Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan untuk dua perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Rabu (23/7/2025) pukul 09.00 WIB. Dua perkara yang diperiksa tersebut adalah perkara Nomor 165-PKE-DKPP/VI/2025 dan 170-PKE-DKPP/VI/2025. Kedua perkara ini akan diperiksa dalam satu waktu yang sama karena memiliki
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan keras dan pemberhentian dari jabatan ketua kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu, Yudi Risandi, dalam sidang pembacaan putusan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Senin (21/7/2025). Yudi Risandi merupakan teradu dalam perkara Nomor 79-PKE-DKPP/II/2025 yang diadukan oleh Muhammad
Bandung, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 117-PKE-DKPP/III/2025 di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat (Jabar), Bandung, Kamis (17/7/2025). Perkara ini diadukan oleh Bayu Baptistuta Ginting. Sedangkan pihak yang diadukan adalah Ketua Bawaslu Kabupaten Karawang, Engkus Kusnadi, beserta empat anggotanya, yaitu Rizal Fuad
Bandung, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua Bawaslu Kabupaten Indramayu, Ahmad Tabroni dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 38-PKE-DKPP/IV/2025 di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat (Jabar), Bandung, Rabu (16/7/2025). Ahmad Tabroni diadukan oleh seorang bernama Achmad Sayid Muchlisin dengan dalil menyalahi prosedur mekanisme penanganan pelanggaran pemilihan
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan untuk dua perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat (Jabar), Kota Bandung. Dua perkara tersebut adalah perkara Nomor 38-PKE-DKPP/I/2025 dan 117-PKE-DKPP/III/2025. Berikut sedikit rincian mengenai kedua perkara tersebut. 1. Perkara Nomor 38-PKE-DKPP/I/2025 Perkara yang diadukan oleh
Manado, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua dan dua Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud dalam dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 144-PKE-DKPP/IV/2025 yang dilaksanakan secara hibrida, Kamis (10/7/2025). Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud, Zenith T.M. Anaada, beserta dua Anggotanya, yaitu Glendy Dalope dan Sidra Sofyan,
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 144-PKE-DKPP/IV/2025 di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Utara, Manado, Kamis (10/7/2025) pukul 09.00 WITA. Perkara ini diadukan oleh pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud dalam Pilkada 2024, yaitu Irwan Hasan dan
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)Heddy Lugito mengungkapkan, pihaknya akan melanjutkan program Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu (IKEPP) pada 2026. Hal itu dikemukakannya dalam Rapat Kerja Komisi II DPRI RI dengan Kemendagri, DKPP, BNPP, dan Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN) di Ruang Rapat Komisi II DPR, Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Selasa
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada 10 penyelenggara pemilu dalam sidang pembacaan putusan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Senin (7/7/2025). Dua di antaranya adalah Anggota KPU Kota Jayapura, yaitu Abdullah Rumat dan Dessy Fredrica Itaar yang masing-masing menjadi teradu IV dan teradu
Palembang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 85-PKE-DKPP/II/2025 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Kota Palembang, Rabu (2/7/2025). Perkara ini diadukan oleh Ismail yang memberikan kuasa kepada M. Alwan Pratama Putra dan Angga Saputra. Sedangkan pihak yang diadukan adalah Ketua