikan kepada masyarakat, terutama penyelenggara pemilu. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers perkenala

Serah Terima Jabatan: Selamat Datang Anggota DKPP Periode 2022-2027

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyelenggarakan acara serah terima jabatan dari Anggota DKPP periode 2017-2022 kepada Anggota DKPP periode 2022-2027 di Jakarta, Rabu (7/9/2022). Acara ini diadakan hanya beberapa jam setelah pelantikan lima Anggota DKPP periode 2022-2027 di Istana Negara. Ketua dan Anggota DKPP periode 2017-2022 yang hadir dalam acara ini adalah

Anggota DKPP Periode 2022-2027 Dilantik

Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) periode 2022-2027 secara resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (7/9/2022). Lima Anggota DKPP periode 2022-2027 yang dilantik ini adalah I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Ratna Dewi Pettalolo, Muhammad Tio Aliansyah, Heddy Lugito, dan J. Kristiadi. Pengangkatan kelima nama tersebut berdasarkan

Alfitra Salamm Hadiri Pengukuhan DPN PPI

Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dr. Alfitra Salamm, APU., diangkat sebagai Wakil Ketua Umum (Waketum) dalam kepengurusan Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Pensiunan Indonesia (DPN PPI) periode 2022-2027. Pengangkatan ini secara resmi dibacakan oleh Ketua Umum DPN PPI periode 2022-2027, Ermaya Suradinata, di Gedung Mandiri Club, Jakarta, Kamis (1/9/2022). Diangkatnya Alfitra sebagai

DKPP Usulkan Penerbitan Perppu Untuk Pemilu 2024

Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Muhammad mengusulkan mekanisme penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024. Usulan ini disampaikan Muhammad dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi II DPR dengan Menteri Dalam Negeri, KPU,