Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan memeriksa enam penyelenggara pemilu Bawaslu Kabupaten Lebak dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) yang diadakan secara virtual pada Rabu (28/12/2022) pukul 10.00 WIB. Lima dari enam penyelenggara pemilu tersebut adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Lebak, yaitu Odong Hudori, Ade Jurkoni, Deni
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito berharap DKPP tidak menerima banyak aduan dalam tahapan Pemilu 2024. Demikian disampaikan Heddy saat menjadi bintang tamu dalam program Obrolan Malam Fristian, yang tayang di stasiun televisi BTV, Kamis (15/12/2022) malam. Heddy mengatakan, dalam Pemilu 2024 akan menghadirkan banyak hal baru, mulai dari pasangan
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito menghadiri acara Penyerahan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu (14/12/2022). Kegiatan ini dilakukan dalam upaya melaksanakan amanat Pasal 201 Ayat 1 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Dalam pasal itu,
Jakarta, DKPP – Terdapat banyak aspek yang berkaitan dengan kode etika penyelenggara pemilu, mulai dari aspek politik, ekonomi, sosial, hukum, hingga budaya. Aspek budaya sendiri dinilai sangat penting dalam konteks penegakan hukum pemilu dan kode etik penyelenggara pemilu (KEPP). Dalam skala lebih luas, aspek budaya bahkan sangat mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian disampaikan Anggota
Jakarta, DKPP – Sekretaris Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Yudia Ramli menandatangani perjanjian kinerja dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri) Suhajar Diantoro di Kantor Kemendagri, Jakarta, Jumat (2/12/2022). Sekretaris DKPP Yudia Ramli mengungkapkan, penandatanganan Perjanjian Kinerja ini lazim dilakukan antara pejabat eselon I dengan pejabat eselon II yang menjadi unit kerjanya. Ia menambahkan,
Jakarta, DKPP – Sanksi yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tidak dimaksudkan untuk memberi efek jera kepada penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu (KEPP). Demikian disampaikan Anggota DKPP, Ratna Dewi Pettalolo, dalam kegiatan Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu tingkat Kabupaten Gowa yang diadakan Bawaslu Kabupaten Gowa, Rabu (30/11/2022). “Tapi untuk memulihkan
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 34-PKE-DKPP/X/2022 di Kantor Bawaslu Provinsi Papua, Kota Jayapura, Senin (28/11/2022). Perkara ini diadukan oleh Rafles Wunungga yang memberikan kuasa kepada Hugo Alvian Imbiri. Ia mengadukan empat penyelenggara pemilu Kabupaten Tolikara. Tiga orang yang diadukan
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 34-PKE-DKPP/X/2022 di Kantor Bawaslu Provinsi Papua, Kota Jayapura, pada Senin (28/11/2022) pukul 10.00 WIT. Perkara ini diadukan oleh Rafles Wunungga yang memberikan kuasa kepada Hugo Alvian Imbiri. Ia mengadukan empat penyelenggara pemilu Kabupaten
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Muhammad Tio Aliansyah, mengajak jajaran Panita Pengawas Kecamatan (Panwascam) Kabupaten Pesisir Barat memedomani Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Perilaku Penyelenggara Pemilu. Ajakan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024 yang dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ratna Dewi Pettalolo mengenalkan dan menjelaskan tentang 13 prinsip kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) kepada Panitia Pengawasan Kecamatan (Panwascam) se-Kabupaten Cilacap, Senin (21/11/2022). Hal ini ia lakukan saat menjadi narasumber dalam webinar bertema “Potensi Pelanggaran Kode Etik Pada Pemilu Pararel 2024” yang diadakan oleh Bawaslu Kabupaten