Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI), Ratna Dewi Pettalolo memberikan catatan tentang rancangan Perbawaslu dalam Konsinyering yang diadakan Bawaslu RI di Jakarta, Jumat(9/9/2022). Catatan pertama adalah terkait landasan hukum. Menurut Dewi, Bawaslu harus memastikan isi Perbawaslu tidak melenceng dari payung hukum atau ketentuan yang berlaku. “Harus ada dasar hukum
Jakarta, DKPP – Media massa akan menjadi mitra strategis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) ke depan dalam menegakan kode etik bagi penyeleggara pemilu jelang Pemilu Serentak 2024. Anggota DKPP, Ratna Dewi Pettalolo, menegaskan hanya melalui media massa pemahaman kode etik dengan mudah tersampaikan kepada masyarakat, terutama penyelenggara pemilu. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers perkenala
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyelenggarakan acara serah terima jabatan dari Anggota DKPP periode 2017-2022 kepada Anggota DKPP periode 2022-2027 di Jakarta, Rabu (7/9/2022). Acara ini diadakan hanya beberapa jam setelah pelantikan lima Anggota DKPP periode 2022-2027 di Istana Negara. Ketua dan Anggota DKPP periode 2017-2022 yang hadir dalam acara ini adalah
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) periode 2022-2027 secara resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (7/9/2022). Lima Anggota DKPP periode 2022-2027 yang dilantik ini adalah I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Ratna Dewi Pettalolo, Muhammad Tio Aliansyah, Heddy Lugito, dan J. Kristiadi. Pengangkatan kelima nama tersebut berdasarkan
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dr. Alfitra Salamm, APU., diangkat sebagai Wakil Ketua Umum (Waketum) dalam kepengurusan Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Pensiunan Indonesia (DPN PPI) periode 2022-2027. Pengangkatan ini secara resmi dibacakan oleh Ketua Umum DPN PPI periode 2022-2027, Ermaya Suradinata, di Gedung Mandiri Club, Jakarta, Kamis (1/9/2022). Diangkatnya Alfitra sebagai
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Muhammad mengusulkan mekanisme penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024. Usulan ini disampaikan Muhammad dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi II DPR dengan Menteri Dalam Negeri, KPU,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pembacaan putusan terhadap dua perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang Utama DKPP Jakarta pada Rabu (24/8/2022) pukul 09.30 WIB. Sekretaris DKPP, Yudia Ramli mengatakan semua perkara yang akan diputus telah diperiksa sebelumnya baik melalui sidang di Ruang Sidang DKPP Jakarta,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 29-PKE-DKPP/VII/2022, Jumat (12/8/2022), pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Ketua dan empat Anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), yaitu Harmain, Wawan Wiraatmaja, Sastriadi, Eko Wahyu Sulistiobudi, dan Sapta Tjita. Kelima nama tersebut
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 29-PKE-DKPP/VII/2022 secara virtual pada Jumat (12/8/2022) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan Ketua dan Anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), yaitu Harmain, Wawan Wiraatmaja, Sastriadi, Eko Wahyu Sulistiobudi, dan Sapta Tjita. Kelima nama
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Anggota KPU Kota Sungai Penuh, Johandra, dalam sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Rabu (10/8/2022). Johandra merupakan Teradu dalam perkara nomor 27-PKE-DKPP/VII/2022 yang diadukan oleh Ketua dan empat Anggota KPU Provinsi Jambi. “Menjatuhkan sanksi